Jadi Pelayan Publik yang Profesional
Artikel EKO KURNIAWAN, S.Kom(Diskominfo) 23 Maret 2017 11:15:08 WIB
Jadi Pelayan Publik yang Profesional
Oleh Yal Aziz
RASANYA, sudah tak bisa dihitung lagi berapa banyaknya jumlah penghargaan yang diraih dan diperoleh kepala daerah di Sumaera Barat. Mulai dari gubernur, walikota dan bupati. Bahkan, semuanya mendapat berbagai macam penghargaan mulai penghargaan dari meneteri sampai presiden, serta lembaga yang kerjanya memberikan penilaian den selanjutnya memberikan penghargaan. Ada juga beberapa kepala daerah yang berlomba-lomba untuk memecahkan rekor MURI.
Kemudian, setiap pengharagaan yang diperoleh tersebut, patut disyukuri dan bisa dijadikan pemicu bagi aparatur agar bekerja lebih baik lagi dan berani melakukan terobosan dalam pelayanan. Maknanya adalah, sudah bukan zamannya lagi bagi aparatur untuk bekerja dengan standar-standar mereka sendiri. Kenapa? Karena sekarang ini birokrasi dan semua unsur di dalamnya dituntut untuk bekerja secara efektif dan efisien.
Kini, masyarakat awam aau wong cilik sudah terbiasa dengan ritme kerja institusi swasta yang cepat dan cekatan. Pelayanan yang ramah juga menjadi hal lumrah yang bakal dituntut oleh publik.
Melayani publik sebagai konsumen yang harus dipuaskan pada akhirnya menjadi keniscayaan. Kita lihat contoh bagaimana pelayanan yang baik ditekankan. Belilah makanan cepat saji, maka kita akan diberi garansi waktu pelayanan yang cepat. Sebagai contoh, kita akan disambut dengan ramah ketika membeli BBM di setiap SPBU. Bahkan pembeli akan disambut bagaikana raja, karena kita tidak usah turun dari mobil, urusan mengisi bahan bakar bisa beres.
Di tengah masyarakat yang terlayani dengan baik seperti itulah, pegawai negeri sipil yang merupakan aparatur pemerintah kota harus bersaing. Maka tidak selayaknya jika masih ada orang yang bingung ketika masuk ke instansi pemerintah untuk mengurus surat-surat atau dokumen. Jangan sampai warga berlama-lama menunggu keperluannya diurus hanya karena aparat asyik ngobrol, main game atau chating di media sosial.
Instansi pemerintah perlu memiliki petunjuk pelayanan internal yang mudah dipahami masyarakat dari berbagai strata sosial. Jika perlu petugas di pintu gerbang harus mampu memberi berbagai informasi yang dibutuhkan. Yang mendesak adalah membangun kesadaran pada masingmasing individu aparat untuk memiliki sifat melayani. Aparat harus paham betul, pekerjaannya memang melayani masyarakat.
Sistem pelayanan akan bisa bekerja dengan efektif dan efisien apabila aparat memahami spirit pelayanan prima. Peran pemimpin akan sangat pas untuk memberikan contoh kepada para staf.
Namun pemimpin saja yang bergerak tanpa dukungan penuh staf juga tidak akan berhasil. Penghargaan tersebut kita harapkan memicu antarkota atau daerah untuk berkompetisi melahirkan motivasi, inovasi baru, dan kreativitas dalam pembangunan daerah masing- masing.
Momentum ini perlu dijadikan patokan bagi aparatur dalam melakukan berbagai terobosan untuk berperan dalam pembangunan. Apalagi pada era desentralisasi ini, semakin banyak kewenangan yang diurus oleh daerah. Sejauh mana layanan prima aparatur, akan dirasakan oleh masyarakat.
Istilah birokrasi yang berbelit-belit sudah harus ditinggalkan. Persoalan mudah janganlah dipersulit, Sebagai aparatur pemerintah bukan untuk dilayani, tetapi melayani. Semoha pernhargaan yang diterima oleh semua kepala daerah itu, tercermin juga dengan kesadaran memberikan pelayan terbaik dan menjadi ASN yang profesional. (Penulis waratwan abloid bijak.com)