Berita Utama DENY SURYANI, S.IP(Sekretariat DPRD Prov. Sumbar) 01 Februari 2018 08:00:18 WIB

---

PADANG, - Irwan Rahim menerima sejumlah aspirasi dari jajaran petinggi Badan Ekskutif Mahasiswa (BEM) KM Universitas Andalas (Unand), Selasa (30/1).

Dalam pertemuan yang dihadiri sejumlah menteri BEM KM Unand Kabinet Akselerasi Padu ini, banyak hal yang diadukan seputar permasalahan yang ada di tengah masyarakat. Mulai dari bahaya dan maraknya penyimpangan orientasi sosial LGBT, narkoba, hingga masalah impor beras yang dinilai tidak pro masyarakat petani.

“Khusus untuk persoalan LGBT, kami dari BEM Unand tegas menolak dan sangat mendesak agar pemerintah daerah mengambil langkah tegas untuk melindungi masyarakat dari bahaya ini,” ujar Presiden Mahasiswa BEM KM Unand, Faizil Putra, usai pertemuan di Gedung DPRD Sumbar, kemarin.  

Seiring dengan rencana kedatangan Presiden Joko Widodo ke Sumbar dalam peringatan Hari Pers Nasional pada 9 Februari nanti ini, mahasiswa kampus tertua di Sumatera ini berharap momen tersebut bisa dimanfaatkan untuk menyampaikan aspirasi dari persoalan yang dihadapi masyarkat Sumbar.

Faizil meminta Pemprov Sumbar sebagai lembaga pemerintahan tertinggi di provinsi ini, bisa mengambil langkah strategis untuk memberi efek jera dan mempersempit ruang gerak, atau penularan perilaku seks menyimpang tersebut.

“Kita harap ada peraturan daerah terkait LGBT. Ini bahaya-bahaya besar, jangan didiamkan saja tanpa aturan. Terlebih Sumbar disebut-sebut sebagai  daerah zona merah LGBT,” tegas dia.

Selain mendesak agar segera dilahirkan Perda, BEM Unand juga mengkritik Pemprov Sumbar yang membiarkan pelemahan sejumlah lembaga penting yang diharap bisa memerangi bahaya LGBT, diantaranya MUI, LKKAM dan Bundo Kandung.

Pelemahan yang dimaksud menurut BEM Unand, realitanya lembaga-lembaga tersebut tidak diberi porsi anggaran oleh daerah, dan dibiarkan berjalan tanpa ada dukungan baik secara program ataupun materil.

Penilaian mahasiswa ini senada dengan Ketua DPRD Sumbar, Hendra Irwan Rahim. Menurut Hendra lembaga adat dan agama seperti MUI dan LKKAM harusnya dirangkul untuk membentengi masyarakat dari bahaya liberalisme, salah satunya LGBT dan juga penyalahgunaan norkoba.

“Ini yang terjadi sekarang, mereka tidak terlalu dirangkul. Beberapa tahun terakhir juga anggarannya hilang, baru tahun ini masuk,” nilai Hendra.

Hendra menilai bahaya LGBT dan penyalahgunaan narkoba adalah persoalan bersama, yang harus diperangi semua pihak, terutama jajaran pemerintahan sebagai leading sektor kebijakan.

Untuk bahaya narkoba, DPRD Sumbar sudah akan menelurkan Perda terkait ini, dan sekarang menunggu disahkan dalam waktu dekat. Sedangkan untuk Perda terkait LGBT, jelas Hendra, saat ini memang belum ada regulasi daerah yang spesifik mengatur hal itu.

Selanjutnya persoalan lain yang juga terungkap adalah rencana kebijakan impor beras yang akan dilakukan pemerintah pusat. Mahasiswa menilai kebijakan itu tidak pro rakyat dan hanya akan mencekik perekonomian para lokal.

Secara nasional memang banyak provinsi yang menolak kebijakan tersebut. Menurut BEM Unand, pusat harus mengaji ulang kembali rencana itu, disamping memikirkan dan melakukan penguatan petani.

“Soal impor beras ini, untuk Sumbar kondisi saat ini surplus dan tentu tidak membutuhkan impor. Namun kebijakan ini kembali lagi ke kewenangan pemerintahan pusat, kita bisa menyampaikan aspirasi, namun keputusannya tetap pada mereka,” jelas Hendra.  

Persoalan besar lain yang juga diadukan BEM Unand adalah kebijakan pencabutan BBM bersubsidi jenis premium yang dinilai dipaksakan pemerintah tanpa ada sosialisasi terlebih dahulu.

“Saat ini secara perlahan pusat menghilangkan premium, dan mengalihkan ke pertalite dan pertamax. Ini yang sekarang terjadi, dan kita pikir ini sangat menyulitkan dan menambah sengsara masyarkat miskin,” ujar  Presiden Mahasiswa BEM KM Unand, Faizil Putra.

Menurut dia kebijakan ini memang direncanakan pusat, terbukti dengan memerintahkan pihak Pertamina mengurangi jatah premium di semua SBPBU, dan malah menambah stok BBM non-subsidi.

“Bagi kita mahasiswa dan masyarkat menegah ke bawah lainnya, jelas memberatkan, namun mau tak mau menerimanya karena kondisi di lapangan mereka kendalikan secara tidak langsung,” jelasnya.

Menanggapi hal itu, Ketua DPRD berjanji akan mempertemukan pihak mahasiswa dan Pertamina. Menurut Hendra aspirasi real di masyarakat yang disampaikan mahasiswa perlu disikapi dengan bijak dan dijadikan masukan untuk dicarikan solusinya (fai)

Ketua DPRD Sumbar Hendra Irman rahim didampingi Sekertaris Dewan Raflis melakukan audiensi BEM KM Unand.

• Pansus LKPJ DPRD Sumbar bakal kaji realisai anggaran yang berdampak positif bagi pembangunan daerah
• Legislator : pembangunan Tarok City berdampak buruk terhadap lingkungan
• Kadis PMD Sumbar : Bumnag Bertanggungjawab Kembangkan Produk Unggulan Nagari
• Buka Rakor Staf Ahli, Gubernur Sumbar: Harus Jeli Lihat Potensi Pembangunan Daerah
• Gubernur Mahyeldi : Wali Nagari Adalah Ujung Tombak dalam Pembangunan Daerah