Ranperda tentang Perubahan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Berpotensi Gaet APBN


Post by Sekretariat DPRD Prov. Sumbar(DENY SURYANI, S.IP) | Posted on 30 Juli 2019 16:40:02 WIB | Berita Terkini | 362 kali dibaca


Ranperda tentang Perubahan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Berpotensi Gaet APBN

PADANG,- Komisi V DPRD Sumbar tengah membahas rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang Perubahan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Sumbar, perubahan regulasi ini, diharapkan mampu menggaet alokasi Anggran Pendapatan Belanja Nasional (APBN ) untuk Sumbar.

“ Banyak provinsi lain telah mengajukan ikon wisata yang ditonjolkan kepada pemerintah pusat, usaha tersebut tidak sia-sia karena pemerintah pusat mengalokasika anggaran untuk proses pengembangan,” ujar ketua tim pembahas Ranperda tersebut Aristo Munandar saat ditemui, Selasa (30/7).

Dia mengatakan regulasi ini cukup strategis dalam membangun pariwisata Sumbar dan  banyak unsur  berkontribusi untuk proses penyempurnaan. DPRD dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) merangkum sejumlah konsep-konsep pariwisata yang diambil dari beberapa lembaga beserta tokoh-tokohnya. 

“ Kita akan berkoordinasai dengan MUI Sumbar, ASITA serta pemangku kepentingan pariwisata lainya,” tegas Aristo.

Dia mengatakan, pariwisata merupakan sektor strategis untuk memajukan ekonomi masyarakat. Berangkat dari hal ini, konsep yang diterapkan tidak cukup dengan program orgaisasi perangkat daerah (OPD) saja,  melaikan melibatkan banyak pihak agar mampu mengakomodir kebutuhan pembangunan pariwisata Sumbar dimasa yang akan datang.

“ Nantinya seluruh OPD mesti andil memberikan kontribusi terhadap pembangunan , jangan hanya diberatkan ke dinas pariwisata,” ujar politisi senior Golkar tersebut.

Menurutnya, Pariwisata harus menjadi sektor andalan untuk meraup pemasukan untuk  daerah. Saat ini, koordinsi dalam memajukan pariwisata antar kabupaten/ kota dan provinsi  kurang optimal.

Hal ini juga diperburuk dengan karekteristik masyarakat yang kurang ramah.

“ Ini akan menjadi kendala tersendiri saat pemerintah melakukan pembangunan pariwisata, keramah tamahan masyarakat mempengaruhi perkembangan sektor ini,” katanya.

 Dia berharap ketika pemetaan pariwisata telah disepakati, maka tercipta harmonisasi yang baik antara kabupaten/kota dan provinsi.

Sementara itu anggota tim pembahasan Zigo Rolanda mengatakan, tidak bisa dipungkiri era digitalisasi akan mepengaruhi cara untuk mengembangkan potensi, termasuk pariwisata.

Target utama dari arah pengembagan wisata Sumbar adalah kaum milenial, para kaum tersebut tidak hanya sekedar berwisata namun juga merasakan bagaimana merasakan kehidupan pada wilayah tersebut. *Humas. (dprd.sumbarprov.go.id)


Berita Terkait :

 

Video

Foto

Kegiatan

  • Penerimaan Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM)

    • Rabu, 19 Desember 2018
    • Minggu, 30 Desember 2018
  • HASIL SELEKSI ADMINISTRASI PADA SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGG

    • Minggu, 01 April 2018
    • Senin, 02 April 2018
  • arsip kegiatan

Tokoh