Hubungi Kami

*wajib diisi

*wajib diisi, email anda tidak akan dipublikasikan

*jpg,jpeg,png,gif

*centang verifikasi bahwasanya anda bukan robot

23 Pesan

  • Subadri | 2017-06-12 21:56:39
    Dengan Hormat,

    Saya ingin menyampaikan keluhan terkait dengan pelayanan e-ktp dan sebagai informasi saya sudah melampirkan scan ktp saya.

    Permasalahan yang hendak saya adukan kenapa pengurusan e-ktp saya bisa sangat lama? Saya sudah mengajukan permoonan sejak bulan oktober 2016 dan sampai dengan laporan ini saya buat yakni tanggal 12 Juni 2017 alasan yang saya dapatkan karena tidak ada blangko. Saya tidak mengerti bagaimana blangko bisa kosong.

    Kronologi:
    Saya sudah memiliki e-ktp, namun hilang ketika berada di Siak-Riau, dan melakukan pengurusan yang baru. Saya kembali ke perantauan lagi dan mendapatkan telepon kalau pengurusan e-ktp lagi sudah bisa, dan saya hendak mengurus ktp saya yang bisa menjadi e-ktp lagi pada bulan Oktober 2016 dan sampai sekarang masih belum siap.

    Keluhan saya:
    1. Kenapa blangko bisa kosong? Apakah tidak alokasi budget untuk ini? Atau harganya terlalu mahal? Saya yang sekarang ini berada di perantauan hanya bermodalkan SIM dan Paspor. Kalau blangko tidak ada kenapa tidak di sebutkan kuota yang bisa di lakukan pengurusan? Dan kenapa masyarakat yang hendak mengurus e-ktp selalu di terima? Ini kan sangat memalukan? Sudah puluhan tahun bekerja di administrasi namun tidak mengerti yang istilahnya alokasi.
    2. Apakah saya bisa menarik ktp saya lagi yang sudah di lakukan pengajuan? Kalau bisa saya ingin melakukan pembatalan perubahan dari ktp biasa menjadi e-ktp karena ktp saya sudah memiliki nomor e-ktp.
    3. Saya sekarang bekerja di Jakarta Pusat, dan hanya memiliki ktp kadaluarsa, SIM, dan paspor. Mohon bantuannya untuk di proses pengajuan e-ktp saya atau batalkan pengajuan apabila blangko habis karena untuk apa saya menunggu lama tanpa kepastian. Saya sering mengecek situs pemerintahan sumbar yang saya lihat terus hanya foto gubernur terus dan tanpa ada berita update terbaru.

    Mohon bantuannya untuk menindak lanjuti pengaduan saya ini. Apabila tidak di tindak lanjuti mohon di email ke saya di alamat soebadri@gmail.com atau sms/telepon di nomor saya 08 111 9060 47.

    Salam,
    Subadri
    • | 2017-08-31 11:16:13

      Terima kasih atas laporan Bapak. Setelah dikoordinasikan dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang melalui Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat bahwa Blanko E-KTP masih dalam proses pengadaan sampai bulan Juni lalu. Terima kasih


  • jefri zain | 2017-06-10 00:18:56
    assalamualaikum pak atau ibu , saya mahasiswa arsitektur semester akhir dari universitas sriwijaya palembang , kebetulan saya asli anak negri sumatera barat saya asli padang panjang , saya dalam tugas akhir , lagi ingin mengajukan beberapa judul untuk bahan tugas akhir saya , apakah saya dapat menghubungi kepala dinas pariwisata atau pak gubernur , karena saya ingin memberikan suatu gagasan ide terbaru untuk meningkatkan kualitas dari pariwisata d bidang arsitektur nya terimakasih pak buk mungkin bangunan bisa menjadi data milik pemerintah atas nama desain saya sendiri jika berkenan terimakasih pak dan ibu wassalamualaikum wr wb saya sangat ingin memajukan kampung halaman dan tanah sumbar agar lebih baik serta mampu bersaing
    • | 2017-08-31 11:21:24

      Wa’alaikumsalam wr wb. Terima kasih atas kunjungan Bapak/Ibu ke Layanan Pengaduan Masyarakat pada website www.sumbarprov.go.id. Bapak/Ibu dapat menyurati Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat untuk menyampaikan maksud dan tujuan Bapak/Ibu. Semoga gagasan/ide Bapak/Ibu bermanfaat untuk kemajuan Pariwisata di Sumatera Barat. Terima kasih


  • Herman | 2017-06-06 19:22:34
    Yth pemprov sumatera barat...
    Nama saya Herman, Saya sebagai wajib pajak ingin menanyakan seputar pembayaran pajak kendaraan bermotor pada daerah saya di lubuk basung kabupaten agam..di sinyalir untuk Samsat Kabupaten Agam melakukan pungutan liar kepada para wajib pajak...ini dikarenakan adanya permintaan tambahan biaya untuk pembayaran pajak tahunan di luar yang tertera pada bukti pembayaran pada STNK kami..ketika kami meminta penjelasan untuk apa uang tersebut..petugas berbelit-belit menjelaskan..ketika kami minta bukti pembayaran dari kelebihan tersebut, petugas yang berada pada kantor Samsat Kabupaten Agam di lubuk basung menolak..ini merupakan wujud pemerasan, pungutan liar dan korupsi, mohon di tindak lanjuti bapak/ibu yang mempunyai wewenang, dari pada ujung-ujungnya sampai ke saberpungli, terima kasih :D
    • | 2017-08-31 11:25:09

      Terima kasih atas laporan Bapak, informasi yang Bapak sampaikan sudah kami teruskan kepada Instansi terkait.


  • GUDMEN MARPAUNG | 2017-06-05 12:37:58
    MHN PENJELASAN PEMPROP SUMATERA SELATAN TERKAIT PERUSAHAAN YANG DI BLACK-LIST
    • | 2017-06-07 11:38:09

      Terima kasih atas kunjungan Bapak ke Layanan Pengaduan Masyarakat pada website www.sumbarprov.go.id. Mohon konfirmasi dari Bapak apakah pengaduan ini tertuju untuk Pemerintah Provinsi Sumatera Barat atau Sumatera Selatan. Terima kasih


  • rahmanul hidayat | 2017-05-29 10:36:13
    Saya pernah bertanya tentang pungutan tanpa kwitansi oleh BP4 pernikahan di kecamatan lubuk Alung kabupaten Padang Pariaman. Entah duga an atau apa karena saya pernah bertanya langsung ke pihak KUA dan BP4 tersebut. Sekarang saya diteror karena telah melakukan pencemaran nama baik dan akan dilaporkan ke polisi karena mempertanyakan pungutan uang sebesar 250rb tanpa kwitansi. Sebagai masyarakat saya ketakutan karena akan dilaporkan tersebut... Mohon penyelesaiannya... Terima kasih...
    • | 2017-06-07 11:36:10

      Terima kasih atas laporan Bapak. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi telah berkoordinasi dengan Instansi terkait (Kanwil Departemen Agama Provinsi Sumatera Barat). 


  • MuhammadRamadhon | 2017-05-20 16:17:32
    Selamat sore.
    Saya mau bertanya mengenai paket c 2017 apakah masih ada untuk gelombang ke 2 ? tolong info nya dan lokasi tempat pendaftarannya kalau masih ada paket c gelombang ke 2
    • | 2017-06-05 09:36:24

      Terima kasih atas kunjungan Bapak ke Layanan Pengaduan Masyarakat pada website www.sumbarprov.go.id. Diinformasikan kepada Bapak bahwa masih ada Paket C tahap 2 di bulan Oktober tahun 2017. Untuk informasi lengkap mengenai paket C ini Bapak bisa menghubungi Dinas Pendidikan Kota Padang. Terima kasih.


  • gazian hazazi nubli | 2017-05-16 10:58:11
    assalamu'alaikum wr.wb
    saya asli putra daerah sumatera barat. saya ingin beratanya apakah ada beasiswa untuk putra daerah yang melanjutkan study S2?
    terimaksih.
    • | 2017-05-22 03:19:19

      Wa'alaikumsalam wr.wb

      Terima kasih atas kunjungan Bapak/Ibu ke Layanan Pengaduan Masyarakat pada website www.sumbarprov.go.id. Sebagaimana pertanyaan yang sama telah diajukan sebelumnya bahwa diinformasikan kepada Bapak/Ibu bahwa anggaran beasiswa dikelompokkan ke dalam jenis penganggaran Bantuan Sosial. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah berupaya untuk menganggarkan pembiayaan untuk beasiswa melalui APBD Tahun 2017, namun dalam evaluasi tahap akhir pada Kementerian Dalam Negeri, penganggaran untuk bantuan sosial ini tidak boleh dianggarkan.


  • rahmanul hidayat, A.Md | 2017-04-27 00:07:43
    Tolong ada penjelasan pungutan liar di BP4.... KUA akan menahan buku nikah bila pembayaran di BP4 tidak dilakukan. Tidak ada kwitansi, tidak penjelasan wajib bayar Rp.250.000. ini terjadi di kecamatan lubuk Alung kabupaten Padang Pariaman.... Terima...
    • | 2017-06-07 11:34:59

      Terima kasih atas laporan Bapak. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi telah berkoordinasi dengan Instansi terkait (Kanwil Departemen Agama Provinsi Sumatera Barat). 


  • arival rinaldi | 2017-04-18 13:20:44
    selamat siang.
    saya adalah pengurus BUMNag /bumdes nagari baringin kec.lima kaum kabupaten tanah datar.
    dalam hal ini ingin mneyempaikan pengaduan.berupa
    kinerja pegawai dan wali nagari selaku pejabat sementara.
    yg bersangkutan semena2 terhadap karyawan dan banyaknya penyelewengan dana yang dilakukan,termasuk dana awal bumnag/bumdes.saat di konfirmasi yang bersangkutan ( PJ.Wali nagari memberikan penjelasan yang tidak logis tersangkut dana bantuan modal bumdes.
    serta banyaknya pengaduan masyarakat lain yang berhubungan dengan kegiatan ilegal yg terjadi di perkantoran walinagari.
    diharapkan secepatnya tindakan dan pemeriksaan kekantor wali nagari baringin dan saya harap pemeriksaan dilalukan secara dadakan karna adanya informan dan orang2 tertentu yang selalu memberikan informasi dengan adanya pemeriksaan dll yang menyangkut pemerintahan nagari.
    • | 2017-04-21 11:29:00

      Terima kasih atas laporan Bapak, informasi yang Bapak sampaikan akan kami teruskan kepada Instansi terkait.


  • jefri Zain | 2017-04-15 11:16:33
    Saya mau bantu kampung saya di 10 koto padang panjang ingin membangun perkampungan wisata dan Green farming serta beberapa home stay untuk menambah pendapatan daerah tapi saya hanya bisa design saja. Saya asli putra daerah. Padang panjang
    • | 2017-04-21 11:30:18

      Terima kasih atas kunjungan Bapak ke Layanan Pengaduan Masyarakat pada website www.sumbarprov.go.id. Kepada Bapak  mohon informasi kontak person Bapak dan kalau boleh mohon juga diinformasikan Design yang sudah ada pada Bapak melalui email diskominfo@sumbarprov.go.id. Bahan Bapak tersebut akan kami coba diskusikan dengan pihak-pihak terkait. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan Bapat dapat diwujudkan.


 

Video

Foto

Kegiatan

  • WIKILATIH PADANG

    • Sabtu, 25 November 2017
    • Sabtu, 25 November 2017
  • GEBYAR PENDIDIKAN 2017

    • Kamis, 16 November 2017
    • Sabtu, 18 November 2017
  • arsip kegiatan

Tokoh