PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 5 TAHUN 2011


Post by Biro Hukum(COFRIMAL, ST) | Posted on 04 Maret 2013 09:03:42 WIB | Peraturan Daerah | 4138 kali dibaca


TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM) DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2010 - 2015

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR 5 TAHUN 2011

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM) DAERAH

PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2010 - 2015

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

 

Menimbang : a.    bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 150 ayat (3) huruf b, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagai dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk menjabarkan visi, misi dan program Gubernur yang penyusunannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan;

  1. b.bahwa berdasarkan Pasal 150 ayat (3) huruf e, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta ketentuan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
  2. c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015.

213

 

214

 

Mengingat    :1.   Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang   (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112) Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1979 tentang Pemindahan Ibukota Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat dari Bukittinggi ke Padang (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3146);

  1. 2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. 3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. 4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  4. 5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  5. 6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  6. 7.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  7. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  8. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

12. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;

15.

215

 

216

 

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009;

16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat;

17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat;

18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025;

19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat;

20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja RSUD Achmad Muchtar Bukittinggi;

21. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja RSUD Solok;

22. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja RSUD Pariaman;

23. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja RSUD RSJ Prof. HB. Sa’anin Padang;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI SUMATERA BARAT

dan

GUBERNUR SUMATERA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan    :    PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM) DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2010-2015.

 

 

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

  1. 1.Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat
  2. 2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
  3. 3.Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat
  4. 4.Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Sumatera Barat.
  5. 5.Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
  6. 6.Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
  7. 7.Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfataan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
  8. 8.Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
  9. 9.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015, selanjutnya disingkat RPJMD Tahun 2010-2015 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015, selanjutnya disebut Rencana Strategis (Renstra) SKPD, adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.

11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun;

12. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat Renja SKPD, adalah Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

13. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir peride perencnaan.

14.

217

 

218

 

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

15. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.

16. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, selanjutnya disingkat RTRWP adalah Rencana Struktur Tata Ruang Provinsi yang mengatur struktur dan pola tata ruang wilayah provinsi.

17. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005 -2025, selanjutnya disebut RPJPD Sumatera Barat adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh ) tahun.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

RPJMD Tahun 2010-2015 merupakan :

  1. a.Penjabaran Visi, Misi, dan Program Gubernur ke dalam strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas Gubernur dan arah kebijakan keuangan daerah, dengan mempertimbangkan RPJPD Sumatera Barat;
  2. b.Dokumen perencanaan daerah yang memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan daerah dalam melaksanakan program pembangunan untuk mewujudkan tujuan pembangunan yang ditetapkan.

BAB III

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 3

Maksud RPJMD Tahun 2010-2015 adalah untuk memayungi serta memberikan arahan rencana pembangunan jangka menengah bagi pelaku pembangunan                     yaitu Pemerintah, swasta dan masyarakat.

Pasal 4

Tujuan RPJMD Tahun 2010-2015 sebagai pedoman dalam:

  1. a.Menetapkan sasaran pembangunan, strategi dan kebijakan umum pembangunan daerah serta merumuskan program prioritas pembangunan lima tahunan agar mekanisme perencanaan dan pembangunan daerah dapat berjalan lancar, terpadu, sinkron dan bersinergi sesuai dengan kondisi dan karakteristik Daerah Sumatera Barat;
  2. b.Penyusunan RKPD dan Rencana Strategis (Renstra ) SKPD;
  3. c.Penyusunan RPJMD Kabupaten/Kota.

 

 

 

Pasal 5

  1. (1)Ruang Lingkup RPJMD Tahun 2010-2015 meliputi Penjabaran Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan serta Prioritas dan Program Strategis Gubernur disertai dengan rencana kerja dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif;
  2. (2)RPJMD Tahun 2010-2015 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai tolok ukur bagi penilaian kinerja Gubernur pada akhir masa jabatan.

 

BAB IV

DOKUMEN RPJMD TAHUN 2010-2015

Pasal 6

 

  1. (1)Dokumen RPJMD Tahun 2010-2015 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
    1. a.BAB:   Pendahuluan
    2. b.BAB:   Gambaran Umum Kondisi Daerah
    3. c.BAB:   Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah Serta

     Kerangka Pendanaan

  1. d.BAB:   Analisis Isu-Isu Strategis
  2. e.BAB:   Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
  3. f.BAB:   Strategi dan Arah Kebijakan
  4. g.BAB:    Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah
    1. h.BAB:   Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai

     Kebutuhan Pendanaan

  1. i.BAB:   Penetapan Indikator Kinerja Daerah
  2. j.BAB         :   Pedoman Transisi Dan Kaidah Pelaksanaan
  1. (2)Dokumen RPJMD Tahun 2010-2015 dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

Pasal 7

  1. (1)Pelaksanaan lebih lanjut terhadap RPJMD Tahun 2010 - 2015, dituangkan dalam rencana tahunan pada RKPD yang menjadi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
  2. (2)RPJMD Tahun 2010-2015 wajib dilaksanakan oleh Gubernur dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah.

 

219

 

220

 

 

Pasal 8

RPJMD Tahun 2010-2015 dapat disesuaikan kembali dengan RTRWP, apabila Peraturan Daerah RTRWP yang menjadi acuan penyusunan RPJMD telah ditetapkan.

                                                

BAB V

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 9

  1. (1)Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD Tahun 2010-2015 dilakukan oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  2. (2)Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahun.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat.        

Ditetapkan di Padang

Pada tanggal 6 Juni 2011

GUBERNUR SUMATERA BARAT

 

dto

 

IRWAN PRAYITNO

Diundangkan di Padang

Pada tanggal 6 Juni 2011

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI

           SUMATERA BARAT

                           dto

    

         Drs. H. ALI ASMAR, MPd

           Pembina Utama Madya

       NIP. 19580705 197903 1 004

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2011 NO: 05


Berita Terkait :

 

Video

Foto

Kegiatan

  • Penerimaan Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM)

    • Rabu, 19 Desember 2018
    • Minggu, 30 Desember 2018
  • HASIL SELEKSI ADMINISTRASI PADA SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGG

    • Minggu, 01 April 2018
    • Senin, 02 April 2018
  • arsip kegiatan

Tokoh