Sosialisasi Penguatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di Sumatera Barat dimulai


Post by Telematika(Telematika) | Posted on 18 November 2013 06:34:58 WIB | Berita Terkini | 6151 kali dibaca


Pembukaan Sosialisasi LPM dimulai di Wilayah I (Kota Padang) Senin 18 November 2013 oleh Gubernur Sumatera Barat yang diwakili oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM)          DR. Drs. Suhermanto Raza. SH, MM di auditorium kantor gubernur. Keberadaan LPM saat sekarang sangat diharapkan sekali oleh masyarakat dalam merumuskan dan melaksanakan pembangunan masyarakat di desa dalam bentuk gotong royong, hal ini disampaikan oleh Gubernur Sumatera Barat dalam pembukaan Sosialisasi LPM yang disampaikan oleh Kepala BPM Sumatera Barat “bahwa LPM merupakan lembaga yang sangat diharapkan dan mempunyai peran yang sangat penting dalam merencanakan pembangunan dilapisan masyarakat paling bawah, tidak hanya sekedar merencanakan tetapi juga untuk ikut melaksanakan pembangunan itu dengan melibatkan peranserta masyarakat melalui gotong royong. LPM tidak hanya melaksanakan pembangunan fisik tetapi juga pembangunan non fisik, seperti memberikan penyadaran kepada masyarakat tentang pentingnya pembangunan tersebut, misalnya pembangunan dibidang kesehatan yang diberikan tidak saja fisik bangunan saja tetapi juga penyuluhan-penyuluhan tentang bagaimana hidup sehat, bagai mana menjaga lingkungan yang baik dan sebagainya, begitu juga dengan pembangunan pendidikan, masyarakat tidak saja diajak untuk membangun gedung sekolah saja, tetapi juga bagaimana mengajak masyarakat untuk ikut menyekolahkan anak-anaknya yang sudah masuk usia sekolah, mencaraikan bea siswa bagi anak-anak yang tidak mampu, menciptakan kelompok-kelompok sadar pendidikan dengan membentuk forum-forum diskusi, dimana di lembaga ini banyak masalah-masalah pembangunan yang dapat diselesaikan atau dipecahkan demikian pak Manto menjelaskan.

Selanjutnya mantan Kepala Biro Pemerintahan Nagari dan Kepala Biro Pembangunan Kerjasama Rantau ini mengatakan bahwa LPM sebagai wadah pembangunan dan pemberdayaan melalui gotong royong masyarakat merupakan lembaga resmi yang independen dan diakui oleh pemerintah keberadaannya, namun pengurus LPM terdiri dari tokoh masyarakat seperti ninik mamak, pensiunan PNS dan TNI/POLRI tokoh agama dan juga para tokoh semua partai Politik, dimana tugas dan fungsinya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mensejahterakan masyarakat, dan melalui LPM ini partisipasi masyarakat dihimpun dalam rangka perencanaan pembangunan dan melaksanaan pembangunan.

Ketika ditanya rencana LPM kedepan, mantan kepala Biro Humas ini mengatakan” bahwa kedepan yang perlu diperhatikan diantaranya adalah: Pertama penguatan kelembagaan LPM itu sendiri, dimana lembaga yang kuat dan terkoordinir akan lebih mudah mengatur dan merencanakan kegiatan pembangunan tersebut. Kedua memantapkan visi dan misi organisasi, suatu organisasi harus memunyai visi dan misi yang jelas sehingga menjalankan program yang ada akan lebih terarah dan tepat sasaran, dan visi misi merupan guiden dalam mencapai hasil goal yang diinginkan. Ketiga perencanaan dan merumuskan program disegala aspek, maksudnya pembangun di Desa atau di Nagari betul-betul dirumuskan dengan baik, selama ini terkesan pembangunan di Desa atau Nagari hanya dilaksanakan melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri saja dan juga lebih kepada pembangunan fisiknya saja, Image yang demikian harus dirobah. PNPM Mandiri hanyalah sebagai perangsang atau stimulan saja tetapi ada yang lebihh besar lagi diharapkan melalui PNPM Mandiri ini, dimana masyarakat akan lebih mampu lagi merencanakan pembangunan dalam kapasitas yang lebih besar lagi, sehingga partisipasi aktif masyarakat lebih tinggi lagi dan goalnya adalah kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Keempat menciptakan dan mengembangkan  kelompok-kelompok masyarakat yang berdayaguna dan berhasil guna seperti Kelompok Informasi masyarakat (KIM), pengembangan Koperasi, pengembangan kelompok Tani, kelompok Nelayan dan kelompok ekonomi masyarakat lainnya lainnya.

Pak Manto juga menghimbau kepada masyarakat agar memanfaatkan LPM sebagai wadah perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Pedesaan di Sumatera Barat, kepada masyarakat juga dihimbau agar memberikan masukan kepada LPM sehingga tidak ada pelaksanaan pembangunan yang tercecer atau yang tidak tertampung untuk dilaksanakan, hanya dengan partisipasi masyarakatlah pembangunan dapat dilaksanakan, sebagus apapun perencanaan pembangunan dibuat kalau partisipasi masyarakat (dukungan masyarakat) tidak ada, maka hal itu akan sia-sia saja kata kepala BPM Sumbar ini menutup ulasannya.

Pada kesempatan ini juga hadir Ketua DPD LPM Sumatera Barat Drs. H. Irdinansyah Tarmizi, dalam sambutannya beliau mengatakan bahwa “LPM merupakan wadah berhimpun bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan di Desa atau di Nagari dan juga mengembangkan pokok-pokok pikirannya dalam pelaksanaan pembangunan di Indonesia umumnya dan di Sumatera Barat khususnya, melalui LPM ini masyarakat dapat melaksanakan pembangunan bersama-sama mulai dari perencanaan sampai kepada pelaksanaan pembangunan tersebut dengan menghimpun semua kekuatan yang ada melalui gotong royong bersama, sehingga kesejahteraan masyarakat akan mudah tercapai.”

Sosialisasi ini juga menampilkan beberapa orang nara sumber diantaranya adalah Drs. H. Irvan Khairul Ananda. Msi ( Ka. Badan Kesbang Pol ) dengan makalah berjudul “Pentingnya Peran LPM Dalam Pembangunan Desa/Kelurahan/Nagari”, dan juga Yulsirman. SH. MM (Sekretaris DPD LPM Prov. Sumbar) dengan materi berjudul “Peran DPD LPM dalam Peningkatan dan Pengembangan LPM”. Sosialisasi ini diikuti oleh 128 orang peserta yang berasal dari LPM Wilayah I (Kota Padang) sebagaimana dikatakan ketua Panitia Herman Rahman. SE. Msi bahwa “Sosialisasi di wilayah I ini merupakan awal dari sosialisasi untuk wilayah lainnya, pembagian wilayah adalah: Wilayah I Kota Padang, Wilayah II Kabupaten Solok, Wilayah II Kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat, Wilayah IV Kabupaten Agam dan Kota Bukittinggi dan Wilayah V Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Pariaman. Setelah pelaksanaan Sosialisasi di wilah I ini akan dilaksanakan di wilayah II, III, IV dan V, biaya dari pelaksanaan sosialisasi ini berasal dari APBD Provinsi Sumatera Barat tahun anggaran 2013 demikian Herman menutup pembicaraannya.(by. Akral)\


Berita Terkait :

 

Video

Foto

Kegiatan

  • Penerimaan Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM)

    • Rabu, 19 Desember 2018
    • Minggu, 30 Desember 2018
  • HASIL SELEKSI ADMINISTRASI PADA SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGG

    • Minggu, 01 April 2018
    • Senin, 02 April 2018
  • arsip kegiatan

Tokoh