DPRD minta jangan ada politisasi pembangunan ruas Tol Padang Pariaman - Pekanbaru


Post by Sekretariat DPRD Prov. Sumbar(DENY SURYANI, S.IP) | Posted on 27 Februari 2019 09:20:22 WIB | Berita Terkini | 309 kali dibaca


DPRD minta jangan ada politisasi pembangunan ruas Tol Padang Pariaman - Pekanbaru

Ketua Komisi IV bidang pembangunan DPRD Sumatera Barat Suwirpen Suib meminta persoalan pembangunan tol Padangpariaman-Pekanbaru jangan dijadikan bahan politik menjelang pemilu presiden 2019.

     “Pembangunan tol saat ini terkendala masalah pembebasan lahan karena nilai pembebasan lahan tersebut tidak disetujui masyarakat, bukan karena persoalan politik,” katanya

      Menurut dia saat ini muncul sebuah isu yang menyebutkan pembangunan tol yang bermasalah ini menjadi alat untuk menjelekkan salah satu pasangan calon presiden.

      Ia mengatakan pengerjaan jalan tol tersebut sempat mangkrak setelah Presiden Jokowi melakukan peletakan batu pertama pada awal Februari 2018.

      Sementara pengerjaan fisik baru dapat dilaksanakan satu tahun setelah peletakan batu pertama tersebut dan langsung dihadang oleh masyarakat.

       Sementara Kepala Bidang Pertanahan Dinas Tata Ruang dan Tarkim Sumbar Darmansyah mengatakan persoalan jalan tol Padangpariaman-Pekanbaru terjadi karena masalah ganti rugi lahan masyarakat.

      Masyarakat menganggap ganti rugi yang diberikan pemerintah tidak sesuai yaitu hanya Rp32 ribu hingga Rp200 ribu setiap meternya. Nilai tersebut dianggap terlalu rendah sehingga masyarakat tidak mau memberikan lahannya,

      Menurut dia penetapan harga tersebut berdasarkan tim penilaian independen yang ditugaskan khusus menilai harga tanah di kawasan tersebut sesuai dengan faktor-faktor yang menentukan nilai tanah sesuai regulasi yang ada seperti lokasi lahan, jalur transportasi dan lainnya.

      "Awalnya masyarakat sudah melakukan penggugatan ke PN Padang Pariaman dan kalah, sekarang dilakukan usaha lagi melalui jalur perdata,” katanya.

      Sementara perwakilan Balai Jalan Siska Martasari mengatakan dari 109 bidang lahan yang ada sekitar 18 bidang telah disetujui oleh masyarakat.

      “Penggantian 18 bidang lahan itu ada yang terdiri dari lahan saja ada juga yang tanaman saja bahkan ada juga yang tanaman dan lahan,” katanya. *Publikasi.(dprd.sumbarprov.go.id)


Berita Terkait :

 

Video

Foto

Kegiatan

  • Penerimaan Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM)

    • Rabu, 19 Desember 2018
    • Minggu, 30 Desember 2018
  • HASIL SELEKSI ADMINISTRASI PADA SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGG

    • Minggu, 01 April 2018
    • Senin, 02 April 2018
  • arsip kegiatan

Tokoh