Jelang Ramadan DPRD Minta Penimbunan Kebutuhan Pokok Diwaspadai
Berita Utama DENY SURYANI, S.IP(Sekretariat DPRD Prov. Sumbar) 09 Mei 2018 13:42:57 WIB
PADANG,- Sekertaris Komisi I DPRD Sumbar, Endarmy meminta Pemerintah Provinsi Sumbar mewaspadai penimbunan kebutuhan pokok yang kerap terjadi jelang Ramadhan. Hal ini mengingat permintaan bahan pangan jelang hari besar umat Islam tersebut akan meningkat tajam.
"Pemerintah harus turun melakukan pengawasan dari sekarang. Jika ditemukan ada yang melakukan penimbunan, ambil tindakan tegas," kata Endarmy.
Dalam persoalan ini ia juga menghimbau terhadap pemasok atau pedagang agar tidak melakukan tindakan yang merugikan masyarakat dengan melakukan penimbunan.
di tengah kondisi perekonomian sulit seperti sekarang, sebut dia, hendaknya semua pihak mau saling menunjukkan kepedulian antara yang satu dengan yang lain.
Salah satu kepedulian itu bisa dilakukan dalam bentuk tidak membuat pihak lain berada dalam situasi berat, seperti halnya melakukan penimbunan barang yang akan membuat masyarakat terbebani dikarenakan harga melonjak.
"Kalau melihat ketersediaan bahan pangan, Sumbar tidaklah kekurangan dari segi produksi. Misal, dari segi beras, produksi Sumbar sudah surplus setiap tahunnya. Hanya saja, agar kebutuhan pokok ini tak ditimbun dan menyebabkan harga melonjak, pemerintah memang harus melakukan pengawasan,"jelas anggota DPRD Sumbar dari Fraksi Nasdem tersebut.
Sementara itu anggota Komisi V DPRD Sumbar Achiar meminta, agar tak terjadi penimbunan diperlukan pengawasan ekstra, khususnya oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membidangi masalah pangan.
Ia mengatakan, penimbunan pangan tidak hanya merugikan masyarakat, namun juga para pedagang kecil di lapangan. Dengan adanya penimbunan otomatis harga meroket karena stok terbatas, sehingga menyebabkan daya beli menurun. Sebab itu, jelas Achiar, harus ada pengawasan ekstra.
Ia mengatakan, DPRD Sumbar tidak ingin adanya kenaikan harga pangan menjelang Ramadan dan Lebaran di tengah permintaan masyarakat yang semakin meningkat. Dalam hal ini ia meminta pemerintah turun untuk menjaga stok dan harga berada dalam keadaan terkendali.*publikasi.(dprd.sumbarprov.go.id)