Bupati Walikota di Sumbar Harus Cari PAD


Post by Diskominfo(EKO KURNIAWAN, S.Kom) | Posted on 31 Juli 2018 09:34:14 WIB | Berita Terkini | 386 kali dibaca


Bupati Walikota di Sumbar Harus Cari PAD

Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno meminta, bupati dan walikota di daerahnya, jangan hanya berpikir untuk mengelolah dana dari Anggaran Perdapatan dan Belanja Daerah (APBD) saja. Mereka diminta, untuk berpikir mencari dana melaui Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Menurutnya, sesuai dengan janji kampanye kepala daerah di pilkada, tentang mensejahterahkan rakyat, janji tersebut akan menjadi omong kosong, apabila kepala daerahnya hanya mengharapkan APBD, yang sebagian besar habis untuk belanja pegawai.

Ia menjelaskan Dana APBD Provinsi Sumbar, 90 persennya berasal dari pemerintah pusat. 10,6 persennya, termasuk PAD. Lalu untuk 90 persen sudah punya judul sejumlah kegiatan. “Sekarang saya coba analisis, hal itu menjadi omong kosong kalau sekiranya kita kepala daerah hanya menggunakan dana APBD saja untuk pembangunan,” tegasnya, Senin (30/7/2018).

Irwan menyebut, jika kepala daerah ingin menyejahterakan rakyat, PAD harus ditingkatkan. Sementara, kalau mengharapkan dana dari pemerintah pusat, sudah ada rumusan penggunaan, sehingga tidak memungkinkan dipergunakan untuk kegiatan lain.

Untuk meningkatkan PAD, Irwan menyebut, perlu melakukan berbagai usaha dan pemikiran yang bagus. Seperti melakukan usaha hotel, dari perhotelan akan di dapat retribusi. Begitu juga untuk usaha restoran, parkir, dan usaha lain, yang bisa menghasilkan retribusi sebaga pemasukan ke PAD.

“Kalau saya di provinsi lagi gesit-gesitnya jual potensi sumber daya alam Sumatera Barat ke investor. Seperti halnya untuk Kabupaten Solok, kini tengah dikerjakan. Tapi Insya Allah kalau panas bumi itu jadi akan menambahkan PAD. Kalau PAD kita kan rata-rata dari hotel, restoran, retribusi, PBB, dan lain-lain, makanya harus ditambah dari investor,” jelasnya.

Irwan mencontohkan, Kabupaten Pesisir Selatan memiliki belanja pegawai sebanyak 62 persen dan Sementara Kabupaten Agam mencapai 60 persen. Dari 400 ribu rakyat di suatu kabupaten, pegawai 10 ribu, maka uang APBD akan kesedot kebelanja pegawai yang menghabiskan 60 persen APBD.

Sisanya, baru dibagi-bagi ke kegiatan lain seperti pendidikan, kesehatan, peternakan, pertanian. Bahkan ada dinas-dinas di kabupaten dan kota, program anggarannya tidak sampai Rp1 miliar. “Makanya saya tegaskan jangan andalkan APBD saja, tapi juga andalkan PAD, supaya bisa melakukan banyak kegiatan untuk kesejahteraan rakyat,” tuturnya.

Irwan melihat, jika bupati dan wali kota hanya di kantor, maka akan kesulitan mendapatkan PAD. Kepala daerah, harus membuka peluang, dan juga harus kreatif mencari uang. “Saya akan pergi ke Rusia. Silakan kalau mau protes, saya tidak akan berhenti ke luar negeri selama ada undangan untuk promosikan Sumatera Barat. Intinya perbanyak uang masuk, kita permudah urusan. Usaha dipermudah. Orang datang kita sambut, kita berikan karpet merah. Sehingga kalau demikian rakyat sejahtera,” tegasnya.

Menurut Irwan, ada dua hal yang memotivasi kenapa kepala daerah harus meningkatkan pelayanan. Pertama good governance, dan kedua kepala daerah harus mengutamakan kesejahteraan rakyat dengan menghadirkan uang.  “Yang sudah ada di hadapan kita adalah pariwisata. Besok kita juga akan ke Kementerian Pariwisata. Kita dapat nominasi daerah pariwisata terbaik. Wisata ini bukan main, gerakkan ekonomi dan sejahterakan rakyat,” tambahnya.

Terkait mempermudah investor masuk ke Sumatera Barat, yang dilakukan adalah, harus serius melayani dengan memberikan kemudahan berusaha. “Kalau bertele-tele, pelayanan lama, dipersulit. Tentu pemerintahan tidak bersih dan tidak good governance. Maka dari itu perlu seluruh kapala daerah di Sumatera Barat ini bertemu dan memantapkan persepsi dan pandangan terkait PP baru tersebut,” ungkapnya.

(Sumber : Cendananews.com)


Berita Terkait :

 

Video

Foto

Kegiatan

  • BATIGO FEST

    • Senin, 28 Oktober 2019
    • Sabtu, 02 November 2019
  • Penerimaan Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM)

    • Rabu, 19 Desember 2018
    • Minggu, 30 Desember 2018
  • arsip kegiatan

Tokoh