Revisi DNI, Pemerintah Tambah Kepemilikan Asing


Post by Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu(AMRIZAL, S.Sos) | Posted on 15 November 2013 04:53:23 WIB | Penanaman Modal | 1184 kali dibaca


VIVAnews - Pemerintah telah menetapkan sementara beberapa sektor yang  direvisi dan sektor baru untuk investasi asing yang dikeluarkan dari Daftar Negatif Investasi (DNI). Aturan yang direvisi adalah Peraturan Presiden (Perpres) No 30 tahun 2010.


Usai mengelar rapat finalisasi revisi Perpres DNI di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Rabu 6 November 2013. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Mahendra Siregar mengungkapkan, sementara ini ada lima sektor baru yang dikeluarkan dari DNI dan terbuka untuk asing.

Kelima bidang usaha tersebut yakni pengelolaan bandara dan pelabuhan, dapat diinvestasikan investor asing 100 persen. Kemudian jasa kebandaraan dan terminal darat untuk barang sebesar 49 persen.

Selain itu, bidang periklanan sebesar 51 persen. "Proyek Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) ini perlu didorong," ujarnya.

Sementara itu, selain membuka lima bidang baru, dalam revisi DNI tersebut, pemerintah sedikitnya ada 10 bidang usaha yang diberikan pelonggaran dengan menambah persentase kepemilikan investor asing di Indonesia.

Sepuluh bidang tersebut antara lain, bidang farmasi yang sebelumnya 75 persen di dominasi asing menjadi 85 persen. Lalu, wisata alam berbasis kehutanan dari 49 persen menjadi 70 persen.

Distribusi film juga ditetapkan sebesar 49 persen. Jasa keuangan seperti permodalan ventura, dari 80 persen asing menjadi 85 persen. Bidang telekomunikasi seperti, fix line, multimedia dan telepon cellular, rata -rata menjadi 65 persen, dan kelayakan uji kendaraan bermotor atau KIR sebesar 49 persen.

Di tempat yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa, mengungkapkan, ketetapan ini merupakan hasil sementara. Minggu depan pemerintah akan melakukan rapat koordinasi kembali dengan dunia usaha.

"Seperti pendidikan tidak dimasukkan kesini, karena masuk dalam kategori non komersial.  Lalu rumah sakit  khusus untuk spesialis sudah terbuka, tapi general hospital tidak terbuka,"ujarnya. (sj)


Berita Terkait :

 

Video

Foto

Kegiatan

  • Penerimaan Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM)

    • Rabu, 19 Desember 2018
    • Minggu, 30 Desember 2018
  • HASIL SELEKSI ADMINISTRASI PADA SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGG

    • Minggu, 01 April 2018
    • Senin, 02 April 2018
  • arsip kegiatan

Tokoh