Dokumen Interpelasi Resmi Diserahakan ke Ketua DPRD Sumbar


Post by Sekretariat DPRD Prov. Sumbar(DENY SURYANI, S.IP) | Posted on 24 Januari 2020 14:56:40 WIB | Berita Terkini | 75 kali dibaca


Dokumen Interpelasi Resmi Diserahakan ke Ketua DPRD Sumbar

PADANG - Tiga Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), yakni. Gerinda, Demokrat, Golkar. resmi menyerahkan dokumen hak interpelasi kepada pimpinan lembaga tersebut.

Secara substansi, materi interpelasi adalah mempertanyakan perjalanan luar negeri gubernur dan persoalan dalam Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Sumbar.

Ketua Fraksi Gerinda DPRD Sumbar Hidayat, dalam jumpa pers, Senin (21/1) Mengatakan, 15 anggota DPRD telah menandatangi peresetujuan penggunaan hak interpelasi, 13 dari fraksi Gerindra dan masing-masing satu orang dari Golkar dan Demokrat. Tiga fraksi tersebut telah menandatangani dokumen hak interpelasi dan secara resmi menyerahkan kepada ketua DPRD Sumbar. 

Penyerahan dokumen hak interpelasi dihadiri,  Ketua DPRD Sumbar Supardi, Sekretaris Fraksi Gorkar DPRD Sumbar Afrizal, Nurnas

Sekretaris Fraksi Demokrat dan Sekretaris Fraksi Gerindra  DPRD Sumbar Ismunadi Sofyan.

Dia mengatakan perjalanan luar negeri gubernur menjadi perhatian publik,  namun ada satu fraksi yang akan menyusul menandatangani dokumen interpletasi yaitu PAN. Jika telah ditandatangani PAN, maka telah ada empat fraksi untuk interpelasi. 

" Tidak hanya persoalan perjalanan luar negeri, BUMD juga menjadi sorotan DPRD untuk hak interpelasi, " tegasnya. 

Dia mengatakan usulan hak interpelasi telah dikaji dalam internal frkasi dan partai, seperti Golkar dan Demokrat mereka telah mengkoordinasikan dengan pimpinan partai. 

Beberapa dokumen yang disiapkan untuk materi hal interpletasi, kata Hidayat, adalah.  Satu rekap perjalanan luar negeri gubernur dari 2016 hingga 2019 berserta lampiran foto, dan dakumen perihal persoalan BUMD.

Sementara itu Sekretaris Fraksi Golkar DPRD Sumbar Afrizal mengatakan tindakan yang diambil oleh fraksi Gerindra seirama dengan Golkar, dimana persoalan BUMD merupakan hal yang menjadi perhatian Fraksi Golkar sejak lama.

Golkar telah mempertanyakan persoalan BUMD sejak lama, namun belum ada jawaban yang sesuai. 

" Dengan adanya pengajuan interpelasi, diharapkan gubernur memberikan keterangan lebih rinci," katanya. 

Dia menyorot salah satu BUMD Sumbar yang kelangsungan hak karyawannya tidak jelas hingga sekarang. Golkar menyetujui ini,  tinggal bagaimana badan musyawarah (Bamus) DPRD mengatur jadwal paripurna hal interpletasi gubernur.

Fraksi Golkar DPRD Sumbar, lanjutnya, telah mengkoordinasikan langkah interpletasi dengan ketua DPD Golkar yaitu Hendra Irwan Rahim. Koordinasi itu mendapatkan sambutan yang positif. 

Sementara itu sekretaris Demokrat HM Nurnas mengatakan, langkah interpelasi juga telah dikoordinasikan dengan ketua DPW yaitu Mulyadi. Melihat substansi hak interpletasi yang diajuakan dia setuju bahwa hal ini harus dilaksanakan. 

" Hari ini (kemarin) telah disampaikan, kepada DPP Demokrat dan langkah yang diambil disetujui, " katanya. *Humas.(dprd.sumbarprov.go.id)


Berita Terkait :

 

Video

Foto

Kegiatan

  • BATIGO FEST

    • Senin, 28 Oktober 2019
    • Sabtu, 02 November 2019
  • Penerimaan Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM)

    • Rabu, 19 Desember 2018
    • Minggu, 30 Desember 2018
  • arsip kegiatan

Tokoh