Keberpihakan kepada UMKM


Post by Erwinfs(Erwinfs) | Posted on 29 November 2018 17:52:04 WIB | Artikel | 378 kali dibaca


Keberpihakan kepada UMKM

Harian Bisnis Indonesia edisi 29 November 2018 memuat headline dengan judul “UMKM Tertutup untuk Asing”. Sebelumnya pemerintah melalui Menteri Koordinator Ekonomi menyatakan bahwa ada kebijakan baru relaksasi yang melonggarkan daftar negatif investasi dalam Paket Kebijakan Ekonomi XVI. Di mana di dalam relaksasi itu asing bisa masuk di UMKM dan investasi 100 % di situ. Protes pun berdatangan dari berbagai kelompok masyarakat, baik politisi, pengusaha maupun asosiasi. 

Dan protes ini diserap oleh pemerintah sehingga UMKM dikeluarkan dari kebijakan relaksasi daftar negative investasi. UMKM memang perlu dilindungi, karena berperan besar dalam perekonomian. Andilnya dalam menyerap tenaga kerja dan mengurangi pengangguran cukup besar. 

Menurut Bisnis Indonesia, saat ini di Indonesia ada 62 juta unit UMKM, dan serapan tenaga kerjanya mencapai 116 juta orang, di mana kontribusi terhadap PDB sebesar 60%. Serta menaungi 95% tenaga kerja nasional.  Sementara itu Presiden menyatakan adanya protes dari Kadin dan Hipmi sehingga Perpres tidak jadi ditandatangani. 

Namun demikian memang perlu dilihat lebih detil lagi yang dimaksud dengan relaksasi DNI. Karena apa yang akan dijadikan kebijakan itu ada yang ternyata sudah merupakan permintaan dari kementerian terkait. Misalnya saja, membuka industri crumb rubber untuk asing. Hal ini dilakukan karena berdasarkan informasi dari Kementerian Perindustrian sudah tidak ada lagi pilihan dan butuh investasi asing. 

Sementara apa yang disuarakan oleh para pengusaha dan asosiasi tentunya karena mereka tahu dengan detil dari rencana kebijakan relaksasi tersebut. Karena tidak semua masyarakat tahu tentang kebijakan relaksasi tersebut. 

Paket Kebijakan Ekonomi XVI sebenarnya berisi 3 poin kebijakan, namun 1 kebijakan yang menjadi riuh. Tiga kebijakan itu adalah perluasan fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan melalui perluasan fasilitas tax holiday, relaksasi DNI untuk memacu sejumlah sektor, dan peningkatan devisa hasil ekspor dari sektor pertambangan, perkebunan, kehutanan dan perikanan. 

Kekhawatiran masuknya asing ke dalam bisnis yang bisa dijalankan UMKM justru berasal dari para pelaku usaha dan asosiasi yang dikenal netral dengan politik yang sedang hangat pada tahun ini. Ini menandakan bahwa keluhan tersebut riil dan merupakan permasalahan bagi UMKM. 

Harian Bisnis Indonesia edisi 29 November 2018 juga mempersoalkan masalah relaksasi DNI tersebut dalam tajuk rencananya. Sehingga bisa dikatakan bahwa kegelisahan ini harus disikapi oleh pemerintah dengan baik. Dan syukurnya, Presiden merespon positif kegelisahan ini. Semoga setelah ini, pelaku UMKM tidak lagi resah dan dapat menjalani usaha mereka dengan baik. Karena aosiasi dan juga pengusaha telah menyuarakan kegelisahan mereka dan didengar oleh Presiden. Ini juga menandakan bahwa kritik melalui berbagai saluran ternyata efektif dan bisa mengubah kebijakan sehingga menjadi berpihak kepada masyarakat luas. (efs)

Referensi: Harian Bisnis Indonesia, 29 November 2018  

ilustrasi: freefoto.com


Berita Terkait :

 

Video

Foto

Kegiatan

  • BATIGO FEST

    • Senin, 28 Oktober 2019
    • Sabtu, 02 November 2019
  • Penerimaan Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM)

    • Rabu, 19 Desember 2018
    • Minggu, 30 Desember 2018
  • arsip kegiatan

Tokoh