Penataan Kawasan Danau Maninjau, Keramba Akan Dikurangi


Post by Sekretariat DPRD Prov. Sumbar(DENY SURYANI, S.IP) | Posted on 22 Februari 2019 16:28:26 WIB | Berita Terkini | 428 kali dibaca


Penataan Kawasan Danau Maninjau, Keramba Akan Dikurangi

PADANG - Jumlah Keramba Jaring Apung (KJA) di Danau Maninjau akan dikurangi hingga tinggal seperempat dari jumlah yang ada sekarang ini. Pengurangan itu adalah dalam rangka penataan kembali terhadap danau yang potensi besarnya untuk pariwisata tersebut. 

Hal itu ditegaskan Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat Suwirpen Suib saat rapat dengar pendapat dengan masyarakat sekitar Danau Maninjau di gedung DPRD setempat, Selasa (19/2). Rapat dengar pendapat tersebut adalah dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Zonasi Kawasan Danau Maninjau yang tengah dibahas DPRD Provinsi Sumatera Barat. 

"Melalui Perda ini nantinya, jumlah keramba akan dikurangi secara drastis dari sekitar 21 ribu lebih saat ini menjadi hanya sekitar 6 ribu yang dibolehkan," kata Suwirpen. 

Banyaknya keramba yang ada di kawasan danau, menurut Suwirpen, telah berkontribusi terhadap kerusakan ekosistem dan keindahan danau yang pernah menjadi primadona pariwisata Sumatera Barat tersebut. Sejak tahun 2011, pertumbuhan keramba di kawasan danau sangat signifikan sehingga membuat danau tercemar oleh residu pakan ikan. 

Dari sekian puluh ribu keramba tersebut, Suwirpen mengungkapkan, tidak semuanya dimiliki oleh masyarakat lokal. Justru yang banyak adalah milik pengusaha dari luar daerah sementara masyarakat setempat hanya menjadi pekerja. 

Dia menegaskan, upaya mengurangi keramba adalah suatu langkah mengembalikan Danau Maninjau sebagai destinasi wisata. Ke depan, ekonomi masyarakat tidak lagi mengandalkan usaha keramba tetapi menjadi pelaku usaha pariwisata yang jauh lebih menguntungkan dan tidak merusak lingkungan. 

Pencemaran di kawasan Danau Maninjau semakin meningkat seiring pertumbuhan keramba jaring apung yang tidak terkendali sejak tahun 2011. Menurut Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Sumatera Barat, Nanang, berdasarkan hasil penelitian para ahli, butuh waktu 25 tahun untuk membersihkan dan mengembalikan kualitas air danau. 

"Sejak air danau tercemar, banyak biota danau yang mati, termasuk ikan di keramba. Membersihkan kembali untuk mengembalikan kualitas air danau membutuhkan waktu 25 tahun berdasarkan hasil penelitian para ahli," paparnya. 

Terkait pencemaran air danau, Azwar Nur, salah seorang tokoh masyarakat meminta Ranperda juga memuat ketegasan terhadap sampah dan limbah rumah tangga. Sampah rumah tangga yang dibuang ke danau juga sangat merusak pemandangan sehingga jika ingin ditata kembali menjadi kawasan wisata, kondisi itu juga harus diatasi.

"Sampah dan limbah rumah tangga juga harus ada aturannya di dalam Perda karena merusak lingkungan dan keindahan danau," ujarnya. *Publikasi.(Publikasi.dprd.sumbarprov.go.id)


Berita Terkait :

 

Video

Foto

Kegiatan

  • Penerimaan Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM)

    • Rabu, 19 Desember 2018
    • Minggu, 30 Desember 2018
  • HASIL SELEKSI ADMINISTRASI PADA SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGG

    • Minggu, 01 April 2018
    • Senin, 02 April 2018
  • arsip kegiatan

Tokoh