sumbarprov.go.id :: a b bpm-sumbarprov.go.id bappeda sumbar rup sumbar1

DPRD KEMBALI AKAN BAHAS RANPERDA NAGARI

2017-01-12 14:10:49 || dibaca: 88 pengunjung || category: Berita Terkini || post by: Sekretariat DPRD Prov. Sumbar

Padang, Set DPRD---Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat kembali akan membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Tentang Nagari yang selama tahun 2016 lalu tertunda. Penundaan pembahasan tersebut dikarenakan belum adanya aturan dari Pemerintah Pusat.

            "Dengan keluarnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa pada awal Januari ini, maka kita akan bahas kembali Ranperda Nagari, karena dasar hukumnya sudah ada," ungkap Ketua Komisi I DPRD Sumbar Drs. H. Aristo Munandar kepada wartawan, Jumat lalu di Padang.

Dijelaskan Aristo Munandar, DPRD Sumbar sempat membahas Ranperda Nagari pada 2016, tetapi mengembalikan ke Pemerintah Sumbar untuk penyempurnaan sekaligus menunggu peraturan dari pemerintah pusat. Peraturan yang ditunggu-tunggu mengenai perubahan desa menjadi desa adat, atau desa administratif termasuk hal-hal lain terkait penataan desa. "Pembahasan Ranperda Nagari akan menjadi prioritas pada 2017, dan sudah masuk dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda)," terang Aristo.

 Dikatakan Aristo, Ranperda Nagari mendesak agar dana desa dari pemerintah pusat untuk Sumbar bisa semakin besar, dan akan menjadi payung hukum untuk penataan desa serta pengajuan penambahan dana desa ke pusat. "Pada 2016 Sumbar hanya mendapat dana desa sebesar Rp.600 miliar untuk 19 kabupaten dan kota. Sementara Aceh dengan jumlah penduduk lebih sedikit bisa mendapatkan Rp1,8 triliun," tukas Aristo.

 Menurut Aristo, pengusulan dana desa dengan jumlah nagari yang sedikit mengakibatkan dana desa untuk Sumbar sedikit padahal penduduknya banyak. Penyusunan Ranperda Nagari akan mempermudah penyaluran dana desa di Sumbar, karena perbedaan konsep pemerintahan terendah di provinsi lain yang menggunakan desa. "Di Sumbar pemerintahan terendah beragam, ada yang menggunakan desa, ada yang nagari, dan ada pula yang mengusulkan jorong," kata dia.

 Ditambahkan Aristo, karena perbedaan itu maka penyusunan aturannya jadi susah sehingga harus ada formula yang pas sehingga tidak ada benturan di tengah masyarakat. Dengan Perda Nagari, pemda akan bisa menjadi penyusun data dan jumlah pemerintahan terendah yang baru untuk mengusulkan dana desa ke pemerintah pusat. */Publikasi. (dprd.sumbarprov.go.id)



Berita Terkait

.

HARHUBNAS 2015

Acara Pelepasan Gerak Jalan Santai HARHUBNAS 2015 oleh kepala Dinas Perhubungan Kominfo Prov. Sumbar minggu, 13 September 2015 yang diikuti oleh keluarga besar perhubungan Kominfo dan Mitra kerja. Acara yang dilanjutkan dengan pembagian kupon doorpr

Lihat Selengkapnya

RAPAT KOORDINASI AKSI PECEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI (PPK) TAHUN 2015

Sekda Sumbar. Bpk Dr. Ali Asmar membuka Rakor Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) Prov. Sumbar di Hotel Pangeran Beac Padang 16 September. Rakor diikuti oleh aksi PPK Kabupaten dan Kota se Sumatera Barat. Aksi PPK dititik beratkan kepada

Lihat Selengkapnya

SUMATERA BARAT AKAN BANGUN GEDUNG INFLASI

Hal ini di sampaikan oleh Gubernur Sumatera Barat Bapak Irwan Prayitno dalam pidato pembukaan Bazar di lingkungan Kantor Gubebernur Sumatera Barat  Kamis pagi pukul 10.00 Wib, yang dihadiri oleh beberapa kepala SKPD dilingkungan Pemerintah Provi

Lihat Selengkapnya

best website stats