Gubernur Sumbar : Konflik Sosial di Sumbar Jarang Terjadi.


Post by Badan Kesatuan Bangsa dan Politik(TITA SHANIA) | Posted on 27 Juni 2019 11:20:59 WIB | Artikel | 56 kali dibaca


 

Kamis (27/06), Gubernur Sumatera Barat, Irwan Prayitno, mengatakan bahwa sejauh ini Sumbar masih cenderung aman dari berbagai ancaman konflik sosial. Menurutnya, hal ini dikarenakan rasa tenggang rasa dan toleransi dalam bermasyarakat di Sumbar masih terbilang cukup tinggi. "Secara keseluruhan, konflik sosial di Sumbar bisa dikatakan jarang terjadi. Jikalau pun ada, jumlahnya tak seberapa, dan itupun lebih pada konflik kepentingan yang timbul karena permasalahan adat, suku dan tanah ulayat, atau mungkin hanya semata-mata karena kepentingan ekonomi.”

Beliau mengatakan hal tersebut usai menghadiri Rapat Evaluasi Rencana Aksi Daerah (RAD) Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Provinsi Periode Pelaporan Target B04 Tahun 2019, di Hotel Axana, Padang. Walaupun demikian, potensi timbulnya konflik sosial di Sumbar tetap perlu diwaspadai. Oleh sebab itu, seluruh elemen masyarakat diminta untuk tidak abai, dan terus menjaga kerukunan dalam bermasyarakat, sehingga keamanan di Sumbar bisa tetap terjaga.

Di samping itu, beliau sangat mengapresiasi kinerja Tim Terpadu Penanganan Konfik Sosial yang terdiri dari berbagai instansi terkait, mulai dari Kepolisian, TNI, Forkopimda, dan seterusnya. Gubernur menambahkan ia mensyukuri bahwa Sumbar telah melewati berbagai iven, mulai dari Pemilu 2019 hingga Idul Fitri, tanpa terkendala suatu apapun, dimana hal ini tak terlepas dari kerja keras Tim Terpadu.

Gubernur juga juga mendukung penuh kegiatan yang digelar oleh Direktorat Kewaspadaan Nasional Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ini, dan ia berharap tiap bulan Kesbangpol Sumbar juga bisa menggelar kegiatan yang sama.

"Pada dasarnya, setiap orang punya pemikiran yang berbeda-beda. Sedikit saja provokasi dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab, perbedaan ini bisa memicu timbulnya konflik. Untuk itu, tak hanya pemerintah pusat, pemerintah daerah pun harus mampu meredam munculnya konflik di daerah.” Ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Didi Sudiana menerangkan bahwa penanganan konflik sosial melalui rencana aksi terpadu merupakan kegiatan strategis yang juga menjadi salah satu program prioritas nasional yang harus dijalankan secara terus menerus oleh seluruh anggota tim terpadu baik di tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten/kota.

Menurut Didi, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta memelihara stabilitas politik dan pemerintahan dalam negeri adalah kewajiban seluruh komponen bangsa. Untuk mewujudkan hal ini, perlu peran aktif kesbangpol yang ada di daerah. Kesbangpol harus bekerjasama dengan seluruh pemangku kebijakan, baik itu instansi pemerintah maupun elemen masyarakat. Salah satunya dapat dilakukan melalui pemberdayaan forum-forum yang berperan dalam menjaga stabilitas serta persatuan dan kesatuan bangsa di tingkat daerah.


Berita Terkait :

 

Video

Foto

Kegiatan

  • Penerimaan Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM)

    • Rabu, 19 Desember 2018
    • Minggu, 30 Desember 2018
  • HASIL SELEKSI ADMINISTRASI PADA SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGG

    • Minggu, 01 April 2018
    • Senin, 02 April 2018
  • arsip kegiatan

Tokoh