PERJANJIAN KERJA BERSAMA


Post by Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi(YAYAT WAHYUDI.A, ST, M.Si) | Posted on 28 Juli 2015 08:11:55 WIB | Tenaga Kerja | 3200 kali dibaca


PERJANJIAN KERJA BERSAMA

Pengertian PKB

Yang dimaksud dengan Perjanjian Kerja Bersama adalah : Perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang Ketenagakerjaan dengan pengusaha atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat – syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak (Pasal 1 Undang – undang No. 13 Tahun 2003).

Tujuan Pembuatan PKB

Tujuan dibuatnya Perjanjian Kerja Bersama (PKB) adalah :

1. Mengusahakan perbaikan syarat – syarat kerja ;

2. Meningkatkan kegairahan dan ketenangan bekerja di perusahaan.

Hal-hal yang Harus Diperhatikan Dalam Pembuatan PKB.

Ketentuan – ketentuan yang perlu diperhatikan dalm membuat PKB adalah :

1. PKB harus dibuat secara tertulis dengan huruf latin dan menggunakan

bahasa Indonesia ;

2. Dalam hal PKB dibuat tidak menggunakan bahasa Indonesia maka harus

diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia ;

3. Masa berlaku PKB paling lama 2 tahun ;

4. PKB dapat diperpanjang masa berlakunya paling lama 1 (satu) tahun

berdasarkan kesepakatan tertulis ;

5. Perundingan PKB berikutnya dimulai paling cepat 3 bulan ;

6. Apabila belum mencapai kesepakatan pada poin 5 PKB tetap berlaku untuk

paling lama 1 tahun ;

7. Ketentuan dalam PKB tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang – undangan ;

8. Dalam hal PKB bertentangan dengan perundang – undangan yang berlaku,

maka PKB tersebut batal demi hukum dan yang berlaku adalah peraturan

perundang – undangan ;

9. Dalam 1 ( satu ) perusahaan hanya dapat dibuat 1 (satu) PKB di perusahaan.

10. PKB paling sedikit memuat :

1. Hak dan kewajiban pengusaha ;

2. Hak dan kewajiban serikat pekerja/serikat buruh serta pekerja/buruh ;

3. Jangka waktu dan tanggal mulai berlakunya PKB ; dan

4. Tanda tangan para pihak pembuat PKB.

Proses Perundingan PKB

1. Dalam hal perusahaan terdapat 1 (satu) SP/SB :

2. Dalam hal di perusahaan terdapat lebih dari 1 (satu) SP/SB sebagai berikut :

1. Serikat Pekerja / Serikat Buruh tersebut harus memiliki jumlah anggota

lebih dari 50 % dari jumlah seluruh pekerja/buruh di perusahaan yang

bersangkutan ;

2. Apabila tidak memiliki jumlah anggota lebih dari 50 % maka SP/SB tersebut

dapat mewakili pekerja/buruh dalam perundingan PKB setelah mendapat

dukungan lebih 50 % dari jumlah seluruh pekerja/buruh di perusahaan

melalui pemungutan suara ;

3. Dalam hal dukungan tersebut tidak tercapai lebih dari 50 % maka dapat

dilakukan pemungutan suara kembali setelah melampaui jangka waktu 6

bulan terhitung sejak dilakukan pemungutan suara tersebut.

a. SP/SB yang mewakili pekerja/buruh adalah yang jumlah keanggotaannya

lebih dari 50 % dari jumlah seluruh pekerja/buruh di perusahaan yang

bersangkutan ;

b. Dalam ketentuan sebagaimana tersebut dalam huruf a tidak terpenuhi

maka dapat melakukan koalisi sehingga tercapai jumlah lebih dari 50 % ;

c. Dalam hal a dan b tidak terpenuhi, maka para SP/SB membentuk tim

perundingan yang keanggotaannya ditentukan secara proporsional

berdasarkan jumlah anggota masing – masing SP/SB.

Tahap- Tahap Pembuatan PKB

1. Tahap Persiapan

Yang perlu diperhatikan dalam tahap persiapan adalah :

1. Kesiapan fisik dan mental :

2. Mempersiapkan data dan informasi ;

3. Membuat konsep dan siap dipertukarkan ;

4. Mempersiapkan tim perunding ;

5. Tim perunding harus memenuhi peraturan perundang – undangan ketenagakerjaan.

2. Tahap Perundingan

Yang perlu diperhatikan dalam tahap perundingan sebagai berikut ;

1. Merundingkan kondisi perundingan, tempat, waktu, biaya, penjadualan serta hak dan kewajiban ;

2. Pertukaran konsep ;

3. Menginventarisasi hal – hal yang sudah mempunyai titik temu dan hal – hal yang belum disepakati yang harus dirundingkan ;

4. Dimulai dari hal – hal yang sederhana ;

5. Perundingan lebih terfokus pada hal – hal yang sukar ;

6. Menjaga suasana keterbukaan dan kekeluargaan, bila suasana

memanas perundingan dapat diistirahatkan, setelah dingin perundingan dapat dilanjutkan ;

7. Kedua belah pihak dalam melakukan perundingan harus berpedoman pada dasar – dasar hubungan industrial.

3. Tahap Penyusunan

Yang perlu diperhatikan dalam tahap penyusunan sebagai berikut :

1. Item – item yang disepakati disusun menjadi konsep PKB ;

2. Membentuk tim kecil yang anggotanya terdiri dari wakil kedua belah pihak untuk menyusun redaksional ;

3. Perlu diperhatikan kalimat yang sederhana dan mudah dipahami ;

4. Jika diperlukan dapat dibuat penjelasan pasal – pasal ;

5. Hasil tim kecil dibahas dalam rapat pleno tim perundingan.

Kewajiban Para Pihak

1. Wajib melaksanakan ketentuan yang ada dalam PKB ;

2. Wajib memberitahukan kepada para pekerja/buru ;

3. Pengusaha harus mencetak dan membagikan kepada setiap pekerja atas

biaya perusahaan;

Pengusaha mendaftarkan kepada pejabat yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan.

Pendaftaran PKB

1. Pendaftaran PKB bertujuan untuk :

- Sebagai alat monitoring dan evaluasi pengaturan syarat – syarat kerja di perusahaan ;

- Sebagai rujukan utama dalam hal terjadi perselisihan pelaksanaan PKB.

2. Pengajuan pendaftaran PKB harus melampirkan :

- Surat permohonan pendaftaran yang ditujukan kepada Menakertrans R.I ;

- Naskah PKB yang dibuat rangkap 2 (tiga) bermeterai cukup yang telah ditandatangani oleh pengusaha dan SP/SB ;

- Foto Copy nomor pencatatan SP/SB sesuai dengan UU No. 21 Tahun 2000 ;

- Surat pernyataan bahwa SP/SB yang bersepakat adalah SP/SB sesuai dengan yang dimaksud dalam UU No. 13 Tahun 2003 Pasal 119 atau Pasal 120.

3. Pendaftaran PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dilakukan oleh :

- Kepala Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan

Kabupaten/ Kota untuk perusahaan yang terdapat hanya dalam 1 (satu) wilayah Kab/Kota ;

- Kepala Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di propinsi untuk perusahaan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Kab/Kota dalam 1 (satu) propinsi ;

- Dirjen PHI untuk perusahaan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu)

propinsi.


Berita Terkait :

 

Video

Foto

Kegiatan

  • SEMINAR SASTRA DALAM RANGKA MENINGKATKAN PEMAHAMAN GENERASI MUDA TENTA

    • Kamis, 27 Juli 2017
    • Kamis, 27 Juli 2017
  • Penandatanganan Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Provinsi Sumater

    • Rabu, 21 Juni 2017
    • Rabu, 21 Juni 2017
  • arsip kegiatan

Tokoh