Menengok Target Pemerintah Tahun 2016
Artikel () 12 Desember 2016 14:08:59 WIB
Tahun 2016 sebentar lagi akan selesai. Kita akan memasuki tahun 2017. Di tahun 2017 ini pemerintah menetapkan sebagai tahun ekspansi. Karena sudah ditetapkan sebagai tahun ekspansi, tentunya tahun 2016 ada berbagai pencapaian yang bisa melandasi ekspansi di tahun 2017.
Beberapa indikator yang disampaikan media mungkin bisa menjadi catatan kita tentang kinerja pemerintah di tahun 2016. Beberapa indikator akan disebutkan. Untuk operasional ruas tol terbangun dan beroperasi, terealisasi 43,92 km. Sedangkan targetnya 136,13 km. Dana pembebasan lahan sebesar Rp 1,4 triliun ternyata sudah habis sehingga tidak memungkinkan untuk membebaskan lahan lagi.
Pembangunan rumah bersubsidi terealisasi 400.000an unit hingga kuartal III. Target sebanyak 700.000 unit. Persoalan perizinan dan tenggat pembiayaan kredit menjadi kendala pemenuhan target ini.
Kunjungan wisatawan mancanegara berjumlah 9,2 juta orang hingga November. Target 12 juta orang. Untuk kesempatan kerja, target 2 juta, realisasinya sudah mencapai 2,3 juta hingga September. Diproyeksikan bisa mencapai 3 juta hingga akhir tahun 2016. Serapan anggaran tol laut realisasi Rp111,45 miliar hingga Oktober. Target Rp218,99 miliar.
Produksi perikanan, realisasi 7,9 juta ton. Target 7,8 juta ton setelah dinaikkan 2 juta ton. Untuk Badan Usaha Milik Negara, ditargetkan pembentukan super holding BUMN pada akhir tahun. Namun hingga awal Desember belum ada perkembangan. Penerimaan pajak, sesuai yang ditetapkan di APBNP 2016 sebesar Rp1.318,9 triliun. Realisasi hingga Oktober Rp870,95 triliun.
Sedangkan pertumbuhan ekonomi untuk tahun 2016 diharapkan mencapai 5,2 persen dengan defisit anggaran sebesar 2,35 persen. Untuk defisit anggaran, batas yang ditetapkan adalah 3 persen. Dengan demikian defisit 2,35 persen sudah sesuai dengan aturan yang digariskan. Sementara itu untuk proyek pembangkit listrik 35.000 MW baru terealisasi 19.736-19.996 MW yang diproyeksikan bisa digunakan pada tahun 2019.
Terkait penerimaan pajak, mungkin pemerintah harus lebih ekstra lagi menggaet wajib pajak baru. Laporan OECD menyebutkan rasio pajak terhadap PDB Indonesia pada 2012 mencapai 12,2 persen. Sementara Singapura 13,9 persen. Malaysia 15,9 persen. Filipina 16,7 persen.
Sumbangan pajak dari penghasilan pribadi mengalami kenaikan semenjak tahun 2008. Pajak tenaga kerja dan konsumsi mulai menggeser sektor lain dan menjadi sumber penerimaan pajak terbesar. Jika semakin banyak wajib pajak baru diperoleh maka kemungkinan penerimaan pajak juga bisa lebih meningkat. Yang patut diapresiasi adalah amnesti pajak yang dipandang sukses. Perlu diikuti dengan kebijakan lain agar kebijakan fiskal pemerintah semakin baik dan berkualitas.
Sementara itu, tingkat inklusi keuangan Indonesia baru 36 persen. Pada tahun 2019 ditargetkan 75 persen. Presiden Joko Widodo memimpin langsung program/kegiatan ini. Para kepala daerah diharapkan aktif ikut membantu suksesnya gerakan inklusi keuangan. Untuk di Sumbar, Gubernur Irwan Prayitno telah mengeluarkan surat edaran agar hari Rabu dijadikan hari untuk menabung.
Sementara itu, menurut laporan Bank Indonesia (BI) per Oktober 2016, total kredit UMKM tumbuh sebesar 11,2 persen (Rp796,3 triliun) dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Yang paling besar adalah pertumbuhan kredit mikro (17,4 persen) menjadi Rp180,3 triliun. Sementara kredit skala kecil naik 13,8 persen menjadi Rp237 triliun. Dan kredit kelas menengah juga tumbuh 6,9 persen (Rp379 triliun).
Pihak Bank Indonesia menginginkan bank menyalurkan 20 persen dari portofolio mereka untuk usaha mikro. Populasi usaha mikro di Indonesia menurut BI mencapai 57,19 juta pelaku usaha. Sedangkan usaha kecil 654.222 pelaku. Dan usaha menengah 52.106 pelaku usaha. Di mana serapan tenaga kerja usaha mikro sebesar 104,6 juta orang, usaha kecil 5,6 juta orang, dan usaha menengah 3,9 juta orang.
Dengan melihat target pemerintah dan realisasinya, optimisme di tahun 2017 cukup menguat. Beberapa target yang melebihi dalam realisasinya seperti angkatan kerja yang terserap, akibat adanya proyek infrastruktur pemerintah yang dilaksanakan secara masif. Ini perlu diapresiasi. Demikian juga produksi perikanan yang melebihi target. Mudah-mudahan ini awal dari kebangkitan sektor maritim Indonesia.
Selain itu inklusi keuangan perlu upaya maksimal. Namun yang cukup menggembirakan dari segi pertumbuhan kredit untuk rakyat kecil atau kredit mikro yang cukup pesat. Bahkan Bank Indonesia meminta seluruh bank minimal 20 persen portofolio kredit mereka untuk usaha mikro. Sementara itu kunjungan wisatawan mancanegara, sebenarnya bisa mengundang dari negara muslim. Beberapa negara non muslim justru terlihat serius membenahi wisata halal mereka seperti Jepang dan Taiwan.
Sumbar dan juga Indonesia yang baru saja mendapatkan penghargaan bergengsi dari Wordl Halal Tourism Award bisa memaksimalkan pembenahan pariwisatanya agar mampu mendatangkan wisatawan dari negara muslim yang diprediksi bakal meningkat. Sumbar sendiri mendapatkan dua penghargaan bergengsi yaitu World’s Best Halal Destination dan World’s Best Halal Culinary Destination. (efs)
Data bersumber dari Bisnis Indonesia, 3, 5 dan 6 Desember 2016