sumbarprov.go.id :: a b bpm-sumbarprov.go.id bappeda sumbar rup sumbar1

PERJANJIAN KERJA BERSAMA

2015-07-28 08:11:55 || dibaca: 2,467 pengunjung || category: Tenaga Kerja || post by: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

PERJANJIAN KERJA BERSAMA

Pengertian PKB

Yang dimaksud dengan Perjanjian Kerja Bersama adalah : Perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang Ketenagakerjaan dengan pengusaha atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat – syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak (Pasal 1 Undang – undang No. 13 Tahun 2003).


Tujuan Pembuatan PKB

Tujuan dibuatnya Perjanjian Kerja Bersama (PKB) adalah :

1. Mengusahakan perbaikan syarat – syarat kerja ;

2. Meningkatkan kegairahan dan ketenangan bekerja di perusahaan.

Hal-hal yang Harus Diperhatikan Dalam Pembuatan PKB.

Ketentuan – ketentuan yang perlu diperhatikan dalm membuat PKB adalah :

1. PKB harus dibuat secara tertulis dengan huruf latin dan menggunakan

bahasa Indonesia ;

2. Dalam hal PKB dibuat tidak menggunakan bahasa Indonesia maka harus

diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia ;

3. Masa berlaku PKB paling lama 2 tahun ;

4. PKB dapat diperpanjang masa berlakunya paling lama 1 (satu) tahun

berdasarkan kesepakatan tertulis ;

5. Perundingan PKB berikutnya dimulai paling cepat 3 bulan ;

6. Apabila belum mencapai kesepakatan pada poin 5 PKB tetap berlaku untuk

paling lama 1 tahun ;

7. Ketentuan dalam PKB tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang – undangan ;

8. Dalam hal PKB bertentangan dengan perundang – undangan yang berlaku,

maka PKB tersebut batal demi hukum dan yang berlaku adalah peraturan

perundang – undangan ;

9. Dalam 1 ( satu ) perusahaan hanya dapat dibuat 1 (satu) PKB di perusahaan.

10. PKB paling sedikit memuat :

1. Hak dan kewajiban pengusaha ;

2. Hak dan kewajiban serikat pekerja/serikat buruh serta pekerja/buruh ;

3. Jangka waktu dan tanggal mulai berlakunya PKB ; dan

4. Tanda tangan para pihak pembuat PKB.

Proses Perundingan PKB

1. Dalam hal perusahaan terdapat 1 (satu) SP/SB :

2. Dalam hal di perusahaan terdapat lebih dari 1 (satu) SP/SB sebagai berikut :

1. Serikat Pekerja / Serikat Buruh tersebut harus memiliki jumlah anggota

lebih dari 50 % dari jumlah seluruh pekerja/buruh di perusahaan yang

bersangkutan ;

2. Apabila tidak memiliki jumlah anggota lebih dari 50 % maka SP/SB tersebut

dapat mewakili pekerja/buruh dalam perundingan PKB setelah mendapat

dukungan lebih 50 % dari jumlah seluruh pekerja/buruh di perusahaan

melalui pemungutan suara ;

3. Dalam hal dukungan tersebut tidak tercapai lebih dari 50 % maka dapat

dilakukan pemungutan suara kembali setelah melampaui jangka waktu 6

bulan terhitung sejak dilakukan pemungutan suara tersebut.

a. SP/SB yang mewakili pekerja/buruh adalah yang jumlah keanggotaannya

lebih dari 50 % dari jumlah seluruh pekerja/buruh di perusahaan yang

bersangkutan ;

b. Dalam ketentuan sebagaimana tersebut dalam huruf a tidak terpenuhi

maka dapat melakukan koalisi sehingga tercapai jumlah lebih dari 50 % ;

c. Dalam hal a dan b tidak terpenuhi, maka para SP/SB membentuk tim

perundingan yang keanggotaannya ditentukan secara proporsional

berdasarkan jumlah anggota masing – masing SP/SB.

Tahap- Tahap Pembuatan PKB

1. Tahap Persiapan

Yang perlu diperhatikan dalam tahap persiapan adalah :

1. Kesiapan fisik dan mental :

2. Mempersiapkan data dan informasi ;

3. Membuat konsep dan siap dipertukarkan ;

4. Mempersiapkan tim perunding ;

5. Tim perunding harus memenuhi peraturan perundang – undangan ketenagakerjaan.

2. Tahap Perundingan

Yang perlu diperhatikan dalam tahap perundingan sebagai berikut ;

1. Merundingkan kondisi perundingan, tempat, waktu, biaya, penjadualan serta hak dan kewajiban ;

2. Pertukaran konsep ;

3. Menginventarisasi hal – hal yang sudah mempunyai titik temu dan hal – hal yang belum disepakati yang harus dirundingkan ;

4. Dimulai dari hal – hal yang sederhana ;

5. Perundingan lebih terfokus pada hal – hal yang sukar ;

6. Menjaga suasana keterbukaan dan kekeluargaan, bila suasana

memanas perundingan dapat diistirahatkan, setelah dingin perundingan dapat dilanjutkan ;

7. Kedua belah pihak dalam melakukan perundingan harus berpedoman pada dasar – dasar hubungan industrial.

3. Tahap Penyusunan

Yang perlu diperhatikan dalam tahap penyusunan sebagai berikut :

1. Item – item yang disepakati disusun menjadi konsep PKB ;

2. Membentuk tim kecil yang anggotanya terdiri dari wakil kedua belah pihak untuk menyusun redaksional ;

3. Perlu diperhatikan kalimat yang sederhana dan mudah dipahami ;

4. Jika diperlukan dapat dibuat penjelasan pasal – pasal ;

5. Hasil tim kecil dibahas dalam rapat pleno tim perundingan.

Kewajiban Para Pihak

1. Wajib melaksanakan ketentuan yang ada dalam PKB ;

2. Wajib memberitahukan kepada para pekerja/buru ;

3. Pengusaha harus mencetak dan membagikan kepada setiap pekerja atas

biaya perusahaan;

Pengusaha mendaftarkan kepada pejabat yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan.

Pendaftaran PKB

1. Pendaftaran PKB bertujuan untuk :

- Sebagai alat monitoring dan evaluasi pengaturan syarat – syarat kerja di perusahaan ;

- Sebagai rujukan utama dalam hal terjadi perselisihan pelaksanaan PKB.

2. Pengajuan pendaftaran PKB harus melampirkan :

- Surat permohonan pendaftaran yang ditujukan kepada Menakertrans R.I ;

- Naskah PKB yang dibuat rangkap 2 (tiga) bermeterai cukup yang telah ditandatangani oleh pengusaha dan SP/SB ;

- Foto Copy nomor pencatatan SP/SB sesuai dengan UU No. 21 Tahun 2000 ;

- Surat pernyataan bahwa SP/SB yang bersepakat adalah SP/SB sesuai dengan yang dimaksud dalam UU No. 13 Tahun 2003 Pasal 119 atau Pasal 120.

3. Pendaftaran PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dilakukan oleh :

- Kepala Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan

Kabupaten/ Kota untuk perusahaan yang terdapat hanya dalam 1 (satu) wilayah Kab/Kota ;

- Kepala Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di propinsi untuk perusahaan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Kab/Kota dalam 1 (satu) propinsi ;

- Dirjen PHI untuk perusahaan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu)

propinsi.


Berita Terkait

.

HARHUBNAS 2015

Acara Pelepasan Gerak Jalan Santai HARHUBNAS 2015 oleh kepala Dinas Perhubungan Kominfo Prov. Sumbar minggu, 13 September 2015 yang diikuti oleh keluarga besar perhubungan Kominfo dan Mitra kerja. Acara yang dilanjutkan dengan pembagian kupon doorpr

Lihat Selengkapnya

PENILAIAN LOMBA SEKOLAH SEHAT TINGKAT NASIONAL TAHUN 2016 DI KAB. LIMA PULUH KOTA

Pemberian Cenderamata oleh Bupati kepada Ketua Tim Penilai Pusat

Lihat Selengkapnya

DEKLARASI PILKADA BERINTEGRITASI BADUNSANAK YANG DAMAI DI RANAH MINANG

Kalimat ini disampaikan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat Husni Kamil Manik. SP. Mp pada pidato Launching (peluncuran)  alias mendeklarasikan Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah (PILKADA) Serentak di Sumatera Barat yang dilaksanakan

Lihat Selengkapnya

best website stats