Komisi Informasi Se-Indonesia Siap Kawal Transparansi Pemilu 2019


Post by Diskominfo(Desi Marlinda) | Posted on 15 Maret 2019 10:43:00 WIB | Berita Terkini | 132 kali dibaca


Komisi Informasi Se-Indonesia Siap Kawal Transparansi Pemilu 2019

Jakarta, InfoPublik - Demi mewujudkan Pemilu yang berintegritas dan mengedepankan transparansi, pemerintah melalui Komisi Informasi (KI) menegaskan komitmennya yang kuat terkait standar layanan dan sengketa informasi pemilu.

Hal ini dibuktikan dengan lahirnya Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilu dan Pemilihan.

Hal ini disampaikan oleh Koordinator Bidang PSI KI Pusat, Arif Kuswardono pada saat pembukaan Bimtek Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilu di Tangerang Selatan, Rabu (13/3/2019). Arif mengatakan bahwa Lahirnya Perki ini didasarkan kepada pemenuhan hak warga negara untuk mendapatkan informasi tentang Kepemiluan.

Bimtek ini digelar selama  tiga hari diikuti oleh 56 orang peserta dari Komisi Informasi di wilayah barat Indonesia. Komisi Informasi Sumatera Barat diwakili oleh dua komisoner yakni Nofal Wiska (Wakil Ketua KI Sumbar), Arif Yumardi (ketua bidang PSIP), serta panitera KI Sumbar Defi Astina.

Arif Kuswardono juga menuturkan bahwa Perki disusun selama 11 bulan dengan melibatkan seluruh stakeholder yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu, perki mengatur segala sesuatu tentang alur layanan sengketa informasi Pemilu, hubungan penyelenggara dengan masyarakat serta peserta Pemilu.

Proses penyelesaian sengketa yang bersifat khusus, dimana jangka waktu penyelesaian disesuaikan dengan tahapan penyelenggaraan pemilu.

"Proses permintaan informasi hingga permohonan sengketa informasi diatur lebih singkat, bahkan proses ajudikasi diperintahkan lebih singkat, yaitu selama 14 hari. Padahal proses ajudikasi secara normal diberikan waktu hingga 100 hari," ungkap Arif.

Sementara itu, komisioner KI Sumbar Arief Yumardi mengatakan bahwa Bimtek ini menjadi awal kerja KI Sumbar dalam melakukan sosialisasi kepada penyelenggara dan peserta pemilu di Sumatera Barat.

KI Sumbar juga telah merencanakan sinkronisasi Perki Nomor 1 tahun 2019 dengan KPU dan Bawaslu kab/kota se-Sumbar dalam bentuk monitoring dan evaluasi sebelum pelaksanaan Pemilu. (Defi Astina/ MMC Diskominfo/toeb)


Berita Terkait :

 

Video

Foto

Kegiatan

  • Penerimaan Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM)

    • Rabu, 19 Desember 2018
    • Minggu, 30 Desember 2018
  • HASIL SELEKSI ADMINISTRASI PADA SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGG

    • Minggu, 01 April 2018
    • Senin, 02 April 2018
  • arsip kegiatan

Tokoh