PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 3 TAHUN 2011


Post by Biro Hukum(COFRIMAL, ST) | Posted on 14 Februari 2013 09:02:16 WIB | Peraturan Daerah | 3018 kali dibaca


TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR 3 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

 

Menimbang  :  a.  bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Trayek yang termasuk golongan Retribusi Perizinan Tertentu, perlu disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dimaksud;

  1. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

Mengigat  :     1. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

  1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

143

 

144

 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 );

  1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
  5. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5028);
  6. Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat;

17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pokok -pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;

145

 

146

 

 

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI SUMATERA BARAT

dan

GUBERNUR SUMATERA BARAT

 

MEMUTUSKAN :

  1. :   PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.

 

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

  1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
  2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
  3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
  4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan dengan peraturan perundang-undangan.
  5. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang memungut Retribusi.
  6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau Modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara ( BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, Koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
  7. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan Subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
  8. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan / atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan .
  9. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau pemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

10. Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian Izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

11. Retribusi Izin Trayek yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan di bidang izin trayek dan/atau izin operasi untuk mengusahakan dan/atau menyediakan angkutan orang dengan kendaraan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

12. Surat Keputusan Izin Trayek adalah surat yang diberikan kepada perusahaan angkutan umum yang berisikan lintasan trayek yang diperbolehkan, jumlah kendaraan yang diizinkan dan masa berlakunya serta kewajiban dari pemegang izin trayek.

13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

14. Angkutan adalah pemindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.

15. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran baik langsung maupun tidak langsung.

16. Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi, yang selanjutnya disebut AKDP adalah angkutan dari satu kota ke kota lain yang melalui antar daerah Kabupaten/Kota dalam satu provinsi dengan menggunakan mobil bus umum yang terikat dalam trayek.

17. Angkutan Taksi adalah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang umum yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argometer yang melayani angkutan dari pintu ke pintu dalam wilayah operasi terbatas.

18. Angkutan Khusus adalah angkutan yang mempunyai asal dan/atau tujuan tetap, yang melayani antar jemput penumpang umum, antar jemput karyawan, pemukiman dan simpul yang berbeda.

19. Angkutan Sewa adalah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang umum yang melayani dari pintu ke pintu dengan atau tanpa pengemudi dalam wilayah operasi yang tidak terbatas.

20.

147

 

148

 

Angkutan Pemadu Moda adalah angkutan dengan menggunakan mobil bus dan/atau mobil penumpang umum yang melayani penumpang dari dan/atau ke terminal, stasiun kereta api, pelabuhan dan Bandar udara kecuali dari terminal ke terminal.

21. Izin Insidentil adalah izin yang diberikan kepada perusahaan yang telah memiliki izin trayek untuk menggunakan kendaraan bermotor cadangannya menyimpang dari izin trayek yang dimiliki, berlaku untuk 1 (satu) kali perjalanan pulang pergi dan paling lama 14 (empat belas) hari dan tidak dapat diperpanjang.

22. Izin Operasi adalah izin untuk mengangkut orang dengan mobil bus dan atau mobil penumpang umum tidak dalam trayek.

23. Izin Trayek adalah izin untuk mengangkut orang dengan mobil bus dan atau mobil penumpang umum pada jaringan trayek.

24. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

25. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengn cara lain ke Kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Gubernur.

26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.

27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

28. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/ atau sanksi administrasi berupa bunga dan /atau denda.

29. Pemeriksaaan adalah serangkaian, kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan professional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.

30. Penyidikan tidak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negari Sipil, yang selanjutnya disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

31. Insentif Pemungutan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan rettibusi.

BAB II

JENIS RETRIBUSI DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 2

Jenis Retribusi yang termasuk golongan retribusi perizinan tertentu adalah Retribusi Izin Trayek.

Pasal 3

Pemungutan Retribusi Izin Trayek dilakukan dalam wilayah daerah.

BAB III

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Nama

Pasal 4

Dengan Nama Retribusi Izin Trayek dipungut Retribusi

Bagian Kedua

Objek Retribusi

Pasal 5

Objek Retribusi Izin Trayek meliputi pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.

Bagian Ketiga

Subjek Retribusi

Pasal 6

Subjek Retribusi meliputi orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayan Izin Trayek.

BAB IV

PERIZINAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

(1)   

149

 

150

 

Setiap penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan umum di jalan dengan trayek tetap dan teratur serta tidak dalam trayek wajib memiliki izin.

(2)   Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

a. Izin trayek.

b. Izin Operasi.

(3) Izin trayek dan izin operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 8

(1)    Setiap perusahaan angkutan umum yang telah mendapatkan izin trayek atau izin operasi diberikan Kartu Pengawasan untuk setiap kendaraan yang dioperasikan.

(2)    Izin Trayek atau Izin Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

(3)    Kartu Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah merupakan turunan dari izin trayek atau izin operasi, dan berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang setiap tahun selama izin trayek atau izin operasi masih berlaku.

Pasal 9

Angkutan orang dengan kendaraan umum yang telah memiliki izin trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dapat diberikan izin insidentil.

 

Bagian Kedua

Izin Trayek

     Pasal 10

(1)   Untuk melakukan kegiatan angkutan orang dalam trayek tetap dan teratur pada trayek Antara Kota Dalam Provinsi dan trayek angkutan khusus lintas Kabupaten/Kota wajib memiliki izin trayek.

(2)   Untuk memperoleh izin trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3).

Bagian Ketiga

Izin Operasi

Pasal 11

(1)    Untuk melakukan kegiatan angkutan orang tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 wajib memiliki izin operasi.

(2)    Izin operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

  1. Izin operasi angkutan taksi.
  2. Izin Operasi Angkutan sewa.

Pasal 12

(1)    Untuk memperoleh Izin trayek dan Izin Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) pemohon wajib memenuhi :

  1. Persayaratan administrasi;
  2. Persyaratan teknis.
  3. Persyaratan administrasi dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 13

Apabila permohonan yang diajukan pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan dapat diterima oleh pejabat pemberi izin, maka pemberi izin akan menerbitkan Keputusan Izin Trayek atau Izin Operasi dan Kartu Pengawasan.

Bagian Keempat

Izin Insidentil

Pasal 14

(1)    Izin insidentil merupakan izi


Berita Terkait :

 

Video

Foto

Kegiatan

  • Penerimaan Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM)

    • Rabu, 19 Desember 2018
    • Minggu, 30 Desember 2018
  • HASIL SELEKSI ADMINISTRASI PADA SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGG

    • Minggu, 01 April 2018
    • Senin, 02 April 2018
  • arsip kegiatan

Tokoh