Perda Perubahan APBD Sumbar 2013 Disahkan


Post by Sekretariat DPRD Prov. Sumbar(DENY SURYANI, S.IP) | Posted on 08 Oktober 2013 03:57:00 WIB | Berita Terkini | 1578 kali dibaca


PADANG- Fraksi-fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat mengingatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tekhnis di Pemerintah Provinsi Sumatera Barat agar mengebut waktu dalam pelaksanaan kegiatan tahun ini. SKPD juga diminta taat kepada aturan penggunaan anggaran dengan tetap mengacu kepada aturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal ini disampaikan dalam pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) Provinsi Sumatera Barat tahun 2013, Senin (7/10). Seluruh fraksi di DPRD dapat menerima Ranperda APBD Perubahan menjadi Perda.

" SKPD harus menggenjot pelaksanaan kegiatan mengingat waktu yang semakin kasip. Dengan pengesahan APBD Perubahan ini nantinya, seluruh kegiatan harus dikebut supaya tidak menjadi sisa anggaran," kata Arkadius, juru bicara Fraksi Demokrat.

Fraksi Golongan Karya melalui Saidal Masfiuddin sebagai juru bicaranya menyarankan hal senada. Hal ini mengingat, waktu pelaksanaan APBD tahun 2013 hanya tersisa kurang dari tiga bulan lagi. Demikian juga Muzli M Nur, juru bocara Fraksi Amanat Nasional. Muzli berpendapat, memacu penyelesaian kegiatan yang dibiayai APBD merupakan suatu keharusan karena sangat berkaitan dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat.

Rafdinal dari Fraksi PKS mengingatkan agar dalam pelaksanaan kegiatan tetap memperhatikan aturan perundang-undangan. Demikian juga dari Fraksi Hanura melalui juru bicaranya, Haswan. SKPD dalam pelaksanaan kegiatan harus taat azaz dan memahami aturan.

Ismarni dari fraksi Gerindra menyoroti pelaksanaan penyaluran dana hibah dan bantuan sosial. Ia mengingatkan SKPD teknis pelaksana penyaluran dana bansos agar lebih memahami aturan sehingga tidak ada lagi persoalan dalam penyalurannya.

Struktur APBD Sumbar tahun 2013 setelah perubahan terlihat adanya penambahan dan pengurangan. Dalam pembahasan, terjadi rasionalisasi anggaran sehingga beberapa kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan lagi dialihkan dananya untuk kegiatan lain. Dari sisi pendapatan daerah, terjadi penambahan sebesar Rp37,459 Miliar dari semula Rp3,146 Triliun menjadi Rp3,183 Triliun lebih. Sedangkan dari sisi Belanja daerah juga bertambah sebesar Rp20,223 Miliar dari Rp3,313 Triliun lebih pada APBD awal menjadi Rp3,333 Triliun lebih.

Dengan adanya peningkatan baik pada sektor pendapatan maupun pada sektor belanja, maka total APBD Sumbar setelah perubahan adalah Rp3,460 Triliun dengan rincian pendapatan daerah sebesar Rp3,183 Triliun lebih dan anggaran penerimaan pembiayaan sebesar Rp276,750 Miliar lebih yang bersumber dari Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA) tahun 2012. Sedangkan di sektor belanja dianggarkan sebesar Rp3,333 Triliun lebih dengan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp126,541 Miliar lebih. (padangmedia.com)

 


Berita Terkait :

 

Video

Foto

Kegiatan

  • Penerimaan Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM)

    • Rabu, 19 Desember 2018
    • Minggu, 30 Desember 2018
  • HASIL SELEKSI ADMINISTRASI PADA SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGG

    • Minggu, 01 April 2018
    • Senin, 02 April 2018
  • arsip kegiatan

Tokoh