Pelantikan Kepala Dinas Kesehatan Dr Hj Merry Yuliesday, MARS


Post by Dinas Kesehatan(Indra, S.Kom) | Posted on 28 Desember 2016 10:44:42 WIB | Layanan Kesehatan | 930 kali dibaca


Untuk peningkatan kinerja pelayananan kepada masyarakat provinsi sumatera barat pemerintah provinsi sumatera barat melantik Sebanyak 51 pejabat eselon II resmi dilantik Gubernur Irwan Prayitno, Selasa (27/12), di Auditorium Gubernuran, Jalan jenderal Sudirman. Puluhan pejabat itu diberi waktu enam bulan oleh Gubernur sebelum dievaluasi. Yang berkinerja mengecewakan siap-siap saja bakal diganti.Gubernur Irwan Prayitno memberi peringatan keras kepada seluruh pejabat yang dilantik itu supaya menjalankan roda pemerintahan dengan baik dan benar serta tidak melanggar aturan pemerintahan.“Bagi pejabat yang baru jangan langgar aturan sedikitpun. Kami sebagai pimpinan akan menindak tegas jika ada aturan yang dilanggar,” sebut Irwan Prayitno di hadapan seluruh pejabat yang dilantiknya.Gubernur menambahkan, pejabat eselon II yang dilantik dalam dua hari ke depan harus bisa menentukan dan mengusulkan pejabat eselon III dan IV yang berada di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).“Kita harus mengikuti aturan yang ada. Dalam tiga hari ini pejabat eselon III dan IV harus terbentuk,” ujar Irwan.Untuk itu, dia mengintruksikan dalam dua hari ke depan seluruh OPD sudah bisa menyu- sun struktur tatanan kerja masing-masing termasuk mengusulkan nama-nama pejabat eselon III dan IV dan dilakukan pelantikan pada Jumat (27/12).“Jadi maskimal sebulannya lagi sudah keluar SOP baru masing-masing OPD tersebut,” ujarnya.Menurutnya, pada awal tahun 2017, semua OPD yang baru harus sudah mulai bekerja semaksimal mungkin, termasuk dengan seluruh kuasa pengguna anggaran (KPA), pengguna anggaran (PA), dan lain sebagainya. Sehingga pelayanan cepat dan memuaskan dapat dirasakan dan dinikmati masyarakat.Irwan meminta agar pejabat yang baru dilantik bekerja sungguh-sungguh dan profesional karena evaluasi kinerja akan tetap dilakukan. Tidak hanya bagi pejabat yang sudah lama berkecimpung di Pemprov Sumbar, tetapi juga untuk pejabat yang baru bergabung dengan pemprov.“Setelah pelantikan ini, kinerja akan dievaluasi setelah 6 bulan,” tegas Gubernur.Dia sendiri tidak menampik, setelah 6 bulan evaluasi kinerja dilakukan, bisa jadi ada pejabat yang tidak cocok dengan jabatan yang ditempatinya serta ada pejabat yang tidak mampu menjabat dan menjalankan tugas. Jika hal itu terjadi, kata Irwan, pejabat tersebut bisa diberhentikan dari jabatannya dan diganti dengan pejabat baru.

“Yang berkaitan dengan kinerja tidak bagus bisa diganti. Menurut undang-undang ASN itu bisa dilakukan,” ujarnya.Irwan menyatakan, apabila ada pejabat yang berbuat melanggar hukum, dampaknya juga akan dirasakan oleh pimpinan. Untuk mencegah terjadinya pelanggaran tersebut pimpinan disetiap OPD diminta untuk selalu mengontrol kerja bawahannya. Karena tugas pimpinan, selain mengarahkan dan memberikan tugas kepada bawahan juga mengontrol apa yang dikerjakan bawahan. Oleh karena itu, pimpinan harus menguasai seluruh persoalan di unit organisasi masing-masing.Gubernur mengingatkan pejabat eselon II yang baru dilantik untuk tidak melakukan perbuatan pungli apalagi korupsi. Gubernur juga mengaku sudah merencanakan akan membentuk format penilaian kinerja pejabat-pejabat yang baru dilantik tersebut.Di sisi lain, khusus untuk pejabat eselon III, akan ada pejabat yang dipertahankan dan ada yang tidak. Hal itu disesuaikan dengan SOPD yang baru.Pertanyaan yang muncul, sebut Gubernur, siapa yang akan menjadi pejabat eselon III dan IV yang baru? “Hal itu tergantung dari aturan yang berlaku, peluang yang ada, kompetensi, dan persetujuan dari pimpinan langsung,” papar Gubernur.Dicontohkannya, ada 5 pejabat eselon III dan IV dan jumlah itu harus dikurangi menjadi 4. Sehingga, salah satu contoh penilaian yang dilakukan adalah melihat kinerja pejabat yang bersangkutan. Jika dulunya dia tidak berkinerja dengan baik maka akan ‘tereliminasi’ dengan sendirinya.Seperti diketahui, 51 pejabat yang dilantik oleh gubernur tersebut. Sebanyak 36 orang di antaranya bersifat pengukuhan pejabat sementara karena terbentuknya OPD yang baru.Sedangkan 10 jabatan eselon perekrutan pejabatnya melalui proses lelang, yakni Biro Humas, Biro Kerjasama rantau, Biro Umum, Dinas Kebudayaan, Dinas PU dan Penataan Ruang. Kemudian Dinas Pera,kawasan Permukiman dan pertahanan. Selanjutnya Dinas Kesehatan, Dinas Pariwisata, Bappeda, dan Badan Litbang. Kemudian untuk 5 jabatan lainnya merupakan job-fit.

 


Berita Terkait :

 

Video

Foto

Kegiatan

  • Penyerahan Penghargaan Literasi dan Rapat Koordinas Bidang Perpustakaa

    • Jumat, 20 Oktober 2017
    • Jumat, 20 Oktober 2017
  • Penandatanganan Kesepakatan Gerakan Nasional Tertib Arsip

    • Kamis, 14 September 2017
    • Kamis, 14 September 2017
  • arsip kegiatan

Tokoh