Menghadapi Tahun 2018
Artikel () 17 Desember 2017 15:07:53 WIB
Perekonomian di tahun 2018 nampaknya akan semakin menunjukkan perubahan. Salah satunya adalah berubahnya pola konsumsi dan gaya konsumsi masyarakat. Misalnya, konsumsi masyarakat akan semakin mengarah kepada pengeluaran untuk kesenangan (leisure) seperti pariwisata (jalan-jalan, transportasi, penginapan, cinderamata, kuliner). Dengan adanya generasi milenial akan semakin menunjukkan perubahan pola konsumsi.
Disamping itu dalam hal gaya, perkembangan e-commerce juga akan meningkat pesat. Jika melihat data transaksi hari belanja online nasional tanggal 12 Desember 2017 lalu yang mencatat sekitar 4,6 triliun rupiah, ada kenaikan signifikan dibanding tahun 2016 sebesar 3 triliun rupiah. Artinya di sini, sudah semakin banyak pemain dalam e-commerce, baik penjual dan pembeli sehingga telah menjadi semacam ekosistem tersendiri, dan ini perlu dukungan pemerintah karena akan memiliki kontribusi signifikan dalam perekonomian, termasuk pertumbuhan ekonomi.
Pada 2017 pertumbuhan ekonomi yang dipatok pemerintah adalah sebesar 5,2 persen. Dan untuk 2018 pertumbuhan ekonomi dipatok 5,4 persen. Ada sedikit kenaikan, karena kemungkinan dilakukan berbagai penyesuaian terhadap perkembangan perubahan sosial. Misalnya, ada sekelompok masyarakat yang memiliki dana justru memilih dananya ditabung atau diinvestasikan. Ada pula kelompok masyarakat yang ingin makan-makan, jalan-jalan, sehingga mengurangi belanja lainnya. Dan perlu dilihat juga kelompok masyarakat yang mengurangi konsumsi karena harus memprioritaskan pengeluarannya untuk listrik yang tarifnya sudah tidak disubsidi lagi untuk golongan tertentu.
Menurut Gajah Kusumo, UMKM Indonesia masih menjadi kontributor terbesar PDB. Kusumo mengutip data BPS yang menyebut angka 61,41 persen kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional dan dalam penyerapan tenaga kerja 97 persen tenaga kerja nasional diserap oleh UMKM.
Terkait e-commerce Kusumo juga mengutip data BPS bahwa sejak sensus ekonomi 2006 jumlah e-commerce terus naik, dari 22,72 usaha menjadi 26,71 pada 2016. Dan dugaan saya, hingga 2017 akan terus naik, karena konsumen sudah makin beralih ke sini. Maka, para pedagang offline yang tutup kemungkinan akan mengubah cara jualannya menjadi online.
Sementara itu ketika kita lihat APBN 2018 maka ada berbagai perubahan alokasi anggaran. Untuk perlindungan sosial pemerintah mencapai 11,2 persen, dan termasuk 3 besar dalam belanja fungsi pelayanan umum dan ekonomi. Sementara anggaran untuk Program Keluarga Harapan (PKH) turut meningkat menjadi 17,3 triliun rupiah. Terjadi kenaikan anggaran sebesar 56 persen karena terjadi kenaikan jumlah penerima PKH dari 6 juta keluarga di tahun 2017 menjadi 10 juta keluarga di tahun 2018.
Anggaran penanggulangan kemiskinan dan dukungan masyarakat berpendapatan rendah pada APBN 2018 berjumlah 238,7 triliun. Rinciannya adalah, subsidi nonpajak 145,5 triliun rupiah, PKH 17,3 triliun rupiah, program Indonesia pintar 10,5 triliun rupiah, jaminan kesehatan nasional 25,5 triliun rupiah, bantuan pangan 20,8 triliun rupiah, bidik misi 4,1 triliun rupiah, dan dana , dan gini ratio desa 60 triliun rupiah.
Adapun targetnya di tahun 2018 tingkat kemiskinan 9,5 – 10 persen, tingkat pengangguran terbuka 5 – 5,3 persen, indeks pembangunan manusia 71,5, dan gini ratio 0,38 persen. Untuk anggaran subsidi tahun 2018, totalnya 156,2 triliun. Rinciannya, subsidi energi 94,5 triliun dan subsidi nonenergi 61,7 triliun.
Melihat postur anggaran tahun 2018, nampaknya kali ini keberpihakan kepada masyarakat bawah jauh lebih jelas. Dan mudah-mudahan ini memberi pertanda baik akan bergeraknya ekonomi di dunia offline, karena dunia online sepertinya tidak begitu membutuhkan peran pemerintah secara langsung.
Besarnya anggaran sosial untuk masyarakat tetapi harus diikuti dengan pencairan yang tepat waktu agar terserap dengan baik sehingga bisa menggerakkan ekonomi di dunia offline. Dan mudah-mudahan konsumsi masyarakat di tahun 2018 di dunia offline bisa memperbaiki perputaran roda perekonomian. Sementara untuk dunia online, yang tetap memiliki pengaruh di offline, semakin bisa memperbesar kontribusinya untuk masyarakat, terutama para pemain di dunia tersebut.
Dan di sini terlihat bahwa peran pemerintah signifikan untuk mewarnai perekonomian masyarakat, terutama masyarakat bawah. Karena jika melihat serapan tenaga kerja yang mayoritas di UMKM dan juga kontribusi UMKM hampir dua pertiga PDB, maka pemerintah yang berpihak kepada masyarakat bawah melalui politik anggarannya kelak akan memberikan dampak positif bagi perekonomian. Dan di sisi lain, kinerja e-commerce dengan semakin banyaknya pemain (penjual dan pembeli) yang banyak di kelas menengah-bawah semoga juga semakin meningkatkan kesejhteraan mereka sekaligus memberi dampak kepada perekonomian nasional. (efs)
Referensi: Arah Bisnis dan Politik 2018: Selamat Datang Era Ekonomi Digital, Edisi Khusus Bisnis Indonesia, Desember 2017
ilustrasi: freefoto.com