Deklarasi Gerakan Sumbar Membaca


Post by Dinas Kearsipan dan Perpustakaan(ROMI ZULFI YANDRA, S.Kom) | Posted on 06 Maret 2017 14:56:15 WIB | Berita Terkini | 798 kali dibaca


Deklarasi Gerakan Sumbar Membaca

Deklarasi Gerakan Sumbar Membaca dicanangkan secara resmi Gubernur Sumatra Barat pada pembukaan Minang Book Fair, Jumat, 24 Februari 2017 lalu di Masjid Raya Sumatra Barat, Kota Padang. Pesta buku akbar itu telah berakhir sukses, ditutup pada Ahad, 5 Maret 2017, kemarin.

Minang Book Fair diikuti penerbit-penerbit buku nasional, perpustakaan daerah seluruh Sumatra Barat, penerbit dan perpustakaan perguruan tinggi serta disemarakkan sejumlah acara, di antaranya; talkshow, bedah buku, tablig akbar dan pentas seni. Ribuan pengunjung dari berbagai kota datang meramaikan acara itu. Inilah pameran buku terbesar di Sumatra Barat setelah beberapa tahun sebelumnya Sumbar vakum dari kegiatan-kegiatan pameran buku berskala nasional.

Pencanangan Gerakan Sumbar Membaca merupakan salah satu agenda nasional yang diprogramkan Pemerintah Pusat dalam rangka melakukan percepatan pembangunan sumber daya manusia di bidang literasi. Gerakan ini diharapkan mampu membentuk masyarakat yang cerdas, sebab mencintai buku dan membacanya serta menjadi budaya di lingkungan keluarga dan masyarakat.

Sumatra Barat menyambut positif gerakan ini meski sejarah literasi Ranah Minang sudah berjalan cukup panjang. Penulis, wartawan dan sastrawan besar banyak lahir di Sumatra Barat, ikut memengaruhi perjalanan sejarah bangsa. Sumbar pernah menjadi kiblat perbukuan nasional, ditandai dengan berdirinya sejumlah penerbit buku di masa lalu di beberapa kota, seperti; Payakumbuh, Bukittinggi, Padangpanjang dan Padang.

Tapi diakui bahwa kesadaran membaca buku dan gerakan literasi di Sumatra Barat tumbuh dari bawah, belum masif, apalagi melakukan gerakan bersama-sama pemerintah pusat maupun daerah. Akibatnya setelah masa-masa jaya itu berakhir, seiring pergantian masa dan pertukaran waktu, kesadaran membaca buku dan pentingnya membudayakan baca buku di lingkungan keluarga dan masyarakat semakin turun drastis. Meski tak dapat dipungkiri perkembangan teknologi komunikasi dan informasi melalui saluran televisi dan internet turut andil memberi pengaruh.

Kerisauan terhadap persoalan inilah yang menggerakkan pemerintah pusat, didukung pemerintah daerah, melakukan Gerakan Indonesia Membaca. Sumatra Barat yang menyambut dengan Gerakan Sumbar Membaca merespon cepat. Gubernur mengajak Bupati, Walikota hingga Wali Nagari untuk menyediakan anggaran—bersumber dari APBD, dana desa maupun Corporate Social Responsibility (CSR)—alokasinya juga ditujukan untuk membeli buku. Di masa depan Sumatra Barat harus ‘banjir buku’ dan buku mudah didapat di berbagai tempat; masjid, sekolah, kantor wali nagari, rumah sakit, dan fasilitas umum lainnya.

Membanjiri Sumbar dengan buku artinya buku harus ditemui di mana-mana dan akses untuk memperolehnya sangat mudah. Ini mesti dibarengi harga buku yang murah dari penerbit dan toko buku. Pemerintah daerah harus memprioritaskan pembelian dan pendistribusian buku-buku pengarang Sumatra Barat ke pelosok-pelosok nagari. Penyaluran buku-buku karya pengarang Sumatra Barat menjadi penting sebab tulisan-tulisan mereka cenderung dekat dan akrab dengan karakter Minang sehingga pembaca khususnya generasi muda terbantu mendapatkan informasi tentang daerahnya sendiri. Tidak terpengaruh dengan budaya daerah lain.

Tapi persoalannya, sudahkah Gerakan Sumbar Membaca ini diiringi dengan Gerakan Sumbar Menulis? Seberapa banyak buku-buku pengarang Sumatra Barat beredar dan dibaca masyarakat daerahnya sendiri? Adalah miris jika siswa kita lebih mengenal buku-buku Tere Liye daripada buku-buku A.A Navis. Adalah prihatin jika siswa lebih tahu buku-buku Andrea Hirata daripada buku-buku Hamka. Begitu juga buku-buku pengarang Sumatra Barat lainnya, seberapa banyak mendapat apresiasi dan diketahui pembaca di kampung halamannya?

Rasanya tidak adil jika pemerintah menganakemaskan ‘membaca’ sebaliknya menganaktirikan ‘menulis’. Sementara membaca dan menulis merupakan dua persoalan yang tak dapat dipisahkan. Membaca dan menulis berada di satu paket, dua sisi mata uang, atau ibarat kakak dan adik kandung. Menjadi timpang jika pemerintah sekadar mengkampanyekan budaya membaca tetapi abai terhadap pentingnya budaya menulis. Menjadi ‘agak tanggung’ menggaungkan Gerakan Sumbar Membaca tanpa menggaungkan Gerakan Sumbar Menulis.

Maka yang terjadi kemudian, dikhawatirkan, pemerintah daerah ‘mengimpor’ buku-buku dari luar, bukan ditulis oleh pengarang-pengarang Sumatra Barat. Buku-buku dari luar 90 persen membanjiri toko buku dan perpustakaan-perpustakaan Sumatra Barat, sementara karya-karya penulis Sumatra Barat sedikit mendapat tempat—meski ruang apresiasi itu tetap diberikan pemerintah daerah melalui cetak ulang beberapa buku dalam jumlah ‘sangat terbatas’.

Di lingkungan sekolah, karena tidak adanya Gerakan Sumbar Menulis, guru dan siswa hanya dituntut membaca buku. Jika pun menyebut kata ‘menulis’, siswa semata diarahkan menulis intisari, ringkasan atau sinopsis, tidak pada ‘penulisan kreatif’ yang kelak dapat menjadi karya serius berbentuk buku. Jika semata menulis intisari, ringkasan atau sinopsis, dikhawatirkan siswa tidak benar-benar membaca buku, tetapi melakukan jalan pintas dengan meng-copy paste intisari, ringkasan dan sinopsis buku yang mudah diperoleh melalui jasa mesin pencari google. Ini berbahaya. Kebiasaan buruk itu akan berlanjut hingga ke perguruan tinggi, sebab tugas-tugas perkuliahan hampir seratus persen menulis; makalah dan tugas akhir (skripsi, tesis, disertasi). Bisa saja makalah dan tugas akhir itu hasil copy-paste pula, atau “diupahkan” kepada orang lain yang memiliki kemampuan menulis. Jika ini terjadi, mau dibawa ke mana masa depan literasi Indonesia?

Maka, seperti halnya Gerakan Sumbar Membaca, Gerakan Sumbar Menulis harus masif dilakukan di lingkungan sekolah dan masyarakat. Langkah konkritnya melalui pelatihan dan bimbingan kepenulisan yang berkelanjutan melalui program sastrawan masuk sekolah, wartawan masuk sekolah, penulis masuk sekolah. Sanggar sastra dan bengkel-bengkel kepenulisan di sekolah harus ditumbuhkan dan didukung pendanaannya, sehingga mampu menyuburkan bibit-bibit penulis andal di lingkungan sekolah. Penerbitan-penerbitan majalah siswa juga harus disuburkan. Penerbitan-penerbitan buku karya guru dan siswa harus didukung dan difasilitasi.

Di samping itu, perlu juga dibuat kebijakan, semisal tugas akhir siswa, selain mengikuti Ujian Nasional, diwajibkan menulis karya kreatif, umpama menulis kumpulan puisi, kumpulan cerpen, kumpulan esai, atau novel—sebelum mereka meninggalkan bangku sekolah. Pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan membentuk tim khusus yang menyeleksi naskah-naskah itu. Bayangkan, dari ribuan naskah yang ditulis siswa SMA sepanjang tiga tahun masa sekolahnya, tidak adakah agak 10-20 naskah bermutu yang layak diterbitkan? Pemerintah daerah juga bisa bekerja sama dengan penerbit untuk memfasilitasi penerbitan naskah buku siswa itu. Setiap tahun akan terbit belasan atau bahkan puluhan judul buku dari lingkungan sekolah, dan ini akan dahsyat dampaknya. Setiap tanggal 2 Mei, di Hari Pendidikan Nasional, buku-buku itu diluncurkan massal, untuk memantik api semangat menulis pelajar lainnya. Pusat kegiatan peluncurannya bisa digilir dari satu kota ke kota lainnya di Sumatra Barat.

Saya membayangkan, jika ini dilakukan serius, bersungguh-sungguh dan rasa tanggung jawab terhadap gerakan masif literasi, maka Sumatra Barat dapat mencanangkan dirinya sebagai Provinsi Literasi, satu-satunya di Indonesia, bahkan dunia. Gerakan membaca buku dan menulis sudah berjalan seimbang, tidak lagi slogan dan wacana, membudaya, berurat-berakar dalam sendi kehidupan masyarakat. Siapkah kita memulainya? (*) sumber : https://rinaikabutsinggalang.wordpress.com/2017/03/06/gerakan-sumbar-menulis/


Berita Terkait :

 

Video

Foto

Kegiatan

  • HASIL SELEKSI ADMINISTRASI PADA SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGG

    • Minggu, 01 April 2018
    • Senin, 02 April 2018
  • Penyerahan Hasil Pengawasan Kearsipan Eksternal (LAKE) oleh ANRI ke Le

    • Kamis, 14 Desember 2017
    • Kamis, 14 Desember 2017
  • arsip kegiatan

Tokoh