DITJEN PKH DAN BPOM AKAN PERMUDAH IZIN EDAR PRODUK OLAHAN HASIL PETERNAKAN


Post by Dinas Peternakan & Kesehatan Hewan(YUNI ERLITA, S.Pt) | Posted on 30 Desember 2016 07:52:49 WIB | Artikel | 231 kali dibaca


Dalam upaya meningkatkan jaminan keamanan dan mutu pangan olahan hasil peternakan sekaligus perlindungan kesehatan masyarakat, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan, drh. I Ketut Diarmita, MP melakukan MoU dengan Deputi III Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya, Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM). 

Menurut Ketut Diarmita, kerjasama tersebut untuk percepatan pencapaian izin edar bagi Unit Pengolahan Hasil (UPH) Peternakan. “Kami akan memfasilitasi sarana dan prasarana berupa bangunan dan alat pengolahan susu, daging, unggas dan telur kepada 372 UPH peternakan yang berbasis kelompok dan gabungan kelompok. Sebagian besar UPH tersebut belum memiliki sertifikat izin edar sebagai jaminan atas keamanan dan mutu serta peningkatan daya saing produk yang dihasilkannya,” tambahnya.

Kendala yang dihadapi UPH dalam mendapatkan izin edar produk olahan baik izin edar Makanan Dalam (MD) yang dikeluarkan Badan POM, maupun izin edar Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) yang dikeluarkan Dinas Kesehatan yaitu biaya pengurusan izin usaha, kesulitan memenuhi persyaratan teknis  standar bangunan dan sarana prasarana pengolahan, proses produksi yang belum memenuhi *Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB)* serta kesulitan memenuhi persyaratan administrasi izin usaha.

Untuk mengatasi masalah tersebut, Kementerian Pertanian telah memberikan fasilitas bangunan dan alat pengolahan sesuai standar CCPOB dan SNI, melakukan pendampingan dan pembinaan dalam rangka pengembangan dan pengolahan produk peternakan unggulan dan potensial, melakukan bimbingan teknis untuk meningkatkan mutu produk olahan hasil peternakan bagi UPH peternakan, menyiapkan pedoman/standar operasional prosedur pengolahan pangan hasil olahan.

Ketut menegaskan, untuk mempercepat pencapaian target peningkatan izin edar bagi UPH peternakan, dirinya telah berkoordinasi dengan Badan POM sejak bulan April sampai Desember 2016 untuk membahas bentuk kerjasama yang akan dilakukan serta sinkronisasi kegiatan tahun 2017. 

Berdasarkan hasil koordinasi tersebut telah di sepakati cara meningkatkan jaminan keamanan mutu dan daya saing pangan olahan hasil peternakan. Ruang lingkup kesepakatan tersebut diantaranya menyusun roadmap dan pedoman pelaksanaan kegiatan, pendampingan, bimbingan teknis, koordinasi dengan pemerintah daerah terkait penerbitan izin, fasilitasi sarana dan prasarana, sosialisasi pelaksanaan kegiatan, peningkatan kopentensi dan SDM, pertukaran data dan informasi, fasilitasi pengujian produk akhir, serta fasilitasi sertifikasi halal.

Sementara itu, Deputi III Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya BPOM Suratmono mengatakan rencana kerja sama itu sudah mulai dikoordinasikan sejak April silam. Kerja sama ini diharapkan dapat berjalan sinergis dan berkelanjutan untuk menjamin keberlangsungan peningkatan jaminan keamanan, mutu, dan daya saing produk pangan olahan peternakan yang pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. “Kita sudah diskusikan bagaimana bentuk kerja samanya. Kerja sama ini diharapkan dapat berjalan dengan baik dan berkelanjutan,” ujar Suratmono.


Berita Terkait :

Belum Ada Berita Terkait

 

Video

Foto

Kegiatan

  • Diklat Kepemimpinan Tingkat III Angkatan III Di Lingkungan Pemerintah

    • Selasa, 28 Februari 2017
    • Sabtu, 17 Juni 2017
  • Minang Book Fair 2017

    • Jumat, 24 Februari 2017
    • Minggu, 05 Maret 2017
  • arsip kegiatan

Tokoh