Diawasi KASN, Pengisian JPT Berdasarkan Seleksi Terbuka


Post by Badan Kepegawaian Daerah(ROBY CHARMA,S.Kom) | Posted on 13 Juli 2015 07:06:29 WIB | Kepegawaian | 1247 kali dibaca


Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) di instansi pemerintah  pusat dan daerah harus berdasarkan Open Bidding (Seleksi Terbuka) dan seluruh prosesnya diawasi  Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Secara eksplisit amanat ini termaktub dalam UU Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Arahan ini secara lugas disampaikan Karo Humas Tumpak Hutabarat yang didampingi Kabag Hubungan Media dan Pengaduan Masyarakat Herman saat menerima DPRD Kota Bengkulu di BKN Pusat Jakarta, Kamis (9/7)

Tumpak Hutabarat pun menjelaskan bahwa Pelaksana Tugas (PlT) di instansi pemerintah sifatnya hanya sementara serta tidak berwenang mengambil keputusan strategis. Terkait hal ini, perlu segera ditunjuk pejabat definitif menggantikan Pelaksana Tugas agar pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat berjalan efektif. “Selain tidak dibenarkan, mempertahankan PlT apalagi untuk posisi  Sekretaris Daerah merupakan langkah kontraproduktif dalam mewujudkan Good and Clean Governance (Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih),”ulasnya.

Sementara, Herman menggarisbawahi pentingnya melaksanakan Open Bidding dalam mengisi JPT di instansi pemerintah secara konsisten. Jika hal ini tidak diindahkan, KASN tidak akan ragu untuk membatalkan JPT yang dipilih tanpa proses Seleksi Terbuka. “ Untuk itu, DPRD perlu berkoordinasi dan mengingatkan pihak pemerintah daerah agar masalah ini segera tuntas,”tuturnya. 


Berita Terkait :

Belum Ada Berita Terkait

 

Video

Foto

Kegiatan

  • Penerimaan Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM)

    • Rabu, 19 Desember 2018
    • Minggu, 30 Desember 2018
  • HASIL SELEKSI ADMINISTRASI PADA SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGG

    • Minggu, 01 April 2018
    • Senin, 02 April 2018
  • arsip kegiatan

Tokoh