Komisi V, Jangan Ada Masalah Jelang UNBK


Post by Sekretariat DPRD Prov. Sumbar(DENY SURYANI, S.IP) | Posted on 29 Maret 2019 17:40:18 WIB | Berita Terkini | 195 kali dibaca


Komisi V, Jangan Ada Masalah Jelang UNBK

PADANG,- Jelang Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) yang akan dihelat  Maret hingga awal April mendatang. Komisi V DPRD Sumbar meminta dinas terkait untuk menyelesaikan permaslahan yang menyelimuti dunia pendidikan Sumbar, salah satunya aksi demo siswa SMAN 5 Padang yang menuntut kepala sekolah mundur.

 “ Kita telah meminta Dinas Pendidikan ( Disdik ) Provinsi Sumbar membentuk tim pencari fakta (TPF) untuk menyelesaikan permasalah ini, untuk masalah kepala sekolah sendiri akan diproses setelah UNBK selesai,” ujar ketua Komis V DPRD Sumbar Hidayat saat ditemui, Jumat ( 29/3).

Dia mengatakan, aksi demo yang dilakukan siswa SMAN 5 Padang cukup menjadi sorotan, jangan menjadi acuan sekolah lain untuk melakukan tindakan yang sama. Sebagai kepala sekolah kinerja mesti bijaksana . Disdik mesti melakukan pengawasan optimal agar hal yang diinginkan tidak terjadi, terutama menjelang UNBK.   

Komisi V mendukung langkah yang akan dilakukan oleh Dinas Pendidikan untuk mengatasi persoalan itu. Dari laporan hasil penelusuran TPF, tergambar bahwa ada miskomunikasi baik internal maupun dengan komite sekolah.

"Dinas Pendidikan memiliki kewenangan penuh dalam mengatasi persoalan itu. Untuk itu, hendaknya mengatasi persoalan langsung ke akar permasalahan sesuai dengan apa yang telah diidentifikasi oleh tim pencari fakta," katanya. 

DPRD, ujarnya, hanya mengingatkan agar tindakan yang diambil tidak menimbulkan preseden buruk bagi dunia pendidikan. Wibawa sekolah sebagai lembaga pendidikan harus tetap dijaga. 

Anggota Komisi V DPRD Sumbar Aristo Munandar menambahkan, penyelesaian persoalan yang terjadi di SMAN 5 Padang jangan sampai menjadi preseden buruk bagi dunia pendidikan. Dia lebih menekankan menuntaskan persoalan kepada aspek manajemen sekolah agar terbentuk ketahanan sekolah sebagai lembaga pendidikan. 

"Hal-hal yang perlu ditekankan dalam mengatasi persoalan ini adalah terkait menajemen sekolah agar ketahanan sekolah semakin kuat. Jangan sampai keputusan yang diambil menjadi preseden buruk bagi dunia pendidikan Sumatera Barat," sarannya. 

 Disisi lain, Anggota Komisi V DPRD Sumbar Apris mengatakan, jangan sampai ada kendala di lapangan saat pelaksanaan UNBK.

"Dari laporan yang kami terima semuanya sudah oke. Tapi sebelum ujian dilaksanakan Dinas Pendidikan tentu perlu cek segala sesuatu yang diperlukan, apakah sudah berjalan dengan seharusnya atau tidak, sehingga tak ada hambatan di lapangan ketika pelaksanaan ujian," ujaranya. *Publikasi.(dprd.sumbarprov.go.id)


Berita Terkait :

 

Video

Foto

Kegiatan

  • Penerimaan Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM)

    • Rabu, 19 Desember 2018
    • Minggu, 30 Desember 2018
  • HASIL SELEKSI ADMINISTRASI PADA SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGG

    • Minggu, 01 April 2018
    • Senin, 02 April 2018
  • arsip kegiatan

Tokoh