Arkadius Setiap Program Pemerintah Harus Merujuk Kepada Kesejahteraan Mayarakat


Post by Sekretariat DPRD Prov. Sumbar(DENY SURYANI, S.IP) | Posted on 03 Desember 2018 13:04:08 WIB | Berita Terkini | 316 kali dibaca


Arkadius Setiap Program Pemerintah Harus Merujuk Kepada Kesejahteraan Mayarakat

 PADANG,- Wakil Ketua DPRD Sumbar, Arkadius Datuak Intan Bano meminta pemerintah provinsi (Pemprov) untuk terus melaksanakan sejumlah program yang merujuk kepada pemaksimalan potensi daerah, menurutnya hal tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan. 

" Sumbar memiliki banyak potensi mulai dari, sektor pertanian hingga pariwisata,  hal ini harus dimaksimalkan dengan program strategis oleh pemprov agar lebih maju, " ujarnya. 

Dia mengatakan, majunya perekonomian masyarakat akan mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD). sekarang, imbuhnya, PAD kabupaten masih dibawah 10 persen dari total Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), contohnya Kabupaten Padang Pariaman, pada daerah tersebut PAD dibawah 5 persen,  PAD diatas 5 persen hanya dimiliki oleh kota. Oleh karena itu potensi daerah harus digenjot. 

" Rata-rata nasional PAD ditargetkan 10 persen, Sumbar yang memiliki banyak potensi seharusnya mencapai angka tersebut, " ujarnya politisi Demokrat tersebut. 

Lebih lanjut, dia mengatakan, ada hal yang menjadi permasalahan yang harus menjadi catatan kenapa PAD tidak terdongkrak, salah satunya tidak adanya keseriusan pemerintah daerah dalam menjalankan program yang dirasakan oleh pelaku usaha menengah, seharusnya PAD Sumbar telah mencapai angka Rp 3 triliun, namun saat ini masih pada angka Rp 2,4 triliun. 

Pemaksimalan potensi daerah, harus diiringi dengan pemetaan segmen pasar, jika negara tersebut memiliki suatu kebutuhan yang sesuai dengan  potensi daerah Sumbar maka hal tersebut harus di optimalkan, jalin kerjasama dan harus ditindaklanjuti. 

" Jika PAD kita optimal, ketika kecilnya dana pertimbangan dari pemerintah pusat, maka ekonomi Sumbar tetap stabil, " katanya. 

Dia menambahkan, setiap kerjasama yang dilakukan oleh gubernur saat keluar negeri harus ditindaklanjuti karena ketika kesepakatan dibuat butuh ditindak lanjuti, ketiak hal tersebut tidak ditindaklanjuti maka itu  tidak akan berarti apa-apa, iklim investasi Sumbar sudah menggeliat, namun untuk tidak lanjut apa yang dihasilkan dari perjalanan luar negeri gubernur dalam rangka pemaksimalan potensi daerah, DPRD belum menerima. 

" Selama perjalanan keluar negeri sesuai dengan aturan yang berlaku tidak masalah, namun ketika tidak ditindaklanjuti maka akan merugikan daerah, " katanya. 

Sementara itu, Gubernur Sumbar Irwan Prayitno mengungkapkan, porsi APBD Sumbar terbatas dalam pelaksanaan program untuk mengstimulus peningkatan PAD, secara garis besar APBD Kabupaten/Kota Sumbar banyak digunakan untuk belanja pegawai sehingga butuh pendanaan dari sektor lain agar pelaksanaan program dapat berjalan optimal. 

"Sumber pendanaan lain yaitu adanya dana alokasi khusus dari APBN, karena PAD tidak signifikan maka dana tersebut juga terpakai untuk belanja pegawai, " jelasnya. 

Dia menambahkan, Sumbar memiliki sektor strategis yaitu parawisata, sektor ini merupakan unggulan dan harus menjadi prioritas utama, pada data BPS setiap daerah yang memiliki potensi wisata maka presentase penduduk miskin hanya 2 persen, berbeda denga daerah yang menonjolkan sektor industri yang rata-rata 10 persen penduduk miskin.

" Setiap perjalanan ke luar negeri merupakan langkah pengenalan daerah, dan hal tersebut telah berdampak positif bagi perekonomian masyarakat, meskipun belum signifikan dan butuh proses, " tutupnya. *Publikasi.(dprd.sumbarprov.go.id)


Berita Terkait :

 

Video

Foto

Kegiatan

  • BATIGO FEST

    • Senin, 28 Oktober 2019
    • Sabtu, 02 November 2019
  • Penerimaan Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM)

    • Rabu, 19 Desember 2018
    • Minggu, 30 Desember 2018
  • arsip kegiatan

Tokoh