Keterbukaan Informasi Publik Linear Dengan Kesejahteraan


Post by Diskominfo(EKO KURNIAWAN, S.Kom) | Posted on 08 Mei 2019 13:18:45 WIB | Berita Terkini | 404 kali dibaca


Keterbukaan Informasi Publik Linear Dengan Kesejahteraan

Padang, InfoPublik - Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat, Hendra J Kede tegaskan provinsi berpredikat informatif harus linear dengan kesejahteraan rakyatnya.

“Predikat informatif merupakan kunci penutup dan tak bisa terbantahkan kalau keterbukaan informasi linear dengan kesejahteraan masyarakat,” ujar Hendra pada Rakor Pejabat Pengelola Infomasi dan Dokumentasi (PPID) se- Provinsi Sumatera Barat di Aula Kantor Gubernur Sumbar, Selasa (30/4/2019).

Putera asli Tanah Datar ini menegaskan pengelola yang memiliki otoritas terhadap informasi dan data di badan publik dalam konteks Undang-undang Nonor 14 Tahun 2008 adalah PPID.

“Bahkan tahun depan Komisi Informasi Pusat diamanahkan alokasi anggaran pada APBN untuk membuat indeks keterbukaan informasi di seluruh badan publik di Indonesia,” ujar Hendra.

Dikatakan bahwa nantinya hal ini akan sejalan Perpres Satu Data dimana disebutkan bahwa Diskominfo adalah walidata.

Selain itu dijelaskan bahwa informasi publik telah diakui badan dunia PBB sebagai Hak Asas Manusia (HAM).

“HAM itu hak yang melekat dan diberikan oleh Allah yang menciptakan manusia ini, dan hak untuk memperoleh informasi adalah HAM kita selaku manusia,” tambah Hendra.

Hal ini sejalan dengan pasal 28 F UUD 1945 dimana seluruh dokumen yang dilahirkan oleh negara atau institusi berstatus dasar terbuka. (KISB/ MMC Diskominfo)


Berita Terkait :

 

Video

Foto

Kegiatan

  • Penerimaan Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM)

    • Rabu, 19 Desember 2018
    • Minggu, 30 Desember 2018
  • HASIL SELEKSI ADMINISTRASI PADA SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGG

    • Minggu, 01 April 2018
    • Senin, 02 April 2018
  • arsip kegiatan

Tokoh