Daerah Blank Spot Internet di Sumbar Juga Ada di Perkotaan


Post by Diskominfo(EKO KURNIAWAN, S.Kom) | Posted on 06 September 2018 21:08:42 WIB | Berita Terkini | 486 kali dibaca


Daerah Blank Spot Internet di Sumbar Juga Ada di Perkotaan

Padang, 6 September 2018

Daerah tanpa sinyal internet atau blank spot di Sumatera Barat tidak hanya pada tiga kabupaten yang menyandang status tertinggal, terdepan dan terluar (3T) tetapi juga ada di daerah perkotaan.

Hal itu disampaikan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sumatera Barat, Ir. Yeflin Luandri, M.Si yang diwakili Kepala Bidang Pengelolaan Infrastruktur dan Penyelenggaraan e-Government, Widya Prima Hatta, MT, saat melakukan audiensi denga Komisi I DPR RI di Balai Latihan Kerja (BLK) Padang, Kamis, 6 September 2018.

"Bahkan untuk Kota Padang yang merupakan ibu kota provinsi masih ada beberapa titik pada dua kecamatan yaitu Lubuk Kilangan dan Pauh yang masih tidak memiliki sinyal," kata Widya menambahkan.

Data terakhir Diskominfo Sumbar hingga saat ini masih terdapat 94 kecamatan dan 251 nagari yang masih belum tersentuh sinyal internet. Sebagian besar di daerah 3T, namun ada juga daerah non 3T.

Hal itu menjadi kendala bagi daerah, salah satunya dalam pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) yang diwacanakan sudah 100 persen pada 2019.

"Target itu sulit tercapai dengan kondisi saat ini," ujarnya.

Salah satu solusi yang ada saat ini menurut dia adalah layanan mobil internet yang bisa dimanfaatkan untuk daerah blank spot. Namun armada yang ada di Sumbar saat ini baru satu unit.

Ia berharap program pembangunan Base Transceiver Station (BTS) melalui program BTS Universal Service Obligation (USO) yang dilaksanakan oleh Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) bisa menyasar daerah non 3T.

"Ini untuk memerdekakan daerah dari keterbatasan sinyal internet," katanya.

Direktur Keuangan BAKTI, Ahmad Juhari menyebutkan program yang mereka kerjakan saat ini memang lebih difokuskan untuk menyasar daerah 3T dengan target 5.000 unit BTS hingga akhir 2019.

Meski demikian pihaknya juga terbuka pada masukan dari pemerintah daerah maupun Komisi I DPR RI sebagai mitra kerja.

"Usulan itu tentu akan menjadi catatan bagi kami," katanya.

Anggota Komisi I DPR RI, Dave Fikarno menyebutkan gambaran yang disampaikan oleh pemerintah daerah harus menjadi salah satu perhatian bagi BAKTI karena tujuannya sama yaitu indonesia merdeka sinyal internet 2020.

"Kami mendukung penyediaan akses internet oleh BAKTI untuk daerah non 3T jika itu memang kebutuhan masyarakat," ujarnya.


Berita Terkait :

 

Video

Foto

Kegiatan

  • BATIGO FEST

    • Senin, 28 Oktober 2019
    • Sabtu, 02 November 2019
  • Penerimaan Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM)

    • Rabu, 19 Desember 2018
    • Minggu, 30 Desember 2018
  • arsip kegiatan

Tokoh