Perketat Pengawasan Illegal Fishing, Pemprov Sumbar Buat Kapal Patroli Senilai Rp 4,3 M

Perketat Pengawasan Illegal Fishing, Pemprov Sumbar Buat Kapal Patroli Senilai Rp 4,3 M

Berita Utama Bagian Pemberitaan Biro Humas(Biro Humas Sekretariat Pemerintah Provinsi Sumatera Barat) 17 Februari 2016 00:44:51 WIB


Perairan Sumatera Barat yang berhadapan langsung dengan Samudera Hindia memiliki potensi perikanan tangkap yang sangat besar mencapai 565 ribu ton setahun. Menilik besarnya potensi dimaksud, tidak dipungkiri banyak kapal-kapal dari Provinsi tetangga, bahkan asing yang berusaha masuk untuk turut menangkap ikan secara illegal di perairan Sumatera Barat.

Menyikapi kondisi tersebut, menurut Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit, perlu peningkatan pengawasan terhadap kemungkinan pencurian ikan di laut Sumatera Barat. Untuk itu tahun ini dianggarkan dana sebesar 4,3 Milliar Rupiah yang digunakan membuat 1 unit kapal pengawas.

“Pintu masuk laut kan luas, bisa dari sisi mana saja. Untuk itu, kita adakan kapal pengawas dengan kecepatan 20 knot, mengantisipasi pencurian ikan. Saya rasa kecepatan itu cukup untuk memburu kapal pencuri ikan. Kalau selesai, langsung patroli,” jelasnya di Padang, Selasa (16/02).

Sementara itu, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Sumatera Barat Yosmeri mengatakan, pengadaan pembuatan kapal patroli telah masuk dalam tahap lelang melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Kapal dengan kecepatan 20 knot dimaksud akan dibuat di Painan, Kabupaten Pesisir Selatan.

“Pembuatan kapal akan diawasi secara ketat, supaya tidak terjadi penyelewengan, seperti kemungkinan penggunaan suku cadang bekas yang bisa mempengaruhi kondisi kapal sendiri. Jangan sampai kapal baru dipakai langsung rusak,” tegasnya.

Terkait potensi perikanan tangkap di laut Sumatera Barat, Yosmeri mengakui, produksi ikan tangkap belum optimal. Dari potensi sebanyak 565 ribu ton setahun, hanya mampu dicapai 200 ribu ton. Hal tersebut dikarenakan masih banyak nelayan lokal yang menggunakan peralatan dan metode konvensional, sehingga hasilnya tidak optimal. Untuk itu, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terus memberikan bantuan pada nelayan, berupa kapal, mesin tempel, alat tangkap, hingga alat pelacak keberadaan ikan.