Dirjen Politik dan Pum Kemendagri buka Musrenbangda Prov. Sumbar 2016
Artikel TITA SHANIA(Badan Kesatuan Bangsa dan Politik) 21 April 2016 15:34:06 WIB
Senin, 18 April 2016, Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Soedarmo, secara resmi membuka Musrenbangda Prov. Sumbar. Pada acara yang berlangsung di Hotel Pangeran's Beach ini, Soedarmo yang mewakili Menteri Dalam Negeri ini mengatakan bahwa pembagian anggaran daerah agar tidak berdasarkan kepada keinginan atau kepentingan pihak pihak tertentu. Pembagian anggaran kini harus berdasarkan skala prioritas sehingga akan terjadi perubahan yang signifikan dalam penetapan KUA PPAS untuk SKPD Pemprov Sumbar nantinya. Untuk Sumatera Barat, beliau mengatakan bahwa arah pembangunan akan difokuskan pada pembangunan SDM serta infrastruktur.
Musrenbangda yang berlangsung selama tiga hari ini, dihadiri oleh Bupati/Walikota, para pemangku kepentingan serta para kepala SKPD se-Sumatera Barat.
Secara khusus Soedarmo menekankan bahwa dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, maka terjadi perubahan mendasar dalam pembagian urusan pemerintah daerah. Urusan kesatuan bangsa dan politik yang sebelumnya merupakan urusan wajib pemerintah daerah kiini menjadi urusan pemerintahan umum yang dilakukan oleh kepala daerah selaku wakil pemerintah pusat di daerah. Dalam penanganan urusan pemerintahan umum ini, kepala daerah dibantu oleh sebuah instansi vertikal yang kini menangani urusan kesbangpol. Beliau juga menekankan, bahwa ke depannya kelembagaan kesbangpol akan segera berubah fungsi dan nomenklatur menjadi perangkat pemerintah pusat dengan tugas-tugas yang semakin berat.
Usai membuka Musrenbangda, Soedarmo mengadakan pertemuan dengan jajaran kesbangpol kab/kota dan provinsi di Sumatera Barat. Dalam pertemuan itu beliau mengharapkan kesiapan dan penguatan kelembagaan dan aparatur kesbangpol dalam rangka persiapan vertikalisasi serta perumusan program program kerja kedepannya.