Pemerintah Terapkan New Normal, Maklumat Kapolri Dicabut


Post by Badan Kesatuan Bangsa dan Politik(TITA SHANIA) | Posted on 30 Juni 2020 12:20:28 WIB | Berita Terkini | 116 kali dibaca


Sejalan dengan kebijakan pemerintah yang memberlakukan new normal atau adaptasi kebiasaan baru. Maklumat Kapolri Nomor:MAK/2/III/2020 tentang kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah dalam penanganan penyebaran Covid--19 tidak berlaku lagi mulai Jumat (26/06/). Dengan dicabutnya maklumat tersebut, masyarakat diperbolehkan kembali menggelar pesta pernikahan dan lainnya, namun tetap dengan mengikuti SOP protokol kesehatan.

Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Pol Satake Bayu mengatakan berdasarkan Surat Telegram dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan nomor : STR/364/VI/OPS.2./2020. Tanggal 25 juni 2020, secara resmi Maklumat Kapolri tersebut telah dicabut atau tidak berlaku lagi. Ia melanjutkan,  dalam upaya mendukung kebijakan pemerintah pada era new normal dan adaptasi kebiasaan baru guna mencegah penyebaran Covid--19 Polda Sumbar dan jajaran akan melaksanakan pengawasan dan pendisiplinan kepada masyarakat di tempat-tempat sarana publik.

Menurutnya, di era tatanan normal baru ini, setiap orang wajib mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, tetap menjaga jarak, rajin mencuci tangan serta menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Pada acara yang diikuti orang banyak juga mesti disediakan alat pengukur suhu tubuh.

Polda Sumbar dan jajaran akan melakukan sosialisasi dan edukasi serta bekerjasama dengan Gugus Tugas Daerah dan stake holder terkait memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya menerapkan SOP protokol kesehatan guna memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

Kombes Satake Bayu menjelaskan, jika warga akan melaksanakan pesta, kenduri dan lain sebagainya, diimbau untuk memberitahu kepolisian setempat, sehingga bisa diberikan pengawasan. Tujuannya untuk kebaikan bersama, agar kasus baru Covid-19 tak muncul lagi.

Banyak pihak yang merasa bersyukur dengan new normal dan pencabutan Maklumat Kapolri. Karena memang sejak pesta, kenduri dan berbagai kegiatan keramaian lainnya dilarang, beberapa sektor usaha menjadi sangat terdampak. Seperti usaha florist atau papan bunga, katering, organ tunggal, pelaminan, tenda dan lain sebagainya. Sektor-sektor usaha itu benar-benar nyaris nol pendapatannya selama PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar). 


Berita Terkait :

 

Video

Foto

Kegiatan

  • Penerimaan Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM)

    • Rabu, 19 Desember 2018
    • Minggu, 30 Desember 2018
  • HASIL SELEKSI ADMINISTRASI PADA SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGG

    • Minggu, 01 April 2018
    • Senin, 02 April 2018
  • arsip kegiatan

Tokoh