Ranperda Ketenagakerjaan Disahkan


Post by Sekretariat DPRD Prov. Sumbar(DENY SURYANI, S.IP) | Posted on 09 Agustus 2019 10:43:45 WIB | Berita Terkini | 139 kali dibaca


Ranperda Ketenagakerjaan Disahkan

PADANG,-DPRD bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar sahkan rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan menjadi peraturan daerah (Perda). Regulasi ini diharapkan, bisa menjadi pedoman untuk menghasilkan tenanga kerja yang siap pakai dalam era revolusi industri 4.0.

"Pembahasan Perda Penyelenggaraan Ketenagakerjaan,  memakan waktu yang cukup panjang sehingga terjadi sedikit keterlambatan dalam proses pengesahan," ujar Ketua DPRD Sumbar Hendra Irwan Rahim saat memimpin sidang paripurna pengesahan Ranperda tersebut ,Rabu (7/8).

Dia mengatakan proses pembahasan Perda yang merupakan prakarsa DPRD ini telah melalui sejumlah tahapan. Mulai dari kosultasi serta medalami kajian akademis lintas sektoral. Terlambatnya pengesahan Ranperda ini dikarenakan proses fasilitasi yang cukup panjang di kementerian dalam negeri (Kemendagri) sehingga mempengaruhi waktu untuk memparipurnakan Ranperda ini. 

" Untuk pembahasan tingkat provinsi   memang sesuai target, namun ketika di Kemendagri memakan waktu yang lama, " katanya. 

Sementara itu tim pembahas Darman Salhadi mengatakan, saat ini dari seluruh Balai Latihan Kerja (BLK) yang ada di Sumbar, baru satu yang diambil alih pengelolaannya oleh pusat, yaitu BLK di Kota Padang. 

Sementara untuk BLK Payakumbuh dan Padang Panjang kewenangannya ada di provinsi. Selebihnya tetap di kabupaten/kota.

Dia menambahkan, dari pantauan Komisi II di lapangan kabupaten/kota tertatih-tatih untuk mengupdate peralatan pelatihan. Umumnya peralatan yang ada itu sudah berumur sepuluh tahunan. 

Sementara itu  Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit menatakan Perda tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan merupakan regulasi strategis untuk melindungi hak - hak pekerja dalam melakukan aktivitas operasional perusahaan. 

" Perda inisiatif DPRD ini , pantas untuk diapresiasi. Hal itu dikarenakan, mereka yang sudah mengabdi pada suatu perusahaan hak-hak dasar bisa terlindungi ," katanya. 

Dia mengatakan dalam hubungan perindustrian pekerja dan perusahaan memiliki hak serta kewajiban, sehingga dua unsur tersebut memiliki kewajiban yang diatur dalam peraturan perundang-udangan.

Dia melanjutkan  utuk BLK mesti menyiapkan tenaga kerja yang mampu menguasai bahasa asing. Dengan kompetensi ini,  merupakan bekal untuk bekerja ke luar negeri. Jika tidak bekerja diluar mereka bisa berwira usaha di dalam negeri 

Dalam hal ini,  Wagub berharap tenaga kerja yang diserap relevan untuk kebutuhan industri sehingga keahlian yang dimiliki bisa diterapkan secara optimal dan bisa dikembangkan kedepan. Tutup Wagub. *Humas.(dprd.sumbarprov.go.id)


Berita Terkait :

 

Video

Foto

Kegiatan

  • Penerimaan Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM)

    • Rabu, 19 Desember 2018
    • Minggu, 30 Desember 2018
  • HASIL SELEKSI ADMINISTRASI PADA SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGG

    • Minggu, 01 April 2018
    • Senin, 02 April 2018
  • arsip kegiatan

Tokoh