Komisi II DPRD Sumbar: Produksi Pertanian Dalam Daerah Harus Ditingkatkan


Post by Sekretariat DPRD Prov. Sumbar(DENY SURYANI, S.IP) | Posted on 25 Maret 2020 14:41:06 WIB | Berita Terkini | 59 kali dibaca


Komisi II DPRD Sumbar: Produksi Pertanian Dalam Daerah Harus Ditingkatkan

PADANG,- Ditengah ancaman virus Corona ( Covid-19) yang menghantui masyarakat. Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov), selektif  menerima hasil pertanian domestik.

Disisi lain, produksi komuditi pangan dalam daerah harus ditingkatkan secara kualitas maupun jumlah. Upaya itu dilakukan untuk menjaga ketersediaan sembako, jelang masuknya bulan suci Ramadan dan hari Raya Idul Fitri.

 “ Dalam kondisi saat ini, sejumlah bahan pangan akan menghilang karena permintaan pasar yang tinggi. Untuk itu, hasil pertanian Sumbar harus dipacu mengingat Ramadhan semakin dekat,” ujar Ketua Komisi II DPRD Sumbar Arkadius Datuak Intan Bano saat rapat koordinasi  DPRD Sumbar, bersama Gubernur, Wakil Gubernur,  Sumbar tentang Antisipasi Penyebaran Virus Covid 19, Selasa (25/3)

Dia mengatakan fokus produksi yang menjadi perhatian adalah, padi, cabe, bawang dan beberapa hasil pertanian lainnya.

Tidak hanya itu, hasil industri minyak dalam daerah harus lebih produktif. Sehingga harga di pasaraan cenderung stabil dan keretsediaan untuk kosumsi masyarakat tercukupi.

Dilanjutkannya, komuditi seperti gula harus menjadi perhatian jelang Ramadhan. Ketika terjadi penimbunan. Pemerintah provinsi telah memiliki langkah antisipasi melalui dinas pangan.

“ Dinas pangan sendiri berperan sebagai rumah inflasi Sumbar, sehingga harga dipasaran bisa stabil dengan ketersediaan yang cukup.” katanya.

Dia menjelaskan inflasi merupakan suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus. Hal tersebut berkaitan dengan mekanisme pasar dan dipengaruhi berbagai faktor. Salah satunya, meningkatnya daya konsumsi masyarakat

Dia mengatakan produk-produk dalam daerah harus terjaga kualitasnya. Saat diproduksi standarisasi harus ditingkatkan. Kanaikan harga sangat dikwatirkan oleh masyarakat. Dengan kondisi sekarang, ekonomi Sumbar melemah.

“ Hal ini harus ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah. Jika produksi menurut harga akan menaikan, hal itu akan diringi dengan melonjaknya harga,” katanya.

Dia menjabarkan untuk dinas pangan yang berperan sebagai rumah inflasi, diberikan porsi anggaran rendah pada komposisi APBD 2020. hal ini sedikit mempengaruhi kinerja OPD tersebut,  kedepan ini harus menjadi bahan evaluasi. *Humas.(dprd.sumbarprov,go.id)


Berita Terkait :

 

Video

Foto

Kegiatan

  • Penerimaan Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM)

    • Rabu, 19 Desember 2018
    • Minggu, 30 Desember 2018
  • HASIL SELEKSI ADMINISTRASI PADA SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGG

    • Minggu, 01 April 2018
    • Senin, 02 April 2018
  • arsip kegiatan

Tokoh