PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 2 TAHUN 2011


Post by Biro Hukum(COFRIMAL, ST) | Posted on 11 Februari 2013 12:02:57 WIB | Peraturan Daerah | 3156 kali dibaca


TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR 2 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI JASA USAHA

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

 

Menimbang  :  a.  bahwa dengan   ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat yang termasuk golongan Retribusi Jasa Usaha perlu disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dimaksud;

  1. b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha;

Mengigat  :     1. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

  1. 2.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824);
  2. 3.

72

 

73

 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981   tentang   Hukum   Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;

  1. 4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistim Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478 );
  2. 5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. 6.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  4. 7.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
  5. 8.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  6. 9.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, TambahanNegara Republik Indonesia Nomor 4438 );

10. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor. 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078);

11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang   Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang   Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2002 tentang   Tarif Atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4224), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2002 tentang Tarif Atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4362);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

15.

74

 

75

 

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor   4606), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4854);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor   4737);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor   5161);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

21. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat;

22. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

23. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Dengan Persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI SUMATERA BARAT

dan

GUBERNUR SUMATERA BARAT

 

MEMUTUSKAN :                                                                                                                                                        

Menetapkan    :    PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

 

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan     :

  1. 1.Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
  2. 2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
  3. 3.Gubernur adalah Gubernur Provinsi Sumatera Barat .
  4. 4.Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  5. 5.Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang memungut Retribusi.
  6. 6.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau Modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidakusaha yang meliputi perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan usaha milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha milik Daerah (BUMD), dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, Koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi social politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
  7. 7.Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatanRetribusi kepada wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
  8. 8.Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan .
  9. 9.

76

 

77

 

Jasa adalah kegiatan Pemerintah, Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, failitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikamti oleh orang pribadi atau Badan.

10. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor Swasta.

11. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pemakaian / pemanfaatan kekayaan Daerah.

12. Retribusi tempat penginapan dan Asrama/Pesanggrahan/Villa yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyedian tempat Penginapan dan Asrama/Pesangrahan/Villa yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah termasuk mess.

13. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah yang selanjutnya disebut dengan Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyedian bibit untuk dijual yang diperlukan oleh Daerah.

14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

15. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

16. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Gubernur.

17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.

18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah lebih Bayar, yang disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

19. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

20. Pemeriksaaan adalah serangkaian, kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektih dan professional berdasarkan suatui standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

21. Penyidikan tidak pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negari Sipil untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi dan menemukan tersangkanya.

22. Benih unggul bermutu adalah benih dari varitas unggul yang memenuhi persyaratan benih bermutu.

23. Bibit Ternak adalah semen Beku, telur tatas dan mudiqah (Emrio yang dihasilkan melalui seleksi dan mempunyai mutu genetic lebih baik dari rata-rata mutu ternak setempat).

24. Benih atau bibit Ikan adalah ikan atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak dan mengembangbiakan Ikan.

25. Balai atau UPTD (Unit pelaksana Teknis Dinas) adalah perangkat dinas daerah yang ditugasi menyelenggarakann perbanyakan Benih atau bibit penyuluhan dan pelatihan.

26. Kalibrasi adalah serangkaian kegiatan yang membentuk hubungan antara nilai yang ditujukan oleh instrument ukur atau system pengukuran dengan nilai yang sudah diketahui yang berkaitan dari besaran yang diukur dalam kondisi tertentu. Atau dengan kata lain, Kalibrasi adalah kegiatan untuk menentukan kebenaran konvensional nilai penunjukan alat ukur dengan cara membandingkan terhadap standar ukur yang mampu telusur (traceable) ke standar Nasional dan atau Internasional untuk satuan ukuran tertentu.

27. Laboratorium Kalibrasi adalah Laboratorium yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional berdasarkan Sistem Mutu ISO 1702 dan mempunyai kompetensi dalam    mengkalibrasi alat ukur (Laboratarium).

28. Insentif Pemungutan retribusi, yang selanjutnya disebut insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam pemungutan retribusi.

 

BAB II

JENIS RETRIBUSI DAN WILAYAH PEMUNGUTAN  

Pasal 2

Jenis Retribusi yang termasuk Golongan Retribusi Jasa Usaha meliputi   :

  1. a.Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
  2. b.Retribusi Tempat Penginapan / Villa / Pesanggrahan ;
  3. c.Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

 

78

 

79

 

 

Pasal 3

Pemungutan Retribusi dilakukan dalam wilayah Daerah .

 

 

BAB III

NAMA OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Nama

Pasal 4

(1)    Dengan Nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut Retribusi.

(2)    Dengan Nama Retribusi tempat Penginapan/Villa/Pesanggarahan dipungut Retribusi.

(3)    Dengan Nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dipungut Retribusi.

 

Bagian Kedua

Objek Retribusi

Paragraf 1

Pemakaian Kekayaan Daerah

Pasal 5

(1)    Objek Retribusi meliputi Pelayanan pemberian hak pemakaian dan/atau pemanfaatan kekayaan daerah untuk jangka waktu tertentu berupa   :

  1. a.pemakaian tanah;
    1. b.pemakaian gedung dan bangunan;
    2. c.pemakaian laboratarium;
    3. d.pemakaian workshop;
    4. e.pemakaian kendaraan, alat-alat berat dan peralatan;
    5. f.pemakaian dan pemanfaatan fasilitas perpustakaan;
    6. g.pemakaian dan pemanfaatan fasilitas rekreasi.

(2)    Pemakaian kekayaan daerah untuk penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tidak termasuk objek Retribusi.

 

Paragraf 2

Penginapan/Villa/Pesanggarahan

Pasal 6

(1)    Objek Retribusi meliputi pelayanan penyedian fasilitas penginapan dan asrama/ pesanggarahan/ Villa yang memiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

(2)    Penggunaan tempat penginapan dan asrama/pesanggarahan/villa diutamakan bagi pegawai yang melakukan tugas kedinasan.

Paragraf 3

Penjualan Produksi Usaha Daerah

Pasal 7

(1)    Objek Retribusi terdiri dari penjualan produksi usaha daerah yang meliputi :

  1. a.benih atau bibit tanaman pangan dan holtikultura ;
  2. b.bibit ternak serta hasil usaha peternakan ;
  3. c.benih atau bibit Ikan dan induk Ikan;
  4. d.benih atau bibit tanaman perkebunan ;
  5. e.hasil produksi usaha daerah lainnya.

(2)    Pemakaian benih atau bibit untuk keperluan Pemerintah Daerah tidak termasuk objek Retribusi.

(3)    Tata cara pemakaian benih atau bibit untuk keperluan Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

 

Bagian Ketiga

Subjek Retribusi

Pasal 8

Subjek Retribusi Jasa Usaha meliputi orang pribadi atau badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.

 

Pasal 9

Wajib Retribusi Jasa usaha meliputi orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Usaha.

 

BAB IV

CARA MENGUKUR PENGGUNAAN JASA SERTA

PRINSIP DALAM PENETAPAN STRUKTUR

DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 10

Tingkat penggunaan jasa retribusi diukur dan dihitung berdasarkan jenis dan frekwensi penggunaan/pemakaian/pemanfaatan Jasa Usaha.

 

Pasal 11

(1)   

80

 

81

 

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi jasa usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

(2)     Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pasar.

 

BAB V

PENDAFTARAN DAN PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 12

(1)    Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokummen lain yang dipersamakan.

(2)    Tata cara pemungutan Retribusi atau Dokumen lain yang dipersamakan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

 

BAB VI

PEMBAYARAN DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

SERTA SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 13

(1)    Pembayaran Retribusi terutang harus dilunasi sekaligus.

(2)    Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

 

Pasal 14

Saat Retribusi terutang terhitung sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

 

Pasal 15                                                

(1)    Wajib Retribusi yang karena kelalaiannya untuk membayar atau kurang bayar, Retribusi terutang dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) dari Retribusi terutang setiap bulan keterlambatan.

(2)    Dalam hal pemakaian/penggunaan pemanfaatan objek retribusi jasa usaha terkait dengan perjanjian, maka penetapan sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam naskah perjanjian.

(3)    Tata Cara pemakaian penggunaan/pemanfaatan objek Retribusi jasa usaha dengan naskah perjanjian ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

 

BAB VII

MASA RETRIBUSI DAN PENAGIHAN

Pasal   16

Masa Retribusi adalah per kali pakai atau per transaksi dan/atau ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

(1)    Retribusi terutang yang belum dibayar atau kurang bayar oleh wajib Retribusi ditagih dengan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).

(2)    Penagihan Retribusi terutang didahului dengan surat teguran.

(3)    Tata cara pengihan Retribusi terutang diatur dan ditetapkan oleh Gubernur.

 

BAB VIII

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Paragraf 1

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Pasal 18

(1)    Struktur tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah digolongkan berdasarkan klasifikasi dan jenis kekayaan /fasilitas yang digunakan dimanfaatkan /dinikmati dan jangka waktu dan frekwensi pemakaian,

(2)    Struktur dan besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

  1. a.untuk pemakaian tanah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisah dengan Peraturan Daerah ini.
  2. b.untuk pemakaian gedung dan bangunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisah dengan Peraturan Daerah ini .
  3. c.untuk pemakaian laboratorium sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
  4. d.untuk pemakaian workshop sebagaimana tercantum Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
  5. e.untuk pemakaian kendaraan dan alat-alat berat serta peralatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
  6. f.untuk pemakaian dan pemanfaatan fasilitas perpustakaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
  7. g.untuk pemakaian fasilitas rekreasi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

82

 

83

 

 


Berita Terkait :

 

Video

Foto

Kegiatan

  • Penerimaan Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM)

    • Rabu, 19 Desember 2018
    • Minggu, 30 Desember 2018
  • HASIL SELEKSI ADMINISTRASI PADA SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGG

    • Minggu, 01 April 2018
    • Senin, 02 April 2018
  • arsip kegiatan

Tokoh