Pertumbuhan Melambat, Bagaimana Menyikapinya?
Artikel () 11 November 2016 05:21:41 WIB
Pertumbuhan ekonomi Indonesia diramalkan akan melambat pada tahun 2017. Hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan tahun 2016 yang ditargetkan pemerintah yang tadinya 5,2% dikoreksi menjadi 5,1%. Sementara Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi tahun 2016 akan berada pada angka 5,04% (Bisnis Indonesia, 8/11/2016).
Pertumbuhan ekonomi yang melambat dikabarkan karena pada kuartal ketiga penyerapan anggaran belum maksimal. Diharapkan pada kuartal keempat terjadi penyerapan anggaran yang maksimal sehingga bisa mendorong perekonomian lebih bergerak. Pemangkasan anggaran disebut sebagai salah satu faktor yang memperlambat perekonomian.
Di tengah berita belum maksimalnya anggaran ternyata penerimaan negara dari sektor pajak juga belum memenuhi target. Hingga akhir Oktober 2016 realisasinya sudah mencapai Rp870,95 triliun atau sebesar 64,72% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) Rp1.355,2 triliun.
Namun demikian, di tahun 2016 ini pengangguran terbuka per Agustus mengalami penurunan menjadi 5,61 persen. Perdagangan online dan ojek online disebut sebagai penyebab berkurangnya angka pengangguran. Berdasarkan data BPS jumlah penduduk bekerja menurut lapangan pekerjaan utama per Agustus 2016 dalam juta, pertanian 37,77, industri 15,54, konstruksi 7,98, perdagangan 26,69, komunikasi 5,61, keuangan 3,53, jasa kemasyarakatan 19,6, dan lainnya 1,83.
Sedangkan konsumsi masyarakat diharapkan pertumbuhannya berada minimal di angka 5% untuk menjaga ekonomi tetap berjalan.
Di sisi lain, kecenderungan penurunan pertumbuhan ekonomi juga menyebabkan turunnya tingkat bunga sehingga kecenderungan masyarakat menaruh dananya di bank berupa tabungan atau deposito juga akan menurun. Alternatif tempat yang bisa diharapkan untuk mendapatkan return yang baik adalah pasar modal.
Di pasar modal masyarakat bisa memiliki saham berbagai perusahaan yang dianggap baik kinerjanya. Mereka bisa melihat indikatornya melalui keuntungan perusahaan, laporan keuangan tahunan, dan juga perkembangan harga saham dalam kurun waktu tertentu. Dengan melihat hal tersebut masyarakat dapat mengharapkan saham yang mereka miliki akan memberikan keuntungan melebihi tingkat bunga bank.
Sementara itu, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) menargetkan infaq dari pelaku pasar modal syariah di tahun 2017 sebesar 30% (republika.co.id, 10/11/2016). Menurut saya ini sebuah kemajuan. Baznas sendiri juga turut mendorong pasar modal syariah ini. Karena para pelaku pasar modal syariah umumnya mereka yang tergolong muzaki (pembayar zakat). Namun dibanding nasabah bank syariah, pelaku pasar modal syariah memang belum banyak. Akan tetapi semakin tinggi kesadaran orang untuk menjadi pelaku pasar modal syariah. Untuk memperbanyak dan meluaskan jangkauan akan pasar modal syariah, memang memerlukan sosialisasi yang berkelanjutan.
Pemerintah perlu memberikan fasilitas kepada masyarakat yang memiliki penghasilan memadai untuk berinvestasi di pasar modal. Karena jika mengharapkan dari konsumsi mereka saja untuk menjaga pertumbuhan, dampaknya masih kurang. Mereka perlu difasilitasi untuk berinvestasi. Jika pasar modal tidak menjadi pilihan, maka setidaknya bisa menaruh dananya di tempat lain yang bisa menggerakkan perekonomian.
Menjaga konsumsi masyarakat memang perlu, karena di sana banyak sekali pihak yang saling berkaitan, termasuk di antaranya perusahaan produsen barang dan jasa yang juga mencatatkan sahamnya di pasar modal. Adanya hubungan yang kuat ini maka kinerja yang baik para produsen tersebut karena tetap stabilnya konsumsi masyarakat akan berdampak kepada kinerja perusahaan. Dengan demikian kinerja yang baik ini akan menjadi daya tarik investor di pasar modal untuk memiliki saham-saham produsen barang dan jasa tersebut.
Selain hal di atas, kestabilan politik dan keamanan masyarakat juga menjadi kunci dalam menyikapi pertumbuhan yang melambat ini. Dengan bentangan wilayah yang luas, keamanan dan kestabilan politik akan memperlancar arus barang dan jasa antar wilayah sehingga menjaga kestabilan pasokan bahan-bahan kebutuhan masyarakat.
Yang juga tak kalah pentingnya dan sudah menjadi perhatian pemerintah pusat adalah menggerakkan pariwisata di seluruh Indonesia. Sektor pariwisata dipandang mampu memberikan kesejahteraan kepada masyarakat, menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran, dan mengurangi kemiskinan. Pariwisata dapat menjadi katup pengaman terjadinya kesenjangan sosial jika dikelola dengan baik. Karena begitu banyak pelaku usaha yang terlibat di situ, sehingga memberikan efek multiplier yang signifikan.
Untuk mendukung pariwisata, diperlukan infrastruktur yang memadai, seperti jalan akses ke tempat wisata. Dan pemerintah nampaknya sudah memikirkan hal ini. Jadi, pembangunan infrastruktur jalan tidak hanya sebagai sarana untuk memperlancar arus manusia dan barang, juga untuk memperlancar akses ke tempat-tempat wisata. (efs)
Foto: Bisnis Indonesia, 8/11/2016