Optimalisasi BLK Harus Sertakan Pemerintah Pusat


Post by Sekretariat DPRD Prov. Sumbar(DENY SURYANI, S.IP) | Posted on 15 Maret 2019 16:16:53 WIB | Berita Terkini | 86 kali dibaca


Optimalisasi BLK Harus Sertakan Pemerintah Pusat

PADANG, – Optimalkan fungsi Balai Pelatihan Kerja (BLK), Ketua Komisi II DPRD Sumbar Muzli M Nur berharap pemerintah pusat bisa mengambil alih kewenangan sejumlahlembaga tersebut yang saat ini berada di bawah provinsi dan kabupaten/kota.

"Peralatan yang ada di BLK harus terbaru. Tujuannya untuk menyesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja di lapangan, kalau yang mendanai itu APBD provinsi atau kabupaten, beban daerah akan berat. Karena APBD kan terbatas," katanya,saat dihubungi, Kamis (14/3).

 Dia mengatakan, saat inianggaran untuk memperbaharui peralatan di sejumlah BLK tersebut sangatlah besar, sementara APBD provinsi maupun kabupaten/kota terbatas.

Ia menuturkan, saat ini dari seluruh BLK yang ada di Sumbar, baru satu yang diambil alih pengelolaannya oleh pusat, yaitu BLK di Kota Padang. Sementara untuk BLK Payakumbuh dan Padang Panjang kewenangannya ada di provinsi. Selebihnya tetap di kabupaten/kota.

Politisi PAN ini menambahkan, dari pantauan Komisi II di lapangan kabupaten/kota tertatih-tatih untuk mengupdate peralatan pelatihan. Umumnya peralatan yang ada itu sudah berumur sepuluh tahunan. "

"Ini yang jadi persoalan, daerah kesulitan menganggarkan itu, pemerintah pusat kan selalu memonitor, karena keadaan sudahnya begini saya berharap semuanya ditarik lah," tukasnya.

Muzli menuturkan, salah satu tujuan adanya BLK adanya mengurangi angka pengangguran, jika kondisi BLK  di daerah yang serba kekurangan tak mendapat perhatian pusat, dikuatirkan tujuan BLK untuk mengentaskan pengangguran akan sulit dicapai.

Bicara tentang pengangguran, imbuh dia, sebagai bentuk perhatian DPRD dan Pemprov terhadap persoalan ini, tahun 2019 sekarang Komisi II bersama Pemprov tengah membahas Ranperda tentang ketenagakerjaan.

Regulasi ini bertujuan mendorong terciptanya tenaga kerja yang mandiri dan mampu berwirausaha, sehingga keinginan pemerintah menekan angka penggangguran dapat mudah tercapai. 

"Sejumlah tahapan telah dilalui terkait pembahasan Ranperda ini, diantaranya rapat konsultasi, studi banding, pembahasan dengan dinas tenaga kerja dan pihak terkait. Sekarang tinggal finalisasi, InsyaAllah tanggal 18 bulan ini akan diparipurnakan," tutupnya. *Publikasi.(dprd.sumbarprov.go.id)


Berita Terkait :

 

Video

Foto

Kegiatan

  • Penerimaan Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM)

    • Rabu, 19 Desember 2018
    • Minggu, 30 Desember 2018
  • HASIL SELEKSI ADMINISTRASI PADA SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGG

    • Minggu, 01 April 2018
    • Senin, 02 April 2018
  • arsip kegiatan

Tokoh