Kehutanan () 23 September 2015 10:00:00 WIB

---

Padang, Kewenangan Pemda Provinsi berdasarkan UU 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah salah satunya adalah Pengembangan Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial. Maksud dari pengembangan pengelolaan kawasan ekosistem esensial adalah untuk meningkatkan dan mengembangkan pengelolaan di kawasan Ekosistem Esensial yang sudah ditunjuk/ ditetapkan.

Ekosistem esensial  adalah kawasan dengan  ekosistem  yang  berada  di  luar  kawasan  konservasi, baik yang merupakan tanah hak maupun bukan hak, yang secara  ekologis  penting  bagi  konservasi  keanekaragaman hayati

Kriteria  lokasi ekosistem esensial antara lain berada di luar kawasan KSA/KPA, memiliki nilai ekologi tinggi, memiliki keanekaragaman hayati  dengan ekosistem  yang  baik, memiliki unsur sosial ekonomi dan budaya, berfungsi sebagai lokasi pelestarian.

Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat telah melakukan identifikasi lokasi dan deliniasi pada empat lokasi yaitu Dharmasraya, Pasaman Barat, Agam, Pesisir Selatan. Dari empat lokasi di atas tersebut yang paling menarik adalah Kecamatan Silaut Pesisir Selatan, sepanjang aliran Batang Silaut terutama Nagari Air Hitam dan Nagari Sambungo terdapat Buaya Muara (Crocodylus porosus). Aliran Batang Silaut memiliki nilai ekologi dan keanekaragaman hayati  dengan ekosistem  yang  baik dan dapat dijadikan sebagai lokasi pelestarian sehingga dapat dikembangkan menjadi ekosistem esensial melalui mekanisme yang ada. Selain potensi alam yang dimilikinya, batang silaut dengan objek buaya muara akan lebih besar peluangnya untuk dikembangkan menjasi ekosistem esensial hal ini karena pada daerah tersebut telah ada dukungan pemerintah daerah setempat diantaranya adalah SK Bupati Pesisir Selatan No. 522/354/Kpts/BPT-PS/2015 tentang Penetapan Forum Kolaborasi Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial Buaya Muara dan kesepakatan para pihak. Semoga Pesisir Selatan dapat menjadi percontohan pengembangan ekosistem esensial di Sumatera Barat.

• LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI SEKTORAL DI SUMATERA BARAT TAHUN 2005-2009
• EVALUASI KINERJA MAKRO BIDANG PEMBANGUNAN EKONOMI DI SUMATERA BARAT TAHUN 2006-2009
• KEBIJAKAN PEMBANGUNAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM)
• PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 8 TAHUN 2011
• PROFIL PNS PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT