APBD Sumbar 2015 Tidak Mungkin Tembus Rp4 Triliun
Artikel () 03 September 2014 06:32:25 WIB
Sangat tidak mungkin APBD Sumbar 2015 bisa menembus angka Rp4 triliun. Hal ini terungkap dari pengesahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) pada Paripurna DPRD Sumbar, Rabu (27/8) di ruang sidang utama Kantor Wakil Rakyat Sumbar, Khatib Sulaiman Padang.
"Kunci APBD Sumbar 2015 bisa tembus Rp4 triliun tahun 2015, kalau Gubernur Sumbar mampu melobi pemerintah pusat memperbesar kucuran Dana Alokasi Umum (DAU) dari APBN 2015," ujar Anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD Sumbar, HM Nurnas.
Jika Gubernur Irwan Prayitno tidak bisa melobi maka APBD Sumbar tahun depan hanya berjumlah Rp3,75 triliun. Atau target APBD maksimal tahun depan Rp3,8 triliun dengan asumsi sumber pendapatan dan DAU berdasarkan angka 2014.
Menurut HM Nurnas, untuk dapat mengejar target optimal APBD sebesar Rp3,8 triliun Pemprov harus bekerja optimal pula untuk penambahan pajak kendaraan dan mengejar tunggakan pajak kendaraan pasca gempa yang menjadi temuan BPK sebesar 127 miliar.
Lalu sumber lain adalah pendapatan dari pajak tembakau dan tambang, dari PT Semen Padang, menambah deviden Bank Nagari dan BUMD lain. "Dari PT Balairung pengelola Hotel Balairung Sumbar di Jakarta yang dibangun dari APBD Sumbar sebesar Rp136 miliar, ternyata setelah beroperasi tahun 2013 hanya mampu memberikan keuntungan Rp1,9 miliar. Tahun 2014 keuntungannya turun menjadi Rp1,02 miliar. Ini sebuah keanehan," ujar Nurnas.
Selain itu, untuk meningkatkan dana pembangunan, Gubernur Sumbar dan SKPD harus melakukan lobi intensif kepada pemerintah pusat. "Tanpa kenaikan DAU untuk Sumbar, maka pembangunan Sumbar akan jalan di tempat saja tahun 2015," kata Nurnas.
Dalam RPJMD Sumbar, tahun 2015 sudah harus ada pembangunan 50 unit shelter untuk penyelamatan dan evakuasi warga saat terjadi gempa bumi dan tsunami. Namun sampai sekarang pembangunan shelter dengan biaya miliaran rupiah dari pemerintah pusat itu tidak terwujud. Ini bukti ketidakpedulian pemerintah kepada masyarakat yang rawan bencana tsunami.