Komisi II DPRD Sumbar Upayakan Penambahan Anggaran Sektor Ekonomi


Post by Sekretariat DPRD Prov. Sumbar(DENY SURYANI, S.IP) | Posted on 23 Agustus 2018 08:48:10 WIB | Berita Terkini | 372 kali dibaca


Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat mengupayakan pos anggaran untuk sektor perekonomian kerakyatan dapat ditingkatkan. Beberapa Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) yang berkaitan langsung dengan sektor ekonomi akan didorong untuk mendapatkan tambahan anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2019. 

Ketua Komisi II DPRD Provinsi Sumatera Barat Muzli M Nur menegaskan, penambahan anggaran untuk sektor ekonomi kerakyatan harus diprioritaskan agar tujuan pengentasan kemiskinan dapat dicapai. Dia menegaskan, Komisi II saat ini komitmen mengawal pos anggaran untuk sektor-sektor tersebut pada OPD mitra kerja. 

"Anggaran untuk sektor ekonomi kerakyatan harus mendapat tambahan porsi agar bisa memacu pengentasan kemiskinan," tegasnya, Senin (20/8).

Dia menyebutkan beberapa sektor yang bersentuhan langsung dengan ekonomi kerakyatan seperti pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, perindustrian serta perdagangan. Semua sektor tersebut harus digenjot dengan program-program yang inovatif. 

Wakil Ketua Komisi II DPRD Sumatera Barat Sitti Izzati Aziz menambahkan, dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) APBD tahun 2019 yang diusulkan Pemprov, beberapa mitra kerja Komisi II mengalami penurunan alokasi anggaran. 

"Ada beberapa OPD mitra kerja yang mengalami penurunan alokasi anggaran. Komisi II akan fokus mengupayakan peningkatan atau paling tidak sama dengan tahun sebelumnya," katanya. 

Dia melihat, pengurangan anggaran pada OPD yang membidangi ekonomi kerakyatan tersebut tidak pro rakyat. Dia meminta pemerintah lebih berpihak kepada kepentingan masyarakat dalam menyusun anggaran.

Sitti juga menekankan pentingnya menggenjot sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah ((UMKM) dalam upaya meningkatkan ekonomi masyarakat. Pembinaan terhadap sektor UMKM harus dilakukan secara berkesinambungan dengan program yang terpola dan terarah. 

"Pemerintah harus memprioritaskan anggaran untuk sektor-sektor ekonomi terutama UMKM, kalau kita berbicara peningkatan ekonomi kerakyatan dan pengentasan kemiskinan," tegasnya. *Publikasi.(dprd.sumbarprov.go.id)


Berita Terkait :

 

Video

Foto

Kegiatan

  • Penerimaan Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM)

    • Rabu, 19 Desember 2018
    • Minggu, 30 Desember 2018
  • HASIL SELEKSI ADMINISTRASI PADA SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGG

    • Minggu, 01 April 2018
    • Senin, 02 April 2018
  • arsip kegiatan

Tokoh