Gubernur Sumbar : New Normal, Perlu Selektif di Perbatasan


Post by Badan Kesatuan Bangsa dan Politik(TITA SHANIA) | Posted on 30 Juni 2020 09:13:08 WIB | Berita Terkini | 70 kali dibaca


Pada tanggal 28 Juni mendatang masa tanggap darurat Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) di Provinsi Sumbar akan segera berakhir. Saat masa tanggap darurat berakhir, tentu perjalanan masuk dan keluar ke Sumbar akan bebas. Mengingat pandemi Covid 19 belum sepenuhnya berakhir, Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno,  pada Sabtu (27/06) mengatakan bahwa diperlukan pengawasan yang sangat selektif di pintu pintu perbatasan Sumbar, agar kurva penyebaran Covid 19 yang sudah mulai landai di Sumbar tidak meningkat lagi.

Dalam rapat evaluasi yang dipimpinnya, Gubernur mengatakan bahwa pegawasan perjalanan orang ke wilayah Sumbar dalam Pelaksanaan Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman Covid 19 (TNBPAC) diputuskan untuk diteruskan hingga Desember 2020. Selama ini perbatasan dibatasi karena Sumbar dalam masa darurat. Jika masa darurat sudah dihentikan, maka syarat minimal kesehatan untuk orang masuk dan keluar Sumbar benar benar haru diperhatikan.

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Perhubungan, terdapat empat kategori status wilayah dalam masa pandemi Covid 19 yakni zona hijau, kuning, oranye dan merah. JIka suatu wilaya dinyatakan sebagai zona hijau, maka orang dibebaskan untuk keluar masuk ke wilayah tersebut, jika zona kuning maka diperbolehkan 75% penumpang, zona oranye 50% dan zona merah sama sekali tidak boleh. Dalam edaran tersebut juga diatur bahwa syarat warga masuk antar provinsi minimal ada hasil rapid test, atau mengantongi surat keterangan kesehatan dari dokter/rumah sakit/puskesmas. Jika melalui jalur laut dan udara maka wajib mengantongi hasil rapid test negatif. Dan jika melakukan perjalanan udara ke luar negeri maka wajib mengantongi hasil negatif swab PCR.

Gubernur Sumbar juga menambahkan bahwa intinya pemprov harus tetap melakukan pengawasan orang masuk sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan dan Edaran nya. Karena di tingkat nasional juga masih memberlakukan status darurat, maka daerah juga mesti menyesuaikan dengan berbagai kegiatan pengawasan dan pembatasan.

 


Berita Terkait :

 

Video

Foto

Kegiatan

  • Penerimaan Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM)

    • Rabu, 19 Desember 2018
    • Minggu, 30 Desember 2018
  • HASIL SELEKSI ADMINISTRASI PADA SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGG

    • Minggu, 01 April 2018
    • Senin, 02 April 2018
  • arsip kegiatan

Tokoh