Gubernur Mahyeldi dan Bakor KAN Sepakat Perkokoh Adat
Berita OPD Adi pondra(Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa) 23 Maret 2021 21:18:35 WIB
Padang, Maret
Gubernur Sumbar Mahyeldi, SP Datuak Maradjo sepakat dengan Badan Kordinasi Kerapatan Adat Nagari (Bakor KAN) Sumbar untuk bersama-sama memperkokoh adat Minangkabau yang ada di setiap nagari. Caranya adalah dengan merekomendasikan KAN sebagai lembaga adat di nagari.
"KAN sebagai lembaga yang akan menjaga adat harus mengikuti dan mendapat pembinaan. Tidak ada pemekaran KAN meskipun jumlah nagari bertambah," kata Gubernur Mahyeldi ketika menerima Pengurus Bakor KAN Sumbar di Istana Gubernuran, Jl. Sudirman Padang, Minggu (21/3) lalu.
Ketua Umum Bakor KAN dipimpin langsung yaitu Dr. Ir. Yuzirwan Rasyid Dt. PGP Gajah Tongga, Dewan Pembina Drs. H. Syafrizal, MM Datuak Nan Batuah, Sekretaris Umum Dr. Yulizal Yunus Dt. Rajo Bagindo, dan Bendahara Umum Zulhendri Ismet St. Rajo Bungsu. Pengurus Harian Bakor KAN lainnya yang ikut mendampingi adalah Zaitul Ikhlas Rajo Intan, Azhar Nuri Dt. Rajo Nan Putiah, Ir. Surtaveri Dt. Rajo Panghulu dan Sukirman Dt. Tun Bijo.
Gubernur dan Bakor KAN juga menyepakati, nilai-nilai adat yang hidup di nagari harus dipelihara. Ninik mamaklah yang meningkatkan. Kalau ada anak kemenakan yang keliru, agar diluruskan kembali oleh ninik mamak sesuai aturan adat. Malah Gubernur berharap Bakor KAN menginisiasi upaya hukum adat salingka nagari di masing-masing nagari sebagai dokumenter.
Karena begitu pentingnya peran ninik mamak di nagari, yang diwadahi oleh KAN, maka gubernur sepakat tidak boleh ada dualisme KAN. "Jika ada dualisme, maka harus bersatu dengan musyawarah karena musyawarah adalah nilai-nilai Minangkabau. Saya kasih sayang kepada Bakor KAN yang selama ini sudah banyak yang berperan bersama Dinas PMD menyelesaikan dualisme KAN ini. Ke Pemprov akan terus menggandeng Bakor KAN," kata Mahyeldi yang mengaku mendapatkan informasi tentang dualisme KAN ini.
Dalam pandangan Mahyeldi, soal pemecahan KAN di nagari lebih banyak disebabkan oleh urusan duniawi dan materi. "Saya berharap kepada ninik mamak yang berada di KAN untuk lurus-lurus saja, ini sesuai sumpah ninik mamak. Kalau sudah lurus dan urusan akhirat, maka tidak akan ada dualisme KAN," kata Mahyeldi, mantan Walikota Padang ini.
Sikap Gubernur Mahyeldi yang ingin bersama-sama mengokohkan adat, melestarikan nilai-nilai luhur adat Minangkabau, disambut dengan antusias oleh Bakor KAN Sumbar. "Kami senang dengan penerimaan Pak Gubernur dan rupanya sikap Pak Gubernur soal adat sejalan pula dengan program Bakor KAN Sumbar selama ini yaitu mengokohkan nilai-nilai adat yang hidup di nagari," kata Yuzirwan Rasyid Dt PGP Gajah Tongga.
Karena itu pula Bakor KAN akan terus membantu Pemprov Sumbar di bawah kepemimpinan Mahyeldi-Audy, yang baru saja dilantik satu bulan lalu, terutama dalam melestarikan adat salingka nagari, jika terjadi dualisme KAN, dan termasuk saran gubernur untuk memulai dokumentasi tertulis tentang adat di masing-masing -masing nagari.
Pembina Bakor KAN Drs. Syafrizal Ucok, MM Datuak Nan Batuah mengatakan, akan mewujudkan arahan Gubernur Mahyeldi soal upaya-upaya mengokohkan adat Minangkabau dalam program Bakor KAN kedepannya.
"Sebagai lembaga yang diisi oleh ninik mamak dan penghulu, masukan dari Bakor KAN akan disinergikan dengan program Pemprov Sumbar yang ada, sehingga nilai-nilai adat Minangkabau yang luhur dapat terpelihara dengan baik," kata Syafrizal Ucok Datuak Nan Batuah, yang sehari-hari adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Sumbar. (*)