APBD Sumbar Ditetapkan. DPRD Minta Pemerintah Segera Laksanakan Program Pembangunan


Post by Sekretariat DPRD Prov. Sumbar(DENY SURYANI, S.IP) | Posted on 10 Februari 2014 01:20:38 WIB | Berita Terkini | 1001 kali dibaca


PADANG- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat meminta dengan tegas agar pemerintah provinsi melalui dinas terkait segera melaksanakan program pembangunan. Hal itu terkait sudah ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja DAerah (APBD) tahun 2014 siang tadi (Kamis, 6/2).

Dalam pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Sumbar tahun 2014 desakan untuk segera melaksanakan program yang sudah dianggarkan tersebut menguat dan menjadi catatan bagi hampir seluruh fraksi.

Fraksi Demokrat melalui juru bicaranya H. M. Nurnas menegaskan untuk segera melakukan pelelangan pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 70 tahun 2012 dan perubahan kedua Perpres nomor 54 tahun 2012.

" ULP dalam Perpres tersebut wajib dibentuk paling lambat tahun 2014 ini. Mengapa ini kami sampaikan? Karena gubernur sangat terlambat membentuk ULP sementara kabupaten dan kota saja sudah ada ULP sejak 2012 sementara gubernur baru menyiapkan Pergub pada akhir 2013 lalu walaupun sudah sering diingatkan," katanya.

Sementara Yulman Hadi dari Fraksi Golongan Karya mengingatkan bahwa APBD tahun 2014 adalah APBD strategis jika dihubungkan dengan masa jabatan gubernur.

" APBD tahun ini juga merupakan tahun ke empat pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)," katanya.

Tahun ke empat ini menurut Yulman merupakan tahun strategis dan paling taktis untuk pencapaian target RPJMD tersebut karena tahun depan (2015, red) tidak bisa lagi dijadikan tolok ukur pencapaian kinerja gubernur sebab jabatannya akan berakhir pada September 2015.

" Dengan ditetapkannya APBD tahun ini maka Fraksi Golkar mengharapkan agar gubernur dan jajarannya konsisten dan konsekwen serta bertanggungjawab melaksanakan APBD," ujarnya.

Sementara, Ketua Fraksi Hanura H. M. Tauhid dikonfirmasi wartawan usai sidang paripurna menegaskan kembali bahwa pemerintah provinsi bersama jajaran teknisnya agar melaksanakan program dan kegiatan yang sudah dianggarkan sesegera mungkin.

" Setelah penetapan ini akan dilakukan evaluasi APBD oleh Kemendagri, setelah itu sudah bisa dilaksanakan dan Pemprov mesti langsung "start". Jangan sampai ada lagi kegiatan pembangunan terutama kegiatan pembangunan fisik yang terlambat pelaksanaannya," tegasnya.

Ia menilai, selama ini pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik hampir selalu dikejar waktu sehingga hasil pekerjaan kurang memuaskan. Kontraktor pelaksana seperti berburu dengan waktu karena dilaksanakan di akhir tahun anggaran.

Total APBD Sumbar tahun ini naik menjadi sebesar Rp3,722 Triliun lebih. Pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp3,5 Triliun sementara Belanja Daerah sebesar Rp3,61 Triliun sehingga terjadi defisit Rp111,9 Miliar. Defisit ini akan ditutupi dengan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA) yang berjumlah Rp225 Miliar. (www.padangmedia.com)


Berita Terkait :

 

Video

Foto

Kegiatan

  • Penerimaan Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM)

    • Rabu, 19 Desember 2018
    • Minggu, 30 Desember 2018
  • HASIL SELEKSI ADMINISTRASI PADA SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGG

    • Minggu, 01 April 2018
    • Senin, 02 April 2018
  • arsip kegiatan

Tokoh