Workshop Penyelenggaraan Data Gender dan Anak


Post by Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak(LAILAKHAMSI MAHARANI, SKM) | Posted on 06 Maret 2017 12:57:46 WIB | Berita Terkini | 1276 kali dibaca


Workshop Penyelenggaraan Data Gender dan Anak

PADANG – Untuk meningkatkan koordinasi antara pengelola data, baik di tingkat provinsi, kabupaten/kota guna dapat mewujudkan suatu sistem pengelolaan data dan informasi gender yang bersinergi dan berintegrasi, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Barat melaksanakan kegiatan Workshop Penyelenggaraan Data Gender dan Anak di Aula Kantor PKK, Senin pagi (06/3). Kegiatan ini diikuti oleh 40 orang pengelola data gender dan anak Provinsi/Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat.

Dalam sambutannya, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Ratnawilis, A.Pi, M.Si menegaskan bahwa Data dan informasi merupakan komponen penting dalam penyelenggaraan pembangunan yang digunakan mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, implementasi sampai dengan evaluasi program atau pengukuran pencapaian kinerja pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

“Untuk merancang kebijakan dan program pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, maka langkah awal yang diperlukan adalah adanya ketersediaan data  terpilah yang akurat dan benar”.

Dalam perspektif gender, penyediaan data, analisis dan pelaporan terpilah menurut jenis kelamin dimaksudkan untuk menyajikan data dan informasi tentang pengalaman kasus dalam kehidupan sebagai perempuan dan laki-laki. Data terpilah berdasarkan jenis kelamin menjadi inti dalam menghasilkan statistic gender (pedoman data gender) yaitu informasi yang mengandung isu gender termasuk di dalam nya isu anak, sebagai hasil analisis gender.

Data gender dan anak menjadi element pokok bagi terselenggaranya pengarusutamaan gender (PUG) dalam pemenuhan hak anak diberbagai bidang pembangunan agar responsive gender dan responsive terhadap pemenuhan hak anak. Isu gender dan anak selama ini kurang diperhitungkan dalam berbagai proses kebijakan pembangunan. Masalah utama yang selalu mengemuka adalah ketersediaan data terpilah kurang memadai.

 


Berita Terkait :

 

Video

Foto

Kegiatan

  • Penerimaan Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM)

    • Rabu, 19 Desember 2018
    • Minggu, 30 Desember 2018
  • HASIL SELEKSI ADMINISTRASI PADA SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGG

    • Minggu, 01 April 2018
    • Senin, 02 April 2018
  • arsip kegiatan

Tokoh