Strategi dan Pencapaian Sumbar Menuju Ekonomi Berkeadilan
Artikel () 28 Februari 2018 16:49:04 WIB
Agar tercapai ekonomi berkeadilan, maka pelaku ekonominya harus dilihat. Bagaimana karakter mereka. Demikian pula lingkungan perlu dilihat apa yang bisa dilakukan di lingkungan tersebut, terutama dikaitkan dengan investasi.
Untuk investasi, Sumbar bisa dimasuki investasi dalam bidang energi terbarukan seperti panas bumi dan mikro hidro/mini hidro. Selain itu bidang yang terkait pariwisata seperti hotel, kuliner, oleh-oleh/cinderamata, dan bidang perdagangan serta perikanan/kelautan.
Sedangkan masyarakat harus diberdayakan agar kesejahteraan mereka lebih meningkat. Maka bisa dilihat tidak ada pabrik yang mempekerjakan buruh di Sumbar. Karena masyarakat lebih senang memanfaatkan waktunya secara independen.
Ini adalah salah satu potongan dari pemaparan Gubernur Sumbar dalam acara Konferensi Nasional Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jakarta pada 24 Februari 2018 lalu. Panita memberi tema yang menjadi judul tulisan ini untuk Gubernur Sumbar.
Gubernur nampak lebih banyak memaparkan bagaimana beliau mengelola pemerintahan dengan pendekatan reformasi birokrasi di satu sisi dan praktik lapangan di sisi lain. Salah satu poin yang disampaikan Gubernur di acara ini yang mendengar pemaparan dari pakar akuntansi tentang penerapan dalam pemerintahan dan juga masalah inovasi dalam pengelolaan pemerintahan, bahwa idealita dalam realitanya banyak bertentangan. Sehingga butuh inovasi yang sesuai dengan kondisi yang dihadapi di depan mata.
Pemerintah provinsi adalah sebuah organisasi yang memiliki suatu tujuan. Di dalam organisasi terdapat sumber daya manusia (SDM), lembaga, sistem dan program. Keempat unsur ini jika dikelola dengan baik maka akan mampu mencapai tujuannya.
Gubernur menyatakan bahwa pada periode pertama ia menjabat, yang dilakukannya adalah melakukan pembenahan terhadap: SDM, lembaga, sistem, dan program. Dalam hal pembenahan SDM dilakukan tes pemetaan potensi dan penilaian kinerja sehingga nanti didapat database pegawai lengkap dengan nilainya. Maka pegawai yang memenuhi syarat, di antaranya nilai tertentu ia bisa dipromosikan ke suatu jabatan. Dengan demikian bisa terlihat apa yang disebut the rignt man on the right place. SDM yang memiliki potensi yang baik yang terlihat dari nilai dia, biasanya mampu mengemban amanah yang diberikan.
Selain itu dalam hal pembenahan lembaga, Gubernur menyampaikan bahwa tupoksi dari SKPD atau OPD terkait diperiksa kembali. Apakah sudah efektif dan efisien atau belum. Dan terkait dengan itu standar operating procedure (SOP) juga diperbaiki dalam rangka memenuhi tupoksi yang efisien dan efektif. Jika SOP belum ada, maka dibuat SOP baru.
Sementara dalam hal pembenahan sistem, Gubernur melakukan perbaikan berbagai aturan di mana tetap mengacu kepada aturan di atasnya seperti Undang-Undang dan peraturan lainnya serta aturan yang sejajar seperti Pergub atau Perda. Di samping itu juga dilakukan pembuatan aturan baru di mana ini dilakukan jika ada hal yang belum ada aturannya. Dengan demikian, semua kegiatan SKPD/OPD harus ada aturannya.
Pembenahan yang dilakukan Gubernur terhadap SDM, lembaga, dan sistem, maka muncul sebuah keberhasilan dalam memimpin pemerintahan provinsi Sumbar. Yaitu terpenuhinya dan terpetakannya SDM berkualitas yang mampu menjalankan program pembangunan, dengan didukung kelembagaan yang kuat, dan sistem yang berjalan baik.
Dengan demikian, program yang dijalankan pun akan semakin berkualitas. Dengan dukungan SDM, lembaga, dan sistem yang baik, maka program pun bisa dilakukan dengan lebih baik dan berkualitas.
Namun demikian, program pembangunan yang dilakukan tetap harus memperhatikan kondisi yang ada. Misalnya, letak Sumbar di pantai barat Sumatera. Berbeda dengan Riau yang berada pantai timur Sumatera yang merupakan jalur utama perdagangan internasional. Sumbar pun jauh dari sumber bahan baku, dan bukan berposisi sebagai pasar (market). Dan karakter masyarakatnya yang tidak menyukai bekerja sebagai buruh.
Dengan melihat hal itu, maka Gubernur memutuskan untuk membuat program pembangunan dengan jalan pemberdayaan masyarakat, baik petani, nelayan, pedagang, peternak, maupun pekebun dan lainnya. Program pembangunan didukung oleh suatu gerakan terpadu yang berisi berbagai SKPD/OPD untuk membantu sesuai dengan bidangnya. Maka muncul gerakan terpadu pensejahteraan petani, gerakan terpadu pemberdayaan masyarakat pesisir, gerakan terpadu pengembangan koperasi, usaha mikro dan kecil, gerakan terpadu pengembangan pariwisata, dan beberapa lagi gerakan terpadu lainnya.
Di akhir materi pemaparannya, Gubernur menyatakan bahwa SDM, lembaga, sistem yang dikelola dengan baik akan mampu lebih berpestasi. Dan prestasi tersebut dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari prestasi yang dihasilkan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat itu ternyata mendapat penilaian positif, baik dari pemerintah pusat dan juga lembaga nonpemerintah (LSM) baik dalam maupun luar negeri. Maka bedatanganlah berbagai penghargaan untuk Sumbar.
Maka, mewujudkan ekonomi berkeadilan dimulai dari pembenahan SDM, lembaga dan sistem. Setelah itu dimunculkan program-program yang sesuai dengan karakter masyarakat. Di sini letak keadilannya. Karena program dikeluarkan dengan memperhatikan karakter mayarakat. Pun investasi, menyesuaikan dengan kondisi Sumbar. Yang termasuk penting adalah memperhatikan Sumbar dengan filosofi hidup masyarakatnya, maka tidak bisa semua investasi masuk. Di sini juga nampak keadilannya. Maka ekonomi berkeadilan mengacu bagaimana kondisi daerah dan masyarakat terebut berada. (efs)
ilustrasi: freefoto.com