Hidayat Desak Gubernur Rancang Perda LGBT


Post by Sekretariat DPRD Prov. Sumbar(DENY SURYANI, S.IP) | Posted on 09 September 2019 18:21:47 WIB | Berita Terkini | 41 kali dibaca


Hidayat Desak Gubernur Rancang Perda LGBT

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat Hidayat menilai, peraturan daerah tentang penanggulangan masalah Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT). Dia mendesak pemerintah daerah segera menyusun rancangan peraturan daerah untuk menekan berkembangnya perilaku kelainan seksual tersebut. 

Hidayat mendesak hal itu, terkait kasus tertangkapnya dua orang laki - laki diduga pengidap perilaku seks menyimpang penyuka sesama jenis gay di kawasan Koto Tangah Kota Padang dua hari lalu (Senin, 1/9) dinihari. 

"Berbagai kasus penyimpangan perilaku seks terus terungkap, ini sudah mendesak untuk diterbitkan peraturan daerah," kata Hidayat. 

Anggota DPRD Sumatera Barat daerah pemilihan Kota Padang itu meminta pemerintah daerah, gubernur dan instansi terkait "buka mata" terhadap persoalan LGBT. Gubernur harus segera mengambil langkah agar perilaku seks menympang LGBT tidak merebak lebih luas. 

Menurutnya, peraturan daerah yang dirancang harus menjawab penanggulangan perilaku LGBT. Orientasi seks menyimpang LBGT tersebut membutuhkan pencegahan, penanganan dan rehabilitasi. 

"Perda harus mencakup sisi pencegahan, penanganan dan rehabilitasi karena LGBT butuh penyembuhan," ujarnya.

Hidayat mengingatkan, orang dengan orientasi seks menyimpang LGBT bukan untuk dimusuhi atau dikucilkan dari pergaulan masyarakat. Kepada mereka, yang perlu dilakukan adalah pembinaan sebagai upaya rehabilitasi. 

"Jadi dengan adanya perda, pemerintah daerah memiliki payung hukum untuk menyusun program kerja untuk melakukan sosialisasi, pembinaan sampai kepada penyediaan sarana prasarana rehabilitasi," lanjutnya. 

Politisi Partai Gerindra yang pada periode lalu menjadi Ketua Komisi V ini menegaskan, persoalan ini sudah berkali-kali diingatkan kepada pemerintah daerah. Karena persoalan sosial tersebut masuk dalam ranah kerja Komisi V. 

Dia mengakui sudah ada Peraturan Daerah mengenai penanggulangan penyakit masyarakat. Namun, dia berpendapat agar mengenai LGBT diatur dengan perda tersendiri. 

"Sebaiknya dibuat tersendiri agar muatannya lebih komplek, pencegahan, pembinaan dan rehabilitasi bisa dicantumkan secara lebih detail," ulasnya.

Meski demikian, kalau pun tidak bisa dibuatkan dalam perda terpisah, sebaiknya pemerintah provinsi segera mengajukan revisi terhadap Perda tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat yang sudah ada. Dia menekankan, payung hukum untuk upaya penanggulangan perilaku seks menyimpang LGBT sudah mendesak untuk diterbitkan. 

Sebelumnya, dua orang laki - laki penyuka sesama jenis (gay) digerebek warga Senin dinihari. Dua orang ini digerebek di salah satu rumah kontrakan di komplek perumahan di kawasan Lubuk Buaya Kecamatan Koto Tangah Kota Padang. 

Dua orang yang diamankan tersebut adalah ZF berprofesi sebagai dosen di salah satu perguruan tinggi swasta. Sedangkan pasangannya AF berstatus mahasiswa di perguruan tinggi swasta lainnya. Setelah digerebek warga, ZF dan AF diamankan di Mapolsek Koto Tangah. *Humas.(dprd.sumbarprov.go.id)


Berita Terkait :

 

Video

Foto

Kegiatan

  • Penerimaan Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM)

    • Rabu, 19 Desember 2018
    • Minggu, 30 Desember 2018
  • HASIL SELEKSI ADMINISTRASI PADA SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGG

    • Minggu, 01 April 2018
    • Senin, 02 April 2018
  • arsip kegiatan

Tokoh