Hubungi Kami

*wajib diisi

*wajib diisi, email anda tidak akan dipublikasikan

*jpg,jpeg,png,gif

*centang verifikasi bahwasanya anda bukan robot

29 Pesan

  • andri | 2017-08-11 08:24:55
    mohon data apbd sumbar pertahun lima tahum terakhir
    terima kasih
    • | 2017-08-31 12:10:25

      Terima kasih atas kunjungan Bapak ke Layanan Pengaduan Masyarakat pada website www.sumbarprov.go.id. Untuk Data APBD Sumbar Per Tahun Lima Tahun terakhir Provinsi Sumatera Barat Bapak dapat mengunjungi website ppid.sumbarprov.go.id. Terima kasih


    • | 2017-08-31 12:10:22

      Terima kasih atas kunjungan Bapak ke Layanan Pengaduan Masyarakat pada website www.sumbarprov.go.id. Untuk Data APBD Sumbar Per Tahun Lima Tahun terakhir Provinsi Sumatera Barat Bapak dapat mengunjungi website ppid.sumbarprov.go.id. Terima kasih


  • Budi Santoso | 2017-08-09 20:29:14
    Saya seorang karyawan di CV.Arena Generasi Mandiri di kota Padang. Saya ingin informasi mengenai jam kerja yang berlaku di kota ini.
    Menurut informasi yang saya dapat di sini berlaku jam kerja 44 jam dalam 1 minggu. Benarkah peraturan itu?
    • | 2017-12-05 04:29:54

      Waktu kerja itu berlaku umum berdasarkan UU No. 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan. Pasal 77 UU tersebut dikatakan bahwa ketentuan waktu kerja itu meliputi:

      1.       untuk 6 hari kerja dalam seminggu, berlaku 7 jam dalam 1 hari dan 40 jam dalam seminggu (artinya 7 jam selama 5 hari ditambah setengah hari disalah satu dari enam hari tersebut).

      2.       untuk 5 hari kerja dalam seminggu, berlaku 8 jam dalam 1 hari dan 40 jam dalam seminggu.

      Jika bekerja selama 44 jam dalam seminggu, maka perusahaan wajib membayar upah kerja lembur.

      Terima kasih atas kunjungan Bapak/Ibu ke Layanan Pengaduan Masyarakat pada website www.sumbarprov.go.id


  • hedsya | 2017-07-11 14:24:27
    mohon informasi no fax dan no telp kantor gubernur sumbar, mau kirim undangan tertuju ke gubernur sumatera barat.
    terimakasih
    • | 2017-08-31 10:48:27

      Terima kasih atas kunjungan Ibu ke Layanan Pengaduan Masyarakat pada website www.sumbarprov.go.id. Diinformasikan kepada Ibu bahwa Nomor Telp dan Fax Kantor Gubernur Sumatera Barat (0751) 34671. Terima Kasih

       


  • Rachmad Hidayat | 2017-07-10 17:05:55
    tolong bantuan Bapak/Ibu untuk melakukan penghapusan data saya yang dipadang karena saya tidak pernah melakukan rekap data di kota padang sekarang saya terhalang membuat E-KTP diBATAM,,,saya juga belum pernah mengurus KTP dan KK Padang.saya harap bantuan Bapak/Ibu untuk solusinya. terima kasih
    • | 2017-08-31 11:02:31

      Terima kasih atas laporan Bapak. Setelah dikoordinasikan dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang melalui Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat bahwa status kependudukan Bapak sudah di Batam dan sudah terlihat bukti surat pindah Bapak dari sistem. Terima Kasih


  • Arbain | 2017-06-22 16:14:03
    Menu untuk permintaan informasi, tidak ada. Beberapa informasi yang wajib diumumkan menurut UU KIP, jg tidak ada d web ini
    • | 2017-08-31 11:08:55

      Terima kasih atas kunjungan Bapak/Ibu ke Layanan Pengaduan Masyarakat pada website www.sumbarprov.go.id. Untuk Informasi yang wajib diumumkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Bapak/Ibu dapat mengunjungi website ppid.sumbarprov.go.id. Terima kasih


  • Muhammad Mitzal Pratama | 2017-06-15 11:39:09
    Tolong pihak pemerintah Sumatera Barat memperbaiki jalan di Sijunjung & sekitarnya karena banyak kecelakaan parah. Salam hormat
    • | 2017-08-31 11:11:43

      Terima kasih atas laporan Bapak. Mohon informasi lengkapnya pak. Kalau bisa disebutkan ruas jalan  dan lokasinya apakah jalan kabupaten, provinsi atau nasional? Biar jelas kewenangan penanganannya. Terima kasih

       


  • Subadri | 2017-06-12 21:56:39
    Dengan Hormat,

    Saya ingin menyampaikan keluhan terkait dengan pelayanan e-ktp dan sebagai informasi saya sudah melampirkan scan ktp saya.

    Permasalahan yang hendak saya adukan kenapa pengurusan e-ktp saya bisa sangat lama? Saya sudah mengajukan permoonan sejak bulan oktober 2016 dan sampai dengan laporan ini saya buat yakni tanggal 12 Juni 2017 alasan yang saya dapatkan karena tidak ada blangko. Saya tidak mengerti bagaimana blangko bisa kosong.

    Kronologi:
    Saya sudah memiliki e-ktp, namun hilang ketika berada di Siak-Riau, dan melakukan pengurusan yang baru. Saya kembali ke perantauan lagi dan mendapatkan telepon kalau pengurusan e-ktp lagi sudah bisa, dan saya hendak mengurus ktp saya yang bisa menjadi e-ktp lagi pada bulan Oktober 2016 dan sampai sekarang masih belum siap.

    Keluhan saya:
    1. Kenapa blangko bisa kosong? Apakah tidak alokasi budget untuk ini? Atau harganya terlalu mahal? Saya yang sekarang ini berada di perantauan hanya bermodalkan SIM dan Paspor. Kalau blangko tidak ada kenapa tidak di sebutkan kuota yang bisa di lakukan pengurusan? Dan kenapa masyarakat yang hendak mengurus e-ktp selalu di terima? Ini kan sangat memalukan? Sudah puluhan tahun bekerja di administrasi namun tidak mengerti yang istilahnya alokasi.
    2. Apakah saya bisa menarik ktp saya lagi yang sudah di lakukan pengajuan? Kalau bisa saya ingin melakukan pembatalan perubahan dari ktp biasa menjadi e-ktp karena ktp saya sudah memiliki nomor e-ktp.
    3. Saya sekarang bekerja di Jakarta Pusat, dan hanya memiliki ktp kadaluarsa, SIM, dan paspor. Mohon bantuannya untuk di proses pengajuan e-ktp saya atau batalkan pengajuan apabila blangko habis karena untuk apa saya menunggu lama tanpa kepastian. Saya sering mengecek situs pemerintahan sumbar yang saya lihat terus hanya foto gubernur terus dan tanpa ada berita update terbaru.

    Mohon bantuannya untuk menindak lanjuti pengaduan saya ini. Apabila tidak di tindak lanjuti mohon di email ke saya di alamat soebadri@gmail.com atau sms/telepon di nomor saya 08 111 9060 47.

    Salam,
    Subadri
    • | 2017-08-31 11:16:13

      Terima kasih atas laporan Bapak. Setelah dikoordinasikan dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang melalui Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat bahwa Blanko E-KTP masih dalam proses pengadaan sampai bulan Juni lalu. Terima kasih


  • jefri zain | 2017-06-10 00:18:56
    assalamualaikum pak atau ibu , saya mahasiswa arsitektur semester akhir dari universitas sriwijaya palembang , kebetulan saya asli anak negri sumatera barat saya asli padang panjang , saya dalam tugas akhir , lagi ingin mengajukan beberapa judul untuk bahan tugas akhir saya , apakah saya dapat menghubungi kepala dinas pariwisata atau pak gubernur , karena saya ingin memberikan suatu gagasan ide terbaru untuk meningkatkan kualitas dari pariwisata d bidang arsitektur nya terimakasih pak buk mungkin bangunan bisa menjadi data milik pemerintah atas nama desain saya sendiri jika berkenan terimakasih pak dan ibu wassalamualaikum wr wb saya sangat ingin memajukan kampung halaman dan tanah sumbar agar lebih baik serta mampu bersaing
    • | 2017-08-31 11:21:24

      Wa’alaikumsalam wr wb. Terima kasih atas kunjungan Bapak/Ibu ke Layanan Pengaduan Masyarakat pada website www.sumbarprov.go.id. Bapak/Ibu dapat menyurati Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat untuk menyampaikan maksud dan tujuan Bapak/Ibu. Semoga gagasan/ide Bapak/Ibu bermanfaat untuk kemajuan Pariwisata di Sumatera Barat. Terima kasih


  • Herman | 2017-06-06 19:22:34
    Yth pemprov sumatera barat...
    Nama saya Herman, Saya sebagai wajib pajak ingin menanyakan seputar pembayaran pajak kendaraan bermotor pada daerah saya di lubuk basung kabupaten agam..di sinyalir untuk Samsat Kabupaten Agam melakukan pungutan liar kepada para wajib pajak...ini dikarenakan adanya permintaan tambahan biaya untuk pembayaran pajak tahunan di luar yang tertera pada bukti pembayaran pada STNK kami..ketika kami meminta penjelasan untuk apa uang tersebut..petugas berbelit-belit menjelaskan..ketika kami minta bukti pembayaran dari kelebihan tersebut, petugas yang berada pada kantor Samsat Kabupaten Agam di lubuk basung menolak..ini merupakan wujud pemerasan, pungutan liar dan korupsi, mohon di tindak lanjuti bapak/ibu yang mempunyai wewenang, dari pada ujung-ujungnya sampai ke saberpungli, terima kasih :D
    • | 2017-08-31 11:25:09

      Terima kasih atas laporan Bapak, informasi yang Bapak sampaikan sudah kami teruskan kepada Instansi terkait.


  • GUDMEN MARPAUNG | 2017-06-05 12:37:58
    MHN PENJELASAN PEMPROP SUMATERA SELATAN TERKAIT PERUSAHAAN YANG DI BLACK-LIST
    • | 2017-06-07 11:38:09

      Terima kasih atas kunjungan Bapak ke Layanan Pengaduan Masyarakat pada website www.sumbarprov.go.id. Mohon konfirmasi dari Bapak apakah pengaduan ini tertuju untuk Pemerintah Provinsi Sumatera Barat atau Sumatera Selatan. Terima kasih


 

Video

Foto

Kegiatan

  • Penyerahan Hasil Pengawasan Kearsipan Eksternal (LAKE) oleh ANRI ke Le

    • Kamis, 14 Desember 2017
    • Kamis, 14 Desember 2017
  • Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip (GNSTA) di Provinsi Sumatera Barat

    • Kamis, 14 Desember 2017
    • Kamis, 14 Desember 2017
  • arsip kegiatan

Tokoh