Kehutanan () 23 September 2015 10:01:56 WIB

---

Padang, Dalam rangka Percepatan Perluasan dan Pengembangan Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM) melalui skema Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Nagari (HN) dan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) di Provinsi Sumatera Barat melalui penguatan dan peningkatan peran pendampingan oleh Penyuluh Kehutanan, maka Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat bekerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Program REDD+ UNDP menyelenggarakan workshop Penguatan Pendampingan Pengembangan Perhutanan Sosial di Provinsi Sumatera Barat oleh Penyuluh Kehutanan.

Acara dihadiri oleh 41 orang penyuluh kehutanan yang tersebar di Kabupaten Agam, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Tanah Datar dan Kota Padang Panjang.

Workshop dilaksanakan di Pangeran Beach Hotel Padang mulai tanggal 7 September 2015 sampai dengan 8 September 2015. Dalam kesempatan tersebut disampaikan bahwa kedepan Penyuluh Kehutanan berperan penting dalam mensosialisasikan dan mengimplementasikan PHBM. Penyuluh Kehutanan merupakan perpanjangan tangan pemerintah Provinsi untuk membuat masyarakat dari tidak tahu menjadi tahu, setelah mengerti menjadi mau dan selanjutnya menjadi mampu untuk mengelola hutan dengan mengindahkan kaidah kehutanan.

Pada acara tersebut ikut hadir Kepala Pusat Penyuluhan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Ibu Siti Aini. Disampaikan bahwa menurut data yang dimiliki Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan jumlah Penyuluh Kehutanan Sumatera Barat jika dikaitkan dengan luas hutan Sumatera Barat maka Sumatera Barat masih membutuhkan sekitar 770 orang penyuluh kehutanan. Hal ini merupakan tantangan bagi penyuluh kehutanan yang ada saat ini untuk dapat melakukan pekerjaan seefektif mungkin dengan segala keterbatasan yang ada. Setiap penyuluh kehutanan dituntut untuk memiliki inovasi baru untuk dapat mengembangkan kegiatan kehutanan khususnya perhutanan social kepada masyarakat.

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, Hendri Octavia ikut memotivasi penyuluh kehutanan untuk mengusulkan minimal tiga lokasi pada wilayah kerja mereka, sebagai lokasi yang dikelola dalam skema perhutanan sosial. Dengan demikian penyuluh kehutanan diharapkan dapat berkontribusi dalam mencapai target Sumatera Barat 500.000 Ha hutan yang dikelola oleh masyarakat.

• LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI SEKTORAL DI SUMATERA BARAT TAHUN 2005-2009
• EVALUASI KINERJA MAKRO BIDANG PEMBANGUNAN EKONOMI DI SUMATERA BARAT TAHUN 2006-2009
• EVALUASI MAKRO KEHIDUPAN BERAGAMA DAN SOSIAL BUDAYA DI SUMATERA BARAT TAHUN 2006-2009
• PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 8 TAHUN 2011
• PROFIL PNS PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT