Realisasi APBD 2015 Sumbar Tertinggi Nasional


Post by Badan Keuangan Daerah(YADI ARHAM, S.Kom) | Posted on 18 Januari 2016 15:49:26 WIB | Laporan Keuangan | 1378 kali dibaca


Realisasi APBD 2015 Sumbar Tertinggi Nasional

Realiasi APBD Sumatera Barat (Sumbar) 2015, berhasil menjadi terbaik nasional berkat adanya kesepakatan "Inna Muara" yang menjamin kebijakan terkait percepatan anggaran dan pelanggaran administrasi, tidak langsung masuk ranah pidana.

 
"Kesepakatan itu membuat iklim pemerintahan di Sumbar kondusif dan pejabat di daerah nyaman dalam bekerja, sehingga realisasi langsung naik signifikan," kata Penjabat (Pj) Gubernur Sumbar, Reydonnyzar Moenek di Padang, Kamis.
 
Menurutnya, akselerasi realisasi APBD di Sumbar, jelas terlihat pasca adanya kesepakatan "Inna Muara" pada pertengahan September 2015.
 
"Sebelum itu, pada Agustus 2015, realisasi belum sampai 50 persen. Tetapi setelah kesepakatan, data 22 September, realisasi keuangan naik menjadi 50,8 persen dan realisasi fisik mencapai 64 persen," katanya.
 
Menurutnya, berkat akselerasi yang tinggi, pada akhir tahun realisasi fisik APBD Sumbar mencapai 99, 18 persen sedangkan realisasi keuangan 94, 71 persen.
 
"Sebelumnya kita prediksi, realiasi APBD ini masuk lima besar nasional, tetapi setalah dicek, ternyata realisasi kita yang tertinggi dari 34 provinsi," kata Moenek yang juga merupakan Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
 
Ia mengatakan, selain kesepakatan "Inna Muara", komitmen seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Sumbar juga patut diberikan apresisasi karena capaian dan prestasi yang luar biasa tersebut.
 
"Kerjasama dan koordinasi yang baik antara eksekutif dan legislatif juga memberikan dorongan positif dalam serapan anggaran," katanya.
 
Sebelumnya dalam pertemuan di Hotel Inna Muara pada pertengahan September 2015 antara Pemprov Sumbar dengan Polda dan Kejaksaan Tinggi setempat, disepakati, bahwa kebijakan yang diambil untuk mempercepat serapan anggaran tidak dapat langsung dipidana, demikian juga jika ditemukan pelanggaran yang sifatnya administrasi.
 
Kesepakatan tersebut terealisasi dengan baik di Sumbar sehingga serapan anggaran menjadi tinggi. (*)
 


Berita Terkait :

Belum Ada Berita Terkait

 

Video

Foto

Kegiatan

  • Diklat Kepemimpinan Tingkat III Angkatan III Di Lingkungan Pemerintah

    • Selasa, 28 Februari 2017
    • Sabtu, 17 Juni 2017
  • Minang Book Fair 2017

    • Jumat, 24 Februari 2017
    • Minggu, 05 Maret 2017
  • arsip kegiatan

Tokoh