Pemuda Harus Cerdas Gunakan Hak Pilihnya
Artikel Yal Aziz(Tenaga Artikel) 20 Februari 2018 12:00:36 WIB
Oleh Yal Aziz
ADA hal yang menarik juga untuk disimak dan dikaji tentang ungkapan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Nasrul Abit, saat menghadiri Musprov Ke XIV DPD KNPI Sumbar di Gedung KNPI Sumbar, 3 Februari 2018 lalu.
Jika dikaji secara politis, ungkapan Wagub Sumbar ini bisa banyak makna. Maksudnya, ungkapanya tersebut tak hanya ditujukan terhadap proses pemilihan ketua KNPI Sumbar, tetapi bisa juga dimaknai dengan proses suksesi kepemimpinan di Kota Padang, atau kota lainya, seperti Kota Padang Panjang, Sawah Lunto dan Kota Pariaman, yang secara kebetulan para kandidat lagi kasak khusuk mencari dukungan suara.
Secara politis, Nasrul Abit tak hanya Wakil Gubernur Sumatera Barat, tetapi juga ketua Partai Gerindra Sumatera Barat. Khusus untuk Kota Padang, Nasrul Abit langsung naik panggung ketika paslon Emzalmi yang berpasangan dengan Desri Ayunda memproklamirkan niat dan tekadnya untuk maju sebagai kandidat Walikota Padang, di Halaman Lapangan Imam Bonjol Padang, beberapa bulan lalu.
Sebagai Ketua Partai Gerindra Sumbar, tentu apa yang dikoarkan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Nasrul Abit, bisa dikatakan oke-oke saja, atau syah-syah juga. Kenapa? Karena masalah tersebut merupakan haknya sebagai ketua Partai Gerindra, yang punya tanggungjawab moral untuk memenangkan partainya di pileg dan calon walikota yang diusung dan didukung partai politiknya.
Kemudian secara fakta dan politis juga, memang terjadi perbedaan koalisi, saat Nasrul Abit maju menjadi Wakil Gubernur Sumbar mendampingi Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno. Waktu itu, partai Gerindra berkoalisi dengan PKS. Tapi di pilwako Padang, Mahyeldi-Hendri Sapta merupakan koalisi PKS-PAN. Sementara Partai Gerndra berkoalisi dengan beberapa partai, seperti Partai Golkar, PPP, Nasdem, Hanura, Demokrat, dan PDI-P dengan mengusung pasangan Emzalmi-Desri.
Sebagai sebuah catatan dan kajian di Pilwagub Sumbar 2015 lalu, memang koalisi PKS-Gerindra telah terbukti. Irwan dan Nasrl Abit berhasil duduk di Rumah Bagonjong sebagai gubernur dan wakil gubernur. Bahkan kehebatan duet IP-NA bisa dilihat dari hasil Pilwagub Sumbar itu.
Berdasarkan hasil rekapitulasi, pasangan Irwan Prayitno dan Nasrul Abit (IP-NA) unggul dalam Pilkada serentak 9 Desember 2015 lalu. Irwan dan Nasrul memperoleh 1.175.858 suara atau 58,62 persen. Pasangan yang diusung Partai Gerindra dan PKS ini unggul di 17 dari 19 kabupaten/kota yang ada di Sumatra Barat.
Sementara lawannya, Muslim Kasim-Fauzi Bahar (MK-FB) hanya memperoleh 830.131 suara atau 41,38 persen. Pasangan nomor urut satu ini hanya unggul di Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Kabupaten Padang Pariaman.
Masih berdasarkan hasil rekapitulasi KPU Sumbar, ternyata dari 3.496.836 daftar pemilih tetap (DPT) pada 11.121 TPS se-Sumbar, hanya ada 2.005.989 suara yang sah. Sementara yang tidak sah sebanyak 73.074 suara. KPU Sumbar mendata, hanya 2.079.063 jiwa atau 58,65 persen yang berpartisipasi dalam Pilkada 9 Desember 2015 lalu itu. Kata tegasnya, ternyata duet PKS-Gerindra berhasil mengantarkan IP-NA duduk disingasana Rumah Bagonjong.
Tapi kenapa di Pilwako Padang, PKS berkoalisi dengan PAN dan Gerindra berkoalisi dengan partai Golkar, PDI-P, PPP, Hanura, Nasdem dan Partai Demokrat. Jawabanya, mari kita bertanya kepada rumput yang bergoyang.
Yang jelas dan patut dikatakan hebat, ternyata penampilan, baik IP, maupun NA, keduanya masih terlihat akur-akur saja dan tak terdengar bisik-bisik tentang duet keduanya. Bahkan dalam kegiatan rutinya, NA lebih banyak mewakili IP dalam berbagai kegiatan dan sering kali keduanya tampil di acara yang sama.
Fakta ini hendaknya menjadi suri teladan bagi ASN yang bekerja di Rumah Bagonjong, sebutan kantor Gubernur Sumbar. Maksudnya, persoalan politik ini jangan sampai pula membuat kinerja sebagai ASN terganggu dengan politik praktis ini. Bahkan, jangan sampai menjadi timses pula. Kenapa? Karena bagaimanapun, baik IP maupun NA, sama-sama atasan yang patut dihormati dan dihargai. Tegasnya, jangan sampai perbedaan dukungan partai politik kedua pimpinan di Rumah Bagonjong ini membuat suasana kerja tak nyaman. Yang tak kalah pentingnya, taati aturan sebagai ASN yang dilarang ikut dalam persoalan politik praktis. Mari berkarya untuk kemajuan Sumatera Barat. (Penulis wartawan tabloidbijak.com)