Pembangunan Infrastruktur di Tahun 2017
Artikel () 31 Desember 2016 00:48:21 WIB
Tahun 2017 ditetapkan sebagai tahun ekspansi. Pemerintah mengharapkan terjadinya perubahan ekonomi yang lebih baik lagi dan bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat. Pada tahun 2017 ini APBN disusun lebih realistis dengan memperhatikan kondisi dalam negeri dan juga kondisi global.
Strategi pembangunan pemerintah yang menjadikan seluruh daerah diperhatikan pembangunan infrastrukturnya atau kadang juga disebut membangun dari pinggiran akan menelan dana besar untuk membangun infrastruktur di daerah tersebut. Pemerintah dan DPR pun sudah mengeluarkan kebijakan anggaran yang mendukung pembangunan infrastruktur tersebut. Pembangunan jalan tol di 2017 bakal mengalami ekspansi yang bisa dikatakan besar-besaran.
Lembaga manajemen aset negara (LMAN) dimandatkan untuk membayar biaya pengadaan lahan proyek strategis nasional, termasuk jalan tol. Dan juga akan mengganti dana talangan yang dikeluarkan oleh badan usaha untuk pengadaan lahan tol. Kemungkinan pada th 2017 bisa dibangun jalan tol sepanjang 300 kilo meter. Beberapa ruas tol di Jawa dan Sumatera kemungkinan akan ada yang bisa dioperasikan.
Berdasarkan rencana dari data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), pada tahun 2017 akan dikerjakan oleh pemerintah jalan tol dengan total sepanjang 85,15 kilometer. Sementara pihak swasta mengerjakan dengan total panjang 114,35 kilometer. Berdasarkan data bisnis Indonesia, pada tahun 2015 jumlah jalan tol di Indonesia sudah 37 ruas. Di mana total panjang jalan tol adalah 984 kilometer. Selain itu volume lalu lintas berjumlah 1,36 miliar. Target pembangunan jalan tol periode 2015-2019 adalah 1060 kilometer. Dan estimasi total investasi Rp167,40 triliun. Beberapa ruas jalan tol yang dimaksud adalah berada di Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jabodetabek, Jawa Timur, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Utara.
Selain jalan, pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah pada tahun 2017 adalah yang terkait dengan ketahanan pangan dan ketahanan air seperti waduk, irigasi, dan penyediaan air minum.
Pada tahun 2016, ranking daya saing infrastruktur Indonesia naik posisi dari 72 menjadi 64. Menurut Menteri PUPR, Basuki Hadimulyono infrastruktur adalah salah satu komponen dari ease of doing business. Dan ini mendorong peringkat kemudahan berbisnis di Indonesia dari posisi 109 menjadi 91. Sektor properti sepertinya akan berada di titik balik menuju kejayaannya pada tahun 2017 setelah sebelumnya agak mengalami kelesuan. Dukungan kebijakan pemerintah dalam membangun infrastruktur akan berpengaruh terhadap sektor properti.
Besarnya dana pembangunan infrastruktur akan berpengaruh terhadap peningkatan penyerapan tenaga kerja. Dan keduanya, pembangunan dan penyerapan tenaga kerja akan memiliki efek multiplier yang cukup signifikan. (efs)
Referensi: Bisnis Indonesia Edisi Khusus, 6 Desember 2016